Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 87 Tahun 2023

Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. PA; b KPA; c. PPK; d. Pejabat Struktural pada UKPBJ; e. Pokja Pemilihan; f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan g. Pejabat Pengadaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumbawa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sumbawa

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 87

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - KODE ETIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Bidang

Halaman ini telah diakses 24 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 87 tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengadaan Barang / Jasa - kode etik
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 87
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi penerapan dan penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa; Dasar Hukum: UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 UU Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021. Ruang lingkup Peraturan Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. PA; b KPA; c. PPK; d. Pejabat Struktural pada UKPBJ; e. Pokja Pemilihan; f. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan g. Pejabat Pengadaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 87 Tahun 2023

Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT