Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: Maksud dan tujuan penghapusan piutang adalah: memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan piutang daerah; dan menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang yang benar, dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif. Jenis Dan Bentuk Penghapusan Piutang Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Yang Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, dan Koordinasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidoarjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Sidoarjo

Tanggal Penetapan

15 Januari 2025

Tanggal Pengundangan

15 Januari 2025

Tanggal Berlaku

15 Januari 2025

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 1

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 57 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

piutang - daerah
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 1
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:	Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka tertib administrasi serta upaya mewujudkan penyajian laporan keuangan secara wajar (fair presentation) yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya, khususnya pada pos piutang, perlu adanya pedoman penghapusan piutang daerah yang efisien dan akuntabel. Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2024. Materi pokok: Maksud dan tujuan penghapusan piutang adalah: memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan piutang daerah; dan menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang yang benar, dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif. Jenis Dan Bentuk Penghapusan Piutang Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Yang Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, dan Koordinasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2025. Mencabut: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum Daerah. Jumlah halaman : 23 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT