Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca,
tetapi juga sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi
pelatihan aneka keterarnpilan dan kecakapan hidup berbasis
literasi informasi terapan melalui penyediaan buku,
pemanfaatan teknologiinformasi dan komunikasi.
b. babwa untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan,
dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder,
dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka Utara tentang Transformasi Perpustakaan
Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Kolaka Utara;
1. Pasal 18Ayat6 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbaban Lembaran Negara Nomor
4301);
3. Undang-Undang Nomor29 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi SulawesiTenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tarnbahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4339);
4. Undang-Undang Nomor43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007
Nomor 129, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tabun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tabun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6389);7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor292);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494); sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4539);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020;
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1385);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
KolakaUtara Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 35 Tahun 2016,
tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kab. Kolaka Utara
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
BAB IV PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
BAB V PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinergitas Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; pERATURAN Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab Dan 9 (Sembilan) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Sasaran Pelayanan; Pelaporan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 113 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang agar dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan sesuar ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Standar Perpustakaan, Pembentukan Perpustakaan, Dan Penghargaan Pembudayaan Gemar Membaca.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
52 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2013
BANTUAN HIBAH BERUPA BUKU DAN SARANA PRASARANA UNTUK PERPUSTAKAAN DESA
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD.2013/NO.57
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah Berupa Buku dan Sarana Prasarana Untuk Perpustakaan Desa di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk mewujudkan program
pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang akan memberikan bantuan hibah untuk pengembangan perpustakaan desa;
bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah dalam
rangka pengelolaan serta pemanfaatan buku dan sarana
prasarana dapat berjalan lancar, efektif, efisien, tepat
sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan pedoman
pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan pedoman pelaksanaan bantuan hibah berupa buku dan sarana prasarana untuk perpustakaan desa di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2013.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Dan Syarat Jabatan Struktural Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin objektifitas
dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam jabatan struktural, maka
dipandang perlu ditetapkan Standar
Kompetensi dan Syarat Jabatan Struktural
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 175
Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Standar Kompetensi Dan Syarat Jabatan Struktural.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
44 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas dan Fungsi; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
15 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2010
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Pengembangan Perpustakaan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2010/NO.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Pengembangan Perpustakaan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan minat dan budaya baca masyarakat desa di Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan keuangan untuk pengembangan perpustakaan desa;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pernberian Bantuan Keuangan Untuk Pengernbangan Perpustakaan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Hasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentan Petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan untuk pengembangan perpustakaan Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2008
Ketentuan - Pelayanan - Perpustakaan - Umum - Kabupaten - Kuningan
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2008/No.74
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 118.45/KEP.27-0RG/2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Komunikasi Kearsipan dan Perpustakaan · Kabupaten Kuningan, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan adalah pelayanan di bidang perpustakaan; untuk terselenggaranya pelayanan perpustakaan yang baik dan benar diperlukan adanya Ketentuan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kuningan; untuk adanya kepastian hukum, Ketentuan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU RI No. 43 Tahun 2007; Perda Kab. Kuningan No. 30 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007; Kepbup Kuningan No. 188.45/KEP.27-0RG/2004; Kepbup Kuningan No. 7 Tahun 2005;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kuningan Yang Meliputi Ketentuan Umum, Peranan Perpustakaan, Visi Dan Misi, Tujuan, Fasilitas Yang Tersedia, Tata Tertib, Pengguna, Bentuk Layanan, Waktu Layanan, Keanggotaan, Peminjaman Dan Pengembalian bahasa Pustaka, Pemanfaatan Dana Anggota, Ketentuan Lain Dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2008.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2005
UPT PERPUSTAKAAN PADA DINAS PENDIDIKAN - PERSYARATAN KEANGGOTAAN, BIAYA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGOTA
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2005/No. 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Persyaratan Keanggotaan, Biaya Dan Pengelolaan Keuangan Anggota UPT Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 42 Tahun 2003 tentang Persyaratan
Keanggotaan, Biaya dan Pengelolaan Keuangan Anggota
UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas, dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengatur kembali
Persyaratan Keanggotaan, Biaya dan Pengelolaan Keuangan
Anggota UPT Perpustakaan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas, dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Syarat-syarat menjadl anggota perpustakaan, masa berlaku, syarat peminjaman buku, sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2003 dicabut.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
