Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2020

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatangan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peraturan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan dengan mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatangan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuningan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Kuningan

Tanggal Penetapan

30 April 2020

Tanggal Pengundangan

30 April 2020

Tanggal Berlaku

30 April 2020

Sumber

BD 2020/24

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - LINGKUNGAN HIDUP - PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuningan

Bidang

Halaman ini telah diakses 993 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 TAHUN 2020 (PENDELEGASIAN KEWENANGAN SANKSI ADM LH)0001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Perbup Kab. Kuningan No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Adminisitratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kuningan No. 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan

Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan - perlindungan dan pengelolaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2020/24
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatangan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:	bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan; bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif Bupati/Walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; bahwa pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif dalam rangka Penegakan Hukum Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif dalam rangka Penegakan Hukum Lingkungan Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan ten tang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019; Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peraturan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan dengan mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020. 13 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2020

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatangan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT