Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 970 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 13 Tahun 2013

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Gunungkidul No. 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...erusahaan Daerah.pdf

PENYERTAAN-MODAL

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2013/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010; b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009;
Materi Pokok: Penyertaan Modal;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah;
Jumlah Halaman: 12 HLM; Penjelasan: 3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2013

Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...an Keuangan Desa.pdf

KEUANGAN-DESA

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2013/NO.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa keuangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sumber utama untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; bahwa agar keuangan desa dapat dikelola dengan baik, berhasil guna, dan berdaya guna dipandang perlu diberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012;
Materi Pokok: Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Struktur Apbdesa; Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Apbdesa; Evaluasi Dan Penetapan Apbdesa; Pelaksanaan Apbdesa; Perubahan Apbdesa; Penatausahaan Keuangan Desa; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbdesa; Pembinaan Dan Pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEncabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
Jumlah Halaman: 31 HLM, Penjelasan: 21 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2013

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... Keuangan Daerah.pdf

PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2013/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Ppkd; Azas Umum Dan Struktur Apbd; Penyusunan Rancangan Apbd; Penetapan Apbd; Pelaksanaan Apbd; Perubahan Apbd; Pengelolaan Kas; Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd; Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Kerugian Daerah; Pengelolaan Keuangan Blud;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Jumlah Halaman: 161 HLM, Penjelasan: 23 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2013

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 10 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... Penanaman Modal.pdf

PENANAMAN-MODAL

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2013/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Asas Dan Sasaran Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal; Kriteria Dan Bentuk Percepatan Penanaman Modal; Kriteria Dan Bentuk Percepatan Penanaman Modal; Insentif Dan Kemudahan; Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan; Dasar Penilaian Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan; Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Memperoleh Insentif Dan Pemberian Kemudahan; Peran Pemerintah Daerah; Koordinasi Dan Pengendalian Percepatan Penanaman Modal; Pelaporan Dan Evaluasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 20 HLM; Penjelasan: 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2013

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...gulangan Bencana.pdf

PENANGGULANGAN-BENCANA

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2013/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan; bahwa secara geografis, geologis, hidrolis dan demografis, Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik yang memungkinkan rawan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, lingkungan dan dampak psikologis bagi masyarakat; bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat; bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
Dasar Hukum; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Asas, Prinsi, dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Wewenang; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Peran Lembaga Usaha, lembaga Internasional, Lembaga Kemasyarakatan dan Media MAssa; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Pengawasan dan Pertanggungjawaban; Pemantauan dan evaluasi; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 54 HLM; Penjelasan: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2013

Penyelenggaran Kepariwisataan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Kab Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...n Kepariwisataan.pdf

KEPARIWISATAAN

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaran Kepariwisataan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dipandang perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan; b. bahwa pengaturan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu mengatur kembali peraturan daerah dimaksud;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/ HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/ MKP/2010; eraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/ 5 6 MKP/2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Pembangunan Kepariwisataan; Pengembangan Daya tarik Wisata; Usaha Pariwisata; Kerjasama Pengelolaan daya Tarik Wisata; Pendaftaran Usaha PAriwisata; HAk dan Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEncabut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata; b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata
Jumlah Halaman: 42 HLM; Penjelasan: 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2013

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Diubah dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Download file:

Perda Kabupaten Gunungkid...asi Kependudukan.pdf

ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2013/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan urusan wajib dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul; bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Dan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri; Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus; Data Dan Dokumen Kependudukan; Pencatatan Sipil; Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan; Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat Dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Perlindungan Data; Pelaporan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Jumlah Halaman: 75 HLM, Penjelasan: 26 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2013

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...aten Gunungkidul.pdf

penyidik-pns

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban hukum di dalam masyarakat serta penegakan hukum yang profesional perlu didukung adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas dan berwibawa; bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berwibawa perlu diatur dengan sebuah Peraturan Daerah; bahwa pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Kedudukan, Tugas dan Wewenang; KEwajiban dan Hak; Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian; Sumpah Janji dan Pelantikan; Pakaian dan Atribut; Pelaksanaan Penyidikan; Operasi Yustisi; Pembinaan; Sekretariat; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul;
Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2013

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

Mencabut

PERDA Kab. Gunungkidul No. 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Download file:

Perda Kabupaten Gunungkid...tian Kepala Desa.pdf

KEPALA-DESA

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2013/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan hak, asal usul, dan adat istiadat desa, dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya; bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008;
Materi Pokok: Pemilihan Kepala Desa; Pemungutan Suara Ulang dan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih; Proses Pemilihan Ulang; Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Kedudukan Keuangan Kepala Desa; PErtanggungjawaban Kepala Desa; Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Desa; Larangan dan Sanksi Bagi Kepala Desa; Pemberhentian Sememntara dan pemberhentian Kepala Desa; Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal Kepala Desa Berhalangan; Penjabat Kepala Desa; Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Pembinaan dan Pengawasan; ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEncabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
Jumlah Halaman: 44 HLM; Penjelasan: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 26 Tahun 2012

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...an dan Perkotaan.pdf

pajak

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 26, LD.2012/NO.1 SERI B

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pajak daerah merupakan komponen yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 2Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Nama, Objek, dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Tahun Pajak dan Pajak Terutang; Pemungutan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pengurangan dan Keringanan Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Kedaluwarsa Penagihan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pemerisaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pengendalian;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 29 HLM; Lampiran : 8 halaman

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT