Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologi anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya
pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak-hak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai mana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 27 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 16 (enam belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; Penguatan Kelembagaan; Upaya Pendampingan Dan Pemberdayaan; Pengaduan; Kebijakan, Strategi, Dan Program; Pemantauan Dan Evaluasi; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
bahwa adanya penyesuaian terhadap harga satuan dan biaya dalam pelaksanaan APBD, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian
UU No. 17 tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perpres No. 33 Tahun 2020, Perda Kab. Kep. Meranti No. 9 Tahun 2016
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 35), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
105 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 1 Tahun 2023, Surat Gubri No. 132/PEM-OTDA/1841, Perda No. 9 Tahun 2016
Jenis Naskah Dinas terdiri atas:
a. Naskah Dinas arahan;
b. Naskah Dinas korespondensi; dan
c. Naskah Dinas khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efesien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, PermenPANRB No. 7 Tahun 2022, Perda Kab. Kep. Meranti No. 9 Tahun 2016,
Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerja yaitu:
a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan
dengan prinsip:
a. orientasi pada hasil;
b. kompetensi;
c. profesionalisme;
d. kolaboratif;
e. transparansi; dan
f. akuntabel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
26 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa adanya rencana kegiatan DAK NON Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Meranti dan kebutuhan belanja Organisasi Perangkat Daerah maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2023;
Peraturan ini terdiri dari 2 (dua) pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 14 Tahun 2024, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 tahun 2020, Surat Gub. No. 132/PEM-OTDA/1841, Perda Kab. Kep. Meranti No. 9 Tahun 2016, Perda Kab. Kep. Meranti No. 4 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
3. Pembayaran
4. Pendanaan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang bertujuan untuk penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. 37 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPAN RB No. 25 Tahun 2020, Perda Kab. Kep. Meranti No. 9 Tahun 2016,
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2024.
265 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan
merdeka dalam belajar yang berorientasi pada
penguatan kompetensi dan pengembangan
karakter melalui terselenggaranya pendidikan
bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan
melalui kebijakan merdeka belajar
UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 4 Tahun 2022, Permendikbud No. 23 Tahun 2015, Permendikbud No. 64 Tahun 2015, Permendikbud No. 18 tahun 2016, Permendikbud No. 20 tahun 2018, Permendikbud No. 1 Tahun 2021, Permendagri No. 59 Tahun 2021, PermendikbudRistek No. 5 Tahun 2022, PermendikbudRistek No. 9 Tahun 2022, PermendikbudRistek No. 18 Tahun 2022, PermendikbudRistek No. 22 tahun 2022, PermendikbudRistek No. 26 tahun 2022, PermendikbudRistek No. 32 Tahun 2022, PermendikbudRistek No. 46 Tahun 2023, Perda Kab. Kep. Meranti No. 3 Tahun 2021
Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna
mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya kebijakan merdeka belajar pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah,
maupun Pemerintah Pusat;
d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
45 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penetapan alokasi bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2023, Surat Gub. Riau No. 132/PEM-OTDA/1841, Perda Kab. Kep. Meranti No. 9 Tahun 2016, Perda Kab. Kep. Meranti No. 4 Tahun 2023
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 51), diubah sebagai berikut:
1. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 51), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 51) tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki potensi Kecerdasan dan/ atau bakat Istimewa, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik
UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 13 Tahun 2020, PP No. 57 Tahun 2021, Permendiknas No. 70 tahun 2009, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermendikbudRistek No. 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua
peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
