Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 25);
b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2011 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24)
c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2011 Nomor 4);
d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 54);
e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 55);
f. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tarif
Pelayanan Keehatan dan Pengelolaan Pendapatan pada Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
bertahap Unit kerja pada Puskesmas Teluk Sebong Dinas
Kesahatan Kabupaten Bintan;
g. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 3);
h. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2018 Nomor 2);
i. Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2018 Nomor 5);
j. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan
Umum(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor
3);
k. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 61);
l. Peraturan Bupati Bintan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bintan Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2020 Nomor 80);
m. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2021 Nomor 33);
n. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 34);
o. Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 35);
p. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pada
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2022 Nomor 1);
q. Peraturan Bupati Bintan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 70);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/No.1, TLD No.68
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan
Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah, seluruh ketentuan terhadap pajak daerah dan
retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah
yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di
daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; PP No.34 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; Permenaker No.20 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No.15 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020; PermenSDM No.11 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah Bintan ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis, rincian pajak dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 25);
b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2011 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24)
c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2011 Nomor 4);
d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 54);
e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 55);
f. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tarif
Pelayanan Keehatan dan Pengelolaan Pendapatan pada Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
bertahap Unit kerja pada Puskesmas Teluk Sebong Dinas
Kesahatan Kabupaten Bintan;
g. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 3);
h. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2018 Nomor 2);
i. Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2018 Nomor 5);
j. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan
Umum(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor
3);
k. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 61);
l. Peraturan Bupati Bintan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bintan Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2020 Nomor 80);
m. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2021 Nomor 33);
n. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 34);
o. Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 35);
p. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pada
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2022 Nomor 1);
q. Peraturan Bupati Bintan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 70);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
177 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5)
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan.
UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999; UU No.24 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.04 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.36 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019; Permendagri No.131 Tahun 2003; Permendagri No.33 Tahun 2006; Permendagri No.46 Tahun 2008; Permensos No.128 Tahun 2011; Permendagri No.2 Tahun 2018; Perka BNPB No.4 Tahun 2008; Perka BNPB No.7 Tahun 2008; Perka BNPB No.10 Tahun 2008; Perka BNPB No.11 Tahun 2008; Perka BNPB No.13 Tahun 2008; Perka BNPB No.5 Tahun 2010; Perka BNPB No.18 Tahun 2010; Perka BNPB No.8 Tahun 2011; Perka BNPB No.12 Tahun 2012; Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Rencana
Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
127 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Grand Design Manajemen Informasi Kinerja Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola dan
evaluasi kinerja Pemerintahan Desa digital yang efektif,
lincah, dan kolaboratif, dipandang perlu dilakukan
Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi
Pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan perlu disusun
Grand Design Manajemen Informasi Kinerja Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Grand Design Manajemen
Informasi Kinerja Desa.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.81 Tahun 2010; Permen PANRB No.25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No.3 Tahun 2023; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.73 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Grand Design Manajemen
Informasi Kinerja Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Arah Kebijakan, Tujuan, Ruang Lingkup, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2024
Pengelolaan Keuangan Negara / DaerahStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bintan No. 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Pergitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
pada unit pelaksana teknis daerah dinas kesehatan kabupaten bintan - pedoman pengelolaan keuangan dan kerjasama badan layanan umum daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2024/No.18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat
(2) Pasal 64, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat
(6),Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Kesehatan
Kabupaten Bintan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permenkeu No.129/PMK.05/2020; Permenkes No.43 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
Dinas dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Kesehatan
Kabupaten Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Bintan
Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sisa lebih Perhitungan
Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana
teknis daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
44 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 17 Tahun 2024
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
tentang petunjuk pelaksanaan program subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat - perubahan kedua atas peraturan bupati bintan nomor 41 tahun 2021
