Peran Kampung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peran Kampung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi diperlukan upaya mendorong desa-desa dalam Konvergensi pencegahan dan penurunan stunting, bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertarna Kehidupan (HPK). Stunting memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya, bahwa pencegahan dan penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui Konvergensi Stunting terintegrasi termasuk mendorong peran desa di Kabupaten Supiori yang mana merupakan masalah lain juga yang memacu stunting yaitu Anemia pada ibu hamil dan berat bayi lahir rendah. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Kampung dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Supiori.
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 46 Tahun 2014; Perpres Nomor 42 Tahun 2013; Perpres Nomor 83 Tahun 2017; Perpres Nomor 72 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Inpres Nomor 1 Tahun 2017; Permenkes Nomor 2269/Menkes/Per/XJ/201 1; Permentan Nomor 4 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenkes Nomor 39 Tahun 2016; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017; Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 61/PMK.07/2019; Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014; Inmendagri Nomor 440/1959/SJ; SK Deputi Bidang Sumberdaya Manusia Kementrian PPN/Bappenas Nomor 37/D.1/06/2014; Perda Prov Papua Nomor 3 Tahun 2019; Perda Kab Supiori Nomor 1 Tahun 2022; Perbup Nomor 3 Tahun 2022; Perbup Nomor 2A Tahun 2017;
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Peran Kampung Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Supiori.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis standar belanja dan/ atau standar teknis dan standar harga satuan, bahwa untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023, diperlukan Perubahan Analisis standar belanja dan/atau standar teknis dan standar harga satuan sebagai pedoman penyusunan bagi Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Supiori Nomor 3 Tahun 2023.
Perubahan Atas Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis standar belanja dan atau standar teknis dan standar harga satuan, bahwa untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023, diperlukan Perubahan Analisis standar belanja dan atau standar teknis dan standar harga satuan sebagai pedoman penyusunan bagi Organisasi Perangkat Daerah.
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2023; UU Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Supiori Nomor 3 Tahun 2023.
Perubahan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Sistem Pengaduan (Whistle, Blowing System) dilingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan atau Pejabat Lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlu mendapat perhatian dan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang Pedoman Sistem Pengaduan (Whistel Blowing Sistem) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supior.
Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2000; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2018.
Pengadu yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh ASN dan/atau Pejnbat Lain di lingkungnn Pernerintah Daerah Kabupaten Supiori, melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pldana korupsi yang terjadi kepada Sistem Pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2023
pemberian tambahan penghasilan-tenaga medis dan non medis
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Medis dan Non Medis Berdasarkan Profesi, Prestasi, Beban dan Resiko Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa perubahan Peraturan dilaksanakan karena adanya perubahan Peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan daerah sehingga mengakibatkan perubahan subtansi dalam batang tubuh suatu peraturan, maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Supiori Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan agi Tenaga Medis dan Non Medis berdasarkan Profesi, Prestasi, Be ban dan Resiko Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah menyatakan bahwa Pembentukan UPTD merupakan kewenangan Kepala Daerah (Exekutive review) ditetapkan dalam Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Supiori tentang pembentukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002; Undang -Undang Nomor 23 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008; Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintahan Nornor 2 tahun 1998; Peraturan Pernerintah Nornor 4 tahun 2006; Peraturan Pernerintahan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Gubemur Nomor 45 Tahun 2011; Peraturan Gubemur Papua Nomor 26 Tahun 2011; Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 216 Tahun 2007.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada DInas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Supiori, dipandang perlu memberikan uang makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarajo Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Ka bu paten Supiori Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 08
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Peregeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Talrun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014; Pera tu ran Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kabupaten Supiori Nomor 3 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar obyek, antar rincian obyek dan/atau sub rincian obyek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Supiori Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 07
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Pemcrintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Ment ri Dalarn Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Ment.eri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 84 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 tahun 2018; Peraturan Menten Lialam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Supiori Nomor 1 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
