Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan Kembali dengan mengganti Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; KEPMENDAGRI NO 900-4700 Tahun 2020; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 9 Tahun 2020; PERBUP NO 38 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2024
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa maka perlu memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka penataan dusun;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 8 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penataan Dusun
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
11 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2024
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 9 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2023; Perbup Lampung Selatan No. 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2024
MEKANISME PENGAJUAN UTANG / PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; UU NO 17 Tahun 2023; PP NO 23 Tahun 2005; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 79 Tahun 2018; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 29.A Tahun 2011 tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 29.A Tahun 2011 tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk tertib administrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan adanya Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 5 Tahun 1999; UU NO 8 Tahun 1999; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 18 Tahun 2012; UU NO 7 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 17 Tahun 2015; PERPRES NO 125 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Katalog Elekronik Lokal
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Katalog Elekronik Lokal.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 16 Tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022; Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022; PERDA NO 7 Tahun 2016;
Peraturan bupati ini menetapkan mengenai Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Katalog Elekronik Lokal
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 55 Tahun 2023
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2035
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2023
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memberikan arah kebijakan pembangynan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun grand design pembangunan kependudukan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 52 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 87 Tahun 2014; PERMEN PPPA NO 5 Tahun 2014; PERPRES 153 Tahun 2014; PERDA NO 7 Tahun 2016;
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang grand design pembangunan kependudukan kabupaten lampung selatan tahun 2021-2035
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah
daerah, perlu adanya perubahan dalam penataan
susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;
bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun
2021, perlu diganti dan menyesuaikan dengan
perkembangan hukum dan peraturan perundangundangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Dan
Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaprajadalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatansebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821);2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaranNegara87 Republik Indonesia Nomor 6041);7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentangSatuan Polisi Pamong Praja;8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2022 tentangBadan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);9. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pangan Nasional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 372);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentangPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah BidangKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi danDinas Sosial Kabupaten/Kota;14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor14 Tahun 2016 tentang Pedoman NomenklaturPerangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan danPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah BidangPariwisata;16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman NomenklaturPerangkat Daerah dan Unit Kerja pada PerangkatDaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yangMelaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautandan Perikanan;17. Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 29Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DinasKetenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang PedomanNomenklatur Perangkat Daerah Yang MelaksanakanUrusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan KawasanPermukiman;19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah raga Nomor 33Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur PerangkatDaerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda danOlahraga;20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang PedomanNomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangandan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi danKabupaten/Kota;21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi PerangkatDaerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentangPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi danKabupaten/Kota yang melaksanakan urusanpemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusanpemerintahan bidang kehutanan;23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian DinasKesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi danKabupaten/Kota;25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan FungsiOrganisasi Perangkat Daerah Yang MenyelenggarakanUrusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;26. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diDaerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota;27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan FungsiPerangkat Daerah Urusan Pemerintahan BidangPerdagangan;28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah YangMelaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang;29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota;30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit KerjaSekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan UrusanPemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020tentang Pedoman Nomenklatur Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Provinsi danKabupaten/Kota;34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 885);35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 TentangSistem Kerja Pada Instansi Pemerintah UntukPenyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 181);36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023tentang Pedoman, Pembentukan, Dan NomenklaturBadan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 435);37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100–441 Tahun2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah YangMelaksanakan Urusan Pemerintahan Di BidangKesatuan Bangsa dan Politik;38. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Lampung Selatan Nomor 35).
Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Halaman : 303
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2023
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. BOB BAZAR, SKM
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM;
b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelolaan rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu diatur dalam tata Kelola
rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM.
UU Darurat No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 17 Tahun 2003, PP No 18 Tahun 2016, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 77 Tahun 2015, Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011, Permenkes No 49 Tahun 2013, Permenkes No 10 Tahun 2014, Permendagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Tahun 2016, Perbup Lampung Selatan No 53 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Pada Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung
Selatan Nomor 5.1 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal (Hospita/ By Laws)
RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Ayat (3), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945, UU Darurat No 28 Tahun 1959, UU No 41 Tahun 1999, UU No 41 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 26 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007,UU No 26 Tahun 2007, UU No 30 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2009, UU No 10 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 21 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008,PP No 14 Tahun 2012, PP No 7 Tahun 2017, PP No 5 Tahun 2021, PP No 22 Tahun 2021, PP No 23 Tahun 2021, PP No 96 Tahun 2021, PP No 25 Tahun 2023, Perpres No 87 Tahun 2014, Keppres No 32 Tahun 1990, PermnESDM No 36 Tahun 2017, PermenESDM No 37 Tahun 2017, PermenESDM No 37 Tahun 2018, PermenKLHK No 4 Tahun 2021, PermenESDM No 5 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2010, Perda Provinsi Lampung No 12 Tahun 2012, Perda Provinsi Lampung No 3 Tahun 2013, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Pemantauan Bupati Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
Halaman : 12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
