Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2025

Menemukan 1 peraturan dalam 0,001 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara / Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Download file:

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025.pdf

piutang - daerah

2025

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka tertib administrasi serta upaya mewujudkan penyajian laporan keuangan secara wajar (fair presentation) yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya, khususnya pada pos piutang, perlu adanya pedoman penghapusan piutang daerah yang efisien dan akuntabel.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2024.
Materi pokok: Maksud dan tujuan penghapusan piutang adalah: memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan piutang daerah; dan menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang yang benar, dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif. Jenis Dan Bentuk Penghapusan Piutang Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Yang Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, dan Koordinasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2025.
Mencabut: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah.
Jumlah halaman : 23 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2025

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT