Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 395 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2027

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

Perbup No. 4 Tahun 2023.pdf

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2027

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2027

ABSTRAK:

bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2027;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 868); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); Peraturan Menteri Sosial Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).
Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2027

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Halaman : 119

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Lamteng No 2.pdf

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, 28/07/2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya penyediaan dana dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di kampung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 55 tahun 2005, PP No 43 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 4 Tahun 2022
Alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Kampung.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Halaman : 42

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penggunaan Dan Pembagian Alokasi Dana Kampung

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup Lamteng No 1.pdf

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Pembagian Alokasi Dana Kampung

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pembagian Alokasi Dana Kampung.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 55 Tahun 2005, PP No 43 Tahun 2014, Permenkeu No 41/PMK.07/2021, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab lampung Tengah No 4 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Tentang Penggunaan dan Pembagian Alokasi Dana Kampung

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Halaman : 50

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 52 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lampung Tengah No. 29 Tahun 2017 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Download file:

Perbup No. 52 Rincian Tugas D. PMPTSP.pdf

Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, Berita daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah; b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 51 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lampung Tengah No. 41 Tahun 2017 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Download file:

Perbup No. 51 Rincian Tugas D. Perindustrian.pdf

Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, Berita daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah; b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Melalui Jalur Tugas Belajar

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

Download file:

Perbup No. 50 TUBEL 2022.pdf

Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Melalui Jalur Tugas Belajar

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, Berita daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Melalui Jalur Tugas Belajar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan oleh PNS Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu diatur mekanisme dalam pemberian Tugas Belajar sesuai kebutuhan organisasi; b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Jalur Tugas Belajar.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718), 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1395); 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).
Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Melalui Jalur Tugas Belajar

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 49 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbub No. 49 2022 SSH 2023_62d8f5efd0cc1.pdf

Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk tertib administrasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022;
UU No 28 Th 1959, UU No 28 Th 1999, UU No 17 Th 2003, UU No 23 Th 2014, UU No 30 Th 2014, PP No 27 Th 2014, PP No 12 Th 2019, Perpres No 33 Th 2020, Perpres No 16 Th 2018, Permendagri No 77 Th 2020, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Th 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Th 2020
Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
759

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 48 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertringgi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Koperasi, UMKM

Download file:

Perbup No. 48 LPG (Tabung Gas)_62eb3d80a94c1.pdf

Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertringgi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Lampung Tengah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertringgi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pendistribusiann dan tata niaga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kg dengan harga yang wajar dan terjangkau, perlu dilakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kg di titik serah Sub Penyalur/Pangkalan di Kabupaten Lampung Tengah; b. bahwa untuk LPG pengawasan tertentu hanya di perumahan bagi konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan batas harga eceran tertinggi LPG tabung 3 (Tiga) kg di titik serah Sub Penyalur/pangkalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Lampung Tengah;
UU No 28 Th 1959, UU No 8 Th 1999, UU No 22 Th 2001, UU No 23 Th 2014, PP No 36 Th 2004, PP No 70 Th 2021, PermenESDM No 26 Th 2009, Peraturan Bersama Kemendagri dan KemenESDM No 17 Th 2011 & No 5 Th 2011, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Th 2016
Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertringgi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Lampung Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup No. 47 RINCIAN TUG...22_62eb46d774daa.pdf

Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah; b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 28 Th 1959, UU No 12 Th 2011, UU No 5 Th 2014, UU No 23 Th 2014, UU No 30 Th 2014, PP No 60 Th 2008, PP No 18 Th 2016, PP No 11 Th 2017, PP No 12 Th 2017, Permendagri No 23 Th 2007, Permendagri No 80 Th 2015, Permendagri No 107 Th 2017, PermenPANRB No 36 Th 2020, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Th 2016
Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2022.
Perbup No 51 Th 2020
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup no. 46 RINCIAN TUG...DA_62eb46a927014.pdf

Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah; b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 28 Th 1959, UU No 12 Th 2011, UU No 5 Th 2014, UU No 23 Th 2014, UU No 30 Th 2014, UU No 1 Th 2022, PP No 18 Th 2016, PP No 11 Th 2017, PP No 12 Th 2017, PP No 12 Th 2019, Permendagri No 70 Th 2011, Permendagri No 80 Th 2015, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Th 2016
Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT