Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGUNGAN PEMERINTAH DAERAH BAB IV MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

06 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

06 Maret 2018

Tanggal Berlaku

06 Maret 2018

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 44 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO.12 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan belanja Daerah, perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dinamis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Ba.rat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diuba.h beberapa ka1i terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ba.rang Milik Negara/Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peruhaban Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba.rang/ Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pembangunan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba.rang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba.rang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Bara.t Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGUNGAN PEMERINTAH DAERAH BAB IV MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018. 12 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT