PERBUP Kab. Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara, maka seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara dan seluruh pejabat pemerintah daerah yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Ini berisi 8 (delapan) Bab dan 14 (empat belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyampaian LHKAN; Tata Cara Penyampaian LHKAN; Pengelolaan Dan Pemantauan LHKAN; Sanksi; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu penggantian terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Indragiri Hilir, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini berisi 8 (delapan) Bab dan 74 (tujuh puluh empat) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; Pejabat Penandatangan Naskah Dinas; Pengendalian Naskah Dinas; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini, maka Peraturan
Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu melaksanakan tugas secara professional sesuai kebutuhan organisasi, perlu menetapkan pedoman Pengembangan Kompetensi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini berisi 4 (empat) Bab dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyusunan Kebutuhan Dan Rencana Pengembangan Kompetensi; Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; Evaluasi Pengembangan Kompetensi; dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Piutang dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Dacrah Purt Husada
Peraturan Bupati Indragin Hilir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Izin Investasi
dan kKerjasama Badan Lavanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Purl Husada
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Lavanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Kabupaten Indragiri Hilir;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Struktur Anggaran; Pelaksanaan Dan Penatausahaan Anggaran; Pengelolaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah; Piutang Dan Utang/Pinjaman; Kerjasama Dan Investasi; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; Defisit Anggaran; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Piutang dan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dacrah Purt Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 58);
2. Peraturan Bupati Indragin Hilir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Izin Investasi dan kKerjasama Badan Lavanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Purl Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 13); dan
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Lavanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada (Berita Daerah Kabupaten Indragin Hilir Tahun 2019 Nomor 24).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman; 9 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
yang bebas dari praktik kecurangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Prinsip Dan Kebijakan; Strategi Pengendalian Kecurangan; Lingkungan Dan Prilaku Pengendalian Kecurangan; Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; Pembinaan Dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
7 Halaman; 4 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini berisi 1 (satu) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
5 Halaman; 40 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasa! 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraiuran Pemeriniah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomer 5 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Ini berisi 3 (tiga) Bab dan 7 (tujua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan APB DESA; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
5 Halaman; 12 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman_ Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/ perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan ini berisi 2 (dua) pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomo~ 2 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Magnib Mengaji;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemenntah Nomer 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 2 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Ini berisi 5 (lima) Bab dan 12 (dua belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pemberian [Nsentif Tenaga Pengajar Gemar Mengaji; Pengawasan Dan Penegakan Gemar Mengaji; Mekanisme Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukimg pemenuhan hak bagi para pekerja dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Desar Negara RepubikIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemenntah 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019; Peraturan Pemenntah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomeor 29 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam Negen Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri ketenagakernaan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menten Ketenagakenaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menten Keuangan Nomor 91 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Dan Kepesertaan; Pendataan Dan Pendaftaran; Dukungan Pemerintah Daerah; Sanksi Administratif; Pembinaan Dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