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada
Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program
Pemulihan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program
subsidi bunga sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Subsidi Bunga Kepala Pelaku Usaha Mikro untuk
mendukung
Program
Pemberdayaan Masyarakat.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2013; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.41 Tahun 2012; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perbup Bintan No.41 Tahun 2021; Perbup Bintan No.50 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Subsidi Bunga Kepala Pelaku Usaha Mikro untuk
mendukung
Program
Pemberdayaan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Subsidi Bunga Kepala Pelaku Usaha Mikro untuk
mendukung
Program
Pemberdayaan Masyarakat
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2024
PERBUP Kab. Bintan No. 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna
Peraturan Bupati Bintan
Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata cara
Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna (Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 42)
tentang tata cara penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu bagi konsumen pengguna - pencabutan peraturan bupati bintan nomor 40 tahun 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD.2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar
Minyak Khusus Penugasan, maka perlu mencabut
Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang
Tata
Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk
Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi
Konsumen Pengguna. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun
2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi
Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Bagi Konsumen Pengguna.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2016; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.117 Tahun 2021; Permen KKP No.30/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permen KKP No.57/PERMEN-KP/2014; Permen ESDM No.29 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.52 Tahun 2018; Permen ESDM No.13 Tahun 2018; Peraturan BPH Migas No.1 Tahun 2022; Peraturan BPH Migas No.2 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun
2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi
Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Bagi Konsumen Pengguna, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan
Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata cara
Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna (Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 42) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2024
tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 - perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 58 tahun 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2024/No.12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 C Ayat (1) dan Pasal
39 E Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/Pmk.07 /2019 Tentang Pengelolan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Dalam hal
pada akhir tahun anggaran terdapat sisa Dana Alokasi
Umum dukungan pembangunan sarana dan prasarana,
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Dukungan bidang
pendidikan, Dukungan bidang kesehatan, dan Dukungan
bidang pekerjaan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten
harus menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran
berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama atau
kegiatan lainnya pada bidang yang sama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan
rencana penggunaan sisa dana Alokasi Umum menjadi
salah satu syarat penyaluran pada tahap I Tahun Anggaran
2024. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri I Nomor
900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April Tahun 2024 tentang
Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2024. Berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka
1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu yang dapat berupa
kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan
baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah dapat dilakukan sebelum perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui ketetapan
Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.5 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2006; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.25 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 TAhun 2021; PP No.37 Tahun 2023; Perpres No.57 Tahun 2024; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.10 Tahun 2023; Permendagri No.15 Tahun 2023; Permenkeu No.134 Tahun 2023; Perda Kab.Bintan No.5 Tahun 2015; Perda Kab.Bintan No.10 Tahun 2022; Perda No.4 Tahun 2023; Perbup No.78 Tahun 2022; Perbup No.58 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
Peraturan
Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2024
atas barang milik daerah - tata cara penyertaan modal pemerintah daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2023/No.11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2017; Perda Kab.Bintan No.10 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Tata Cara Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2024
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / PanitiaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Bintan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2017 Nomor 14)
staf ahli bupati - kedudukan, tugas, fungsi dan tata hubungan kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2024/No.10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 102
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan tugasnya
dapat dibantu oleh Staf ahli. Staf Ahli Bupati dalam kedudukannya sebagai
pembantu Bupati perlu secara sinergis, selaras, dan
terpadu dalam melaksanakan tugas untuk mendukung
tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai visi dan
misi daerah. Untuk lebih menyelaraskan ketentuan Staf Ahli
Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tata
Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala
Daerah, maka ketentuan mengenai Staf Ahli Bupati sebagai
unsur non Perangkat Daerah dalam Peraturan Bupati
Bintan Nomor 14 Tahun 2017 tentang kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 14), perlu di tinjau
kembali. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.134 Tahun 2018; Perda Kab.Bintan No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2024
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 - teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD.2024/No.7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah 2024.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.14 Tahun 2024; Permendagri No.80 Tahun 205 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2024; Perbup Bintan No.58 Tahun 2024
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah 2024, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
