Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
Dasar Hukum Perda ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.02 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 1983; PP No.18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No.85 Tahun 1999; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PP No.61 Tahun 2010; PP No.38 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 2012; PP No.47 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2012; PP No.81 Tahun 2012; PERPRES No.67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.56 Tahun 2011; PERPRES No.112 Tahun 2007; PERPRES No.61 Tahun 2011; PERMEN PUPR No.21/PRT/M/2006; PERMENDAGRI No.61 Tahun 2007; PERMEN LHK No.08 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.33 Tahun 2010; PERMENPERIN No.24/M-IND/PER/2/2010; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERMEN PPN/Kepala Bappenas RI No.03 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.74 Tahun 2012; PERDA Kota Pekanbaru No.15 Tahun 2000; PERDA Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2002; PERDA Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2013; PERDA Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2014; PERDA Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2012; PERDA Kota Pekanbaru No. Tahun.
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 88 (delapan puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Prasarana dan Sarana; Pengelolaan Sampah; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Bank Sampah; Tanggap Darurat; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,Daerah dapat mengadakan Kerja Sama antar daerah dengan Daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayan public, sinergi, dan saling menguntungkan;
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.8 Tahun 1956;UU No.5 Tahun 1962; UU No.24 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; PP No.44 Tahun 1997; PP No.54 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008; PERPRES No.67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.13 Tahun 2010; PERPRES No.70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.69 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.3 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.23 Tahun 2009;
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 88 (delapan puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Prinsip, Maksud dan Tujuan Kerja Sama; Ruang Lingkup Kerja Sama; Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama; Persetujuan DPRD; Pembiayaan dan Hasil Kerja Sama; Berakhir Kerja Sama; Perubahan Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Walikota menetapkan
Peraturan Walikota yang mengatur teknis pelaksanaan Peraturan Daerah
ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014
Bahwa agar bangunan gedung memenuhi syarat bangunan dan keamanan diperlukan penataan dan pengendalian Pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga terwujud pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.8 Tahun 1956;UU No.28 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.36 Tahun 2005; PERMEN PUPR No.29/Prt/M/2006; PERMEN PUPR 30/Prt/M/2006; PERMEN PUPR 06/Prt/M/2007; PERMEN PUPR 24/Prt/M/2008; PERMEN PUPR 26/Prt/M/2008;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 148 (seratus empat puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); Peran Masyarakat; Pembinaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.
100 Hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 28, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 28
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan
administrasi Pemerintah Daerah khususnya pada
pendayagunaan arsip seca-ra efektif, efisien, serta
tertib perlu diatur kode ldasifikasi arsip
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 83 Tahun 2022, Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2019
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. Klasifikasi Arsip; dan
b. Kode Klasifikasi Arsip.
Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka. Kode Klasifikasi Arsip berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakann bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
106 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Ini berisi 3 (tiga) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Rencana Kerja; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.
8 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, profesional dan berkesinambungan dalam upaya optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 8 Tahun 1956; UU No 23 Tahun 2006; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 40 Tahun 2019; PP No 28 Tahun 2018; Perpres No 496 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2018; Permendagri No 7 Tahun 2019; Permendagri No 95 Tahun 2019; Permendagri No 96 Tahun 2019; Permendagri No 102 Tahun 2019; Permendagri No 104 Tahun 2019; Permendagri No 109 Tahun 2019; Permendagri No 22 Tahun 2020; Perda Kota Pekanabru No 4 TAhun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 18 (delapan belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Kerja Sama; Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama; Hasil Kerja Sama; Pembiayaan Kerja Sama; Penyelesaian Perselisihan; Evaluasi Dan Pelaporan; Pengakhiran Kerja Sam; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
13 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022
Dalam Peraturan Ini berisi 3 (tiga) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Rencana Kerja; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
8 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 22, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 22
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan non perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, Perpres No. 97 Tahun 2014, Permendagri No. 138 Tahun 2017, Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2017, Perwali Kota Pekanbaru No. 78 Tahun 2022
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:
a. risiko rendah;
b. risiko menengah rendah;
c. risiko menengah tinggi; dan
d. risiko tinggi.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. perindustrian;
f. perdagangan;
g. pekerjaan umum dan perumahan raIryat;
h. transportasi;
i. kesehatan, obat dan makanan;
j. pendidikan dan kebudayaan;
k. pariwisata;
t. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
transaksi elektronik; dan
m. ketenagakerjaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
5 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan
publik yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel serta memberi kemudahan bagi
pengguna pelayanan, perlu dikembangkan sistem
pelayanan administrasi kependudukan berbasis
daring
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 2019, PP No. 95 Tahun 2018, Perpres No. 96 Tahun 2018, Permendagri No. 9 Tahun 2011, PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2018, Permendagri No. 7 Tahun 2019, Permendagri No. 96 Tahun 2019, Permendagri No. 104 Tahun 2019, Permendagri No. 109 Tahun 2019, Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2023
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:
a. mengatur pelaksanaan aplikasi sistem
pelayanan administrasi kependudukan yang
dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat; dan
b. mengelola aplikasi sistem pelayanan
administrasi kependudukan.
Peraturan WaIi Kota ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan dan pengembangan aplikasi
sistem pelayanan administrasi kependudukan;
dan
b. mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
23 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 19
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Imunisasi. bahwa untuk mewujudkan kesehatan bayi, balita, anak sekolah dan wanita usia subur guna mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru diperlukan tindakan pencegahan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 40 Tahun 1991, Permenkes No. 949/Menkes/SK/X/2004, Permenkes No. 290/Menkes/Per/XI/2008, Permenkes No. 1501/Menkes/Per/X/2010, Permenkes No. 45 Tahun 2014, Permendagri No. 43 Tahun 2019, Permenkes No. 82 Tahun 2014, Permenkes No. 12 Tahun 2017, Permenkes No. 43 Tahun 2019
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. perencanaan,
b. penyelenggaraan,
c. jenis imunisasi,
d. pelaksanaan pelayanan;
e. peran PD, lintas sektor dan masyarakat,
f. pencatatan dan pelaporan,
g. pemantauan dan evaluasi, dan
h. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
