Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
menyebutkan bahwa UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota menyusun dan menerapkan kode etik di
lingkungan UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan
Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun
2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa,
menyebutkan bahwa UKPBJ memiliki dan menerapkan Kode
Etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan
bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Nilai Dasar, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan Kode Etik, Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor, Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 153 Tahun 2018 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa Kade Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Kode Etik Penyelenggara Barang/ Jasa, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
b. bahwa penyesuaian dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu diatur ketentuan kode etik bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bu pati tentang kode etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ J asa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2001; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2021; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang kode etik dan penegakan kode etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ J asa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Barat
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 74/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK SUMBERDAYA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PROBLINGGO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas sumberdaya pengelola pengadaan barang/jasa agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Sumberdaya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. kewajiban dan larangan Sumberdaya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ;
b. pembentukan Majelis Pertimbangan Kade Etik;
c. penegakan Kode Etik;
d. sanksi pelanggaran Kode Etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan a berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat
(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Per KLPP No. 4 Tahun 2021; Per LKPP No. 10 Tahun 2021; Per LKPP No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 9 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Ketentuan umum, Nilai dasar dan prinsip, Kode etik, Majelis pertimbangan kode etik, Pemeriksaan dan keputusan, Sanksi, Pelayanan hukum, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2017 dicabut.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 55 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
ABSTRAK:
bahwa sebagai pegawai ASN yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang linggi, berdisiplin serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat harus bertindak sesuai dengan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. bahwa Peraturan Bupati Bangka Baral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negcri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu digantI, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Perbup ini mengatur mengenai Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode PeriJaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerinlah Kabupaten Bangka Barat yakni meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku, Penerapan Nilai, Kode Etik, dan Kode Perilaku, Penegegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku, Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan, Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku, Sanksi Pelanggaran, Rehabilitas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 66 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sambas No. 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
Mengubah
Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
ABSTRAK:
bahwa Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2021;
Ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 34) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Merubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019
4 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kabupaten Lumajang Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 29) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950;
3. UU Nomor 28 Tahun 1999;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011;
5. UU Nomor 5 Tahun 2014;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014;
7. UU Nomor 30 Tahun 2014;
8. PP Nomor 42 Tahun 2004;
9. PP Nomor 18 Tahun 2016;
10. PP Nomor 11 Tahun 2017;
11. PP Nomor 12 Tahun 2017;
12. PP Nomor 94 Tahun 2021;
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode Etik dan Perilaku yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta Kode Etik dan Perilaku yang dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 66
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pengadaan barang dan jasa yang profesional, penuh integritas, dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadan untuk mencapai hasil pengadaan barang dan jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, pengadaan barang dan jasa di Kab. Belitung Timur wajib menerapkan etika pengadaan barang dan jasa yang merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas perlu didukung sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa yang menjunjung tinggi kode etik pengadaan barang dan jasa.
UU No. 28/1999; UU No. 5/2003; UU No. 14/2008; UU No. 5/2014; UU No. 23/2014 yang terakhir diubah dengan UU No. 11/2020; PP No. 42/2004; PP No. 16/2018 yang terakhir diubah dengan PP No. 12/2021; Permendagri No.112/2018; Permenpanrb No. 90/2021; Peraturan LKPP No. 15/2019; Peraturan LKPP No. 10/2021; Perda No. 12/2015; Perbup No. 8/2019; Perbup No. 47/2020
Peraturan bupati ini mengatur kode etik penyelenggara pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kab. Belitung Timur. Aspek yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari nilai dasar, prinsip pengadaan barang dan jasa, kode etik, majelis pertimbangan kode etik, sekretariat majelis pertimbangan kode etik, dan penanganan pelanggaran kode etik,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati Bantul Nomor
139 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul
KODE ETIK PEGAWAI PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2022/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, perlu disusun ketentuan Kode Etik Pegawai di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012;
Materi pokok:
Ketentuan Umum; Kode Etik; Pengawasan; Majelis Kehormatan Kode Etik; Tata Cara Persidangan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 15 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
