Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 43 Tahun 2019

Pelaksanaan Pajak dan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Perda ini meliputi: 1. ketentuan umum; 2. pendaftaran wajib pajak; 3. pengenaan dan penghitungan pajak; 4. penerbitan, pengisian dan penyampaian, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan SSPD; 5. komponen nilai perolehan air; 6. komponen dan bobot faktor nilai air (Fn-Air); 7. perhitungan nilai perolehan air dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; 8. ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak dan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

20 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

20 Juni 2019

Tanggal Berlaku

20 Juni 2019

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 24

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 45 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 43 TAHUN 2019.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perbup Kab. Buton Utara No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PAJAK DAERAH
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pelaksanaan Pajak dan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara khususnya Pajak Air Bawah Tanah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak dan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6). Ruang lingkup Perda ini meliputi: 1. ketentuan umum; 2. pendaftaran wajib pajak; 3. pengenaan dan penghitungan pajak; 4. penerbitan, pengisian dan penyampaian, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan SSPD; 5. komponen nilai perolehan air; 6. komponen dan bobot faktor nilai air (Fn-Air); 7. perhitungan nilai perolehan air dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; 8. ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019. Jumlah Halaman 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 43 Tahun 2019

Pelaksanaan Pajak dan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT