Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2007

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; Persyaratan Calon Anggota Bpd; Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Pembentukan Anggota Bpd; Tata Cara Peresmian Anggota Bpd Dan Pengucapan Sumpah/Janji; Masa Jabatan Anggota Bpd; Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Bpd; Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Dan Hak Bpd; Hak, Kewajiban, Dan Larangan Anggota Bpd; Mekanisme Rapat Bpd; Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Bpd; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sleman
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2007
Tempat Penetapan
Sleman
Tanggal Penetapan
07 Februari 2007
Tanggal Pengundangan
10 Februari 2007
Tanggal Berlaku
Sumber
LD.2007/NO.1.SERI.D
Subjek
OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sleman
Bidang
Halaman ini telah diakses 1043 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Sleman No. 15 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Mencabut :
  1. Perda Kab. Sleman No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
  2. Perda Kab. Sleman No. 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan