Bahwa untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan terpercaya guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan pengaturan sistem kerja.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) bab dan 15 (lima belas) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Mekanisme Kerja; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Lamp I
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023
Pergub Prov. Riau No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Mencabut
PERGUB Prov. Riau No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Pergub ini adalah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah dubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No.104 Tahun 2016; Permendagri No.56 Tahun 2019; Perda Provinsi Riau No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020.
Pergub ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Bab III. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bab IV. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; Bab V. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Bab VI. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah ; Bab VII. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus; Bab VIII. Jabatan Fungsional; Bab IX. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Bab X. Pendanaan; Bab XI. Ketentuan Lain-Lain; Bab XII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku:
a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 52 Tahun 2023
PERGUB Prov. Riau No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERGUB Prov. Riau No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib dan akuntabel penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas_ diperlukan pengaturan perjalanan dinas yang komprehensif agar lebih terarah dan akuntabel.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023;
Dalam peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 19 (sembilan belas) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Pengendalian Internal; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 66); Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4); Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor
65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 11); Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022
Nomor 28); dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2023 Nomor 34).
Lamp II
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah untukmelaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 22 Tahun 2009 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 55 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 6 Tahun 2023; Perda Provinsi Riau No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Provinsi Riau No. 15 Tahun 2018; Pergub Riau No. 8 Tahun 2012.
Pergub ini mengatur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Objek dan subjek PKB, BBNKB dan PAB; Bab III. Penghitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB; Bab IV. Ketentuan Lain-Lain; Bab V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub Riau No. 44 Tahun 2022 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan: 6 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau, sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2020; Pergub Riau No. 61 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Riau No. 71 Tahun 2022.
Pergub ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu mengubah ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pemantauan dan cvaluasi terhadap
pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudaan serta agar perencanaan dan penganggaran
pada Pcrangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau lebih efektif , efisien dan akuntabel, maka
Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Reneana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun
2023-2024 perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022; Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022;
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor
19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudain Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2023 Nomor 19) diubah scbagaimana tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran
Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Reneana Aksi Daerah Pelavanan Kepemudaan Tahun 2023-
2024 (Bertia Dacrah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 19)
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 avat (4), Pasal 25, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Pcraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020; Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020; Peraturan Mentcri Agama Nomor 32 Tahun 2020; Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (Enam) Bab Dan (Dua Puluh) Pasal Diantaranya; Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Tata Cara Pelaporan; Pengawasan; Pendanaan; Ketentun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah dalam rangka menyesuaikan dan menindaklanjuti PP No.37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Permenkeu No. 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit serta Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2023; UU No.24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2021; PP No. 38 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenaker No. 15 Tahun 2021; Permenkeu No. 91 Tahun 2023; Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2013.
Pergub ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub Riau No. 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau, sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 27 dan angka 28;
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e;
3. pada Bab II Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf, yaitu Paragraf Kelima dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A;
4. pada Bab II ditambah 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Ketiga dan diantara Pasal 10A dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10B dan PAsal 10c;
5. Ketentuan Pasal 31 diubah dan ditambah 1 (satu0 ayat yaitu ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan yang diubah adalah Pergub Riau No. 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Riau.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
indonesia nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2O18 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2O20; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun
2022; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperkuat kualifikasi guru pengampu mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dan penerapan muatan loka! pada Kurikulum Merdeka, maka Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembclajaran Muatan Lokal Budava Melayu Riau, perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undane-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 2009 sebagaimana telah diubeh beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintan Nomor 13 Tahun 2015 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 24 Tahun 2016; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudavaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 46) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
