Agraria, Pertanahan, Tata RuangBea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bangka No. 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 35 Tahun 2023; Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: prosedur pemungutan BPHTB
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2024.
Perbup ini mencabut: Peraturan Bupati Bangka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bangka; Peraturan Bupati Nomor 17A Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
29 Hlm (Lampiran: 20 Hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 33 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Bangka No. 4 Tahun 2023; Perbup Bangka No. 79 Tahun 2022; dan Perbup Bangka No. 53 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: pendaftaran dan pendataan; penetapan besaran pajak; pembayaran dan penyetoran; pemeriksaan pajak; penagihan pajak; keberatan pajak; penghapusan piutang pajak dan pengurangan sanksi administratif; sosialisasi dan edukasi; dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
Perbup ini mencabut peraturan: Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
51 Hlm (Lampiran: 24 Hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bangka No. 1 Tahun 2009; Perda Kab. Bangka No. 1 Tahun 2013; Perbup Bangka No. 22 Tahun 2023; Perbup Bangka No. 24 Tahun 2023; dan Perbup Bangka No. 15 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: jangka waktu renja perangkat daerah; materi renja perangkat daerah tahun 2025; dan pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Peraturan Arsip Nasional No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang: jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas; mekanisme pembuatan naskah dinas; pengamanan naskah dinas; pejabat penandatangan naskah dinas; pengendalian naskah dinas; dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
78 Hlm. (Lampiran: 58 Hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka dengan langkah yang sistematik dan menyeluruh serta untuk melaksanakan n ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskikan Provinsi dan Tim KoordinasiPenanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Perda Kab. Bangka No. 1 Tahun 2009; dan Perbup No. 22 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: rencana penanggulangan kemiskinan daerah; sistematika RPKD; pelaporan; dan pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehinga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; dan Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: pendaftaran dan pendataan pajak reklame; tata cara penetapan pajak reklame; tata cara pembayaran dan penyetoran pajak reklame; pemeriksaan pajak reklame; surat tagihan pajak reklame; penagihan pajak reklame; kedaluwarsa penagihan pajak reklame; penghapusan piutang pajak reklame; keberatan pajak reklame; banding pajak reklame; gugatan pajak reklame; pengembalian kelebihan pembayaran pajak reklame; dan ketentuan terkait perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
Peraturan Bupati ini mencabut: Peraturan Bupati Bangka No. 36 Tahun 2002 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Pajak Reklame dalam Kabupaten Bangka; Peraturan Bupati Bangka No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Pajak Reklame Dalam Kabupaten Bangka; Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Pajak Reklame Dalam Kabupaten Bangka; dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Pajak Reklame di Kabuapten Bangka.
33 Hlm. (Lampiran: 16 Hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2016; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Bangka No. 1 Tahun 2009; Perda Kab. Bangka No. 1 Tahun 2013; dan Perbup Bangka No. 22 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: Penetapan RKPD; materi RKPD 2025; dan pelaksanaan RKPD 2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memberdayakan Arsip dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
KeArsipan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 31 Tahun 2012; dan Perda Kab. Bangka No. 9 Tahun 2020.
Perbup ini mengatur tentang: Klasifikasi arsip dan pengaturan mengenai penyusunan kode klasifikasi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
93 Hlm (Lampiran: 89 Hlm)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
