Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 36; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN INSENTIF BAGI
GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR`AN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an sebagai
pendidik berhak memperoleh penghasilan dan jaminan
kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
b. bahwa sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab
Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi
pendidik, perlu memberikan bantuan kesejahteraan
dalam bentuk insentif kepada Guru Taman Pendidikan
Al-Qur’an;
c. bahwa guna mendukung kelancaran pemberian insentif
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16
ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitasi
Pesantren perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis
Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan AlQur’an;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11
Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Pemberian
Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an; meliputi: ketentuan umum; sumber dana dan penganggaran; kriteria penerima insentif; pembentukan tim verifikasi; pengajuan; pencairan dan penyaluran; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru Taman
Pendidikan Al-Qur`an/ Diniyah (Berita Daerah Tahun
2022 Nomor 9); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi
Guru Taman Pendidikan Al-Qur`an/ Diniyah (Berita
Daerah Tahun 2022 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 35; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, makadalam rangka
mendukung kelancaran penyelenggaraankegiatan
Pemerintahan Daerah terhadap Peraturan Bupati
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah perlu
diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2023tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3
Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 ;
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan pada Perangkat Daerah(Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 15) diubah
sebagai berikut :
1. Di antara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 2
(dua) angka, yakni angka 1a dan angka 1b ; 2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 3A dan Pasal 3B terkait Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam
negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan
secara lumpsum
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2023
jumlah 27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 31; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun
2023; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun
2023; Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023; APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 2.506.313.727.464,00
b. Bertambah Rp. 72.155.138.584,00
Jumlah pendapatan daerah setelah
perubahan Rp. 2.578.468.866.048,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 2.706.223.707.844,00
b. Bertambah Rp. 227.480.613.189,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.933.704.321.033,00
Defisit setelah Perubahan ( Rp. 355.235.454.985,00 )
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 29 Tahun 2023
PERBUP Kab. Mojokerto No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 59 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 29; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah telah membawa perubahan terhadap
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Daerah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan sehingga dalam rangka mewujudkan
keselarasan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, maka terhadap Peraturan Bupati
dimaksud perlu dilakukan pencabutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun
2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pencabutan Peraturan Bupati
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
mencabut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020
Jumlah 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 22; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang HARI DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Menimbang :: a. bahwa Pemerintah Desa merupakan unsur
penyelenggara pemerintahan dan pemberi pelayanan
kepada masyarakat pada tingkat desa sehingga
perlu diatur penyelenggaraannya;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang tertib, efektif dan
profesional, perlu dilakukan upaya peningkatan
disiplin aparatur Pemerintah Desa dengan
menerapkan ketentuan hari dan jam kerja;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian
hukum bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam
melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja, maka
diperlukan pengaturan tentang hari dan jam kerja
Pemerintah Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam
Kerja Pemerintah Desa;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur mengenai Hari dan Jam
Kerja Pemerintah Desa; meliputi: penetapan hari dan jam kerja; pelaksanaan pelayanan; presensi dan absensi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 22; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP/
PEGAWAI TIDAK TETAP
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Aparatur
Sipil Negara merupakan anggota masyarakat yang
mengabdikan diri untuk menunjang dan berpartisipasi
dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja dan
peningkatan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan non Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
perlu memberikan Insentif bagi Guru Tidak Tetap/Pegawai
Tidak Tetap;
c. bahwa guna kelancaran dan kepastian hukum pemberian
Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
mengatur Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak
Tetap/ Pegawai Tidak Tetap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesi Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
2007
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian
Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kriteria dan tata cara penetapan penerima insentif; besaran insentif dan pelaksanaan; pemberhentian insentif; tim verifikasi dan validasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak
Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019
Nomor 2);
b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak
Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019
Nomor 4);
c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak
Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31); dan
d. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak
Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021 Nomor 48),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 20; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
pengawasan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa dan
guna penyesuaian personel, terhadap Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2022 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pada
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Mojokerto perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik
Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto; perubahan pada pasal 9 terkait personel majelis pertimbangan kode etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 15; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya program/
kegiatan/sub kegiatan secara transparan,
efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur,
dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang tertib, bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
bermanfaat untuk Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disusun
petunjuk teknis pelaksanaan;
c. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka
menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, sehingga Bupati perlu menetapkan
kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada
Perangkat Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3
Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada
Perangkat Daerah; meliputi: pendahuluan; maksud, tujuan, ruang lingkup; ketentuan pelaksanaan kegiatan; penyusunan DPA-SKPD; biaya umum; pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah; standarisasi barang, harga barang dan harga satuan bahan; pelaksanaan anggaran; pelaopran kegiatan; pengelolaan kegiatan; satuan biaya perjalanan dinas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
jumlah 164 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 12; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022 YANG DIBAYARKAN PADA
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Bagian Bulan Juli Sampai Dengan Desember
Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan pada Tahun
Anggaran 2023;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun
2022; Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 ; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Bagian Bulan Juli Sampai Dengan Desember
Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan pada Tahun
Anggaran 2023. meliputi: ketentuan umum; pengalokasian; formula perhitungan; penetapan; permohonan, persyaratan dan penyaluran; pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
jumlah 22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 10; https://jdih.mojokertokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris
Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2023
Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan,
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran
2023, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Tahun Anggaran
2023, dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023,
Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 27
Maret 2023 Nomor 140/2812/112.2/2023 perihal
Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke
Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur
Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, serta
guna mengakomodasi kebutuhan perubahan/pergeseran
rekening belanja pada Perangkat Daerah untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu adanya
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan sebelum
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk selanjutnya diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab IV huruf D
angka 1 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 perlu diubah untuk ketiga kalinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun
2022; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; perubahan yaitu: 1. Ketentuan Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2023 diubah;- 5 -
2. Ketentuan Lampiran II, Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2023 pada Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran
diubah; dan
3. Ketentuan Lampiran III, Daftar Nama Calon Penerima,
Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan
Berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi
Hibah pada Perangkat Daerah yang melakukan pergeseran
diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
mengubah Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2022
jumlah 276 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
