Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudtikan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 lB dan Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudtikan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Sumbawa
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 40 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 89 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 31 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2023;
Dalam perbup ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah. Perjanjian kinerja adalah rencana kerja ASN yang meliputi sasaran kinerja, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran yang disepakati antara ASN dengan pejabat penilai kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja ASN atau Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 39 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan pola karier yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu dan akuntabel guna memperkuat dan mengaselarasi penerapan sistem Merit di Pemerintah Kabupaten Sumbawa, diperlukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumbawa terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Sumbawa atau posisi lain yang dianggap
strategis;
b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan manajemen talenta pegawai negeri sipil, diperlukan suatu pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum secara efektif dan berdaya guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 26 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Aspek Manajemen Talenta PNS, meliputi:
a. kelembagaan Manajemen Talenta PNS;
b. penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS Instansi; dan
c. Sistem Informasi Manajemen Talenta PNS Instansi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 36 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, harus disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 89 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 31 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 10
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 35 Tahun 2024
SUSUNAN ORGANISASI - Tugas FUNGSI - Tata Kerja - upt
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan berdasarkan hasil evaluasi perihal pembentukan UPTD, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, sehingga perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sumbawa No. 66 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2022
Dalam Perbup ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2024
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan berdasarkan basil evaluasi perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Inovasi Informasi Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak memenuhi kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis schingga tidak direkomendasikan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Inovasi Informasi Digital;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Sumbawa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sumbawa No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2022
Dalam Perbup ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Sumbawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Sumbawa
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da1am huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;
UU No. 69 Tahun 1958; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sumbawa No. 58 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2022
Dalam Perbup ini diatur tentang Pencabutan Pasal 7, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 88 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program - Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 101 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 25 Tahun 2004;
UU Nomor 25 Tahun 2009;
UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023;
UU Nomor 1 Tahun 2022;
PP Nomor 45 Tahun 2017;
PP Nomor 17 Tahun 2018;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
Perprpes Nomor 59 Tahun 2017;
Perprpes Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perprpes Nomor 12 Tahun 2021;
Perprpes Nomor 95 Tahun 2018;
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 7 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 67 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021;
Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021;
Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021;
Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023;
Perbup Kabupaten Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
71 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 87 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 87, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 87
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi penerapan dan penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 28 Tahun 1999;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023;
UU Nomor 20 Tahun 2023;
PP Nomor 94 Tahun 2021;
PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021.
Ruang lingkup Peraturan Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA;
b KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Struktural pada UKPBJ;
e. Pokja Pemilihan;
f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
g. Pejabat Pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 84 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program - Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 84, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 84
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 25 Tahun 2004;
UU Nomor 25 Tahun 2009;
UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023;
UU Nomor 1 Tahun 2022;
PP Nomor 45 Tahun 2017;
PP Nomor 17 Tahun 2018;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
Perprpes Nomor 59 Tahun 2017;
Perprpes Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perprpes Nomor 12 Tahun 2021;
Perprpes Nomor 95 Tahun 2018;
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 7 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 67 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021;
Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021;
Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021;
Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023;
Perbup Kabupaten Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
103 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
