Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap
orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian terpenting bagi
ketahanan nasional; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggarakan negara dan Badan Publik
lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan umum; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 14, angka 15 dan angka 19 Pasal 1, perubahan Pasal 10 ayat (2), penyisipan ayat (2a) Pasal 10, perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan Judul Bagian Ketiga, perubahan Pasal 13, perubahan ayat (3) Pasal 14, perubahan Judul Bagian Kelima, perubahan Pasal 15, perubahan Judul Bagian Keenam, perubahan Pasal 16, perubahan Judul Bagian Ketujuh, perubahan Pasal 21, perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (11) Pasal 23, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34, perubahan Pasal 35, perubahan ayat (3) Pasal 38, perubahan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 39, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 diubah.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 58 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kewajiban Pasal 6 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah, sebagai upaya
mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintahan
daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
UU No.28 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2010, PP No.95 Tahun 2018, PP No.39 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, PermenKomInfo No.4 Tahun 2016, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.70 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, PermenPAN&RB No. 59 Tahun 2020, PERDA No.1 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Halaman 17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2023 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Himne dan Mars Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjukkan jati diri dan menanamkan serta meningkatkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Lebak untuk tetap cinta kepada tanah air sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta semangat juang pada pembangunan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Lebak; bahwa berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor EC00202352161 Tanggal 6 Juli 2023 tentang Pencatatan Ciptaan Himne Lebak dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor EC002022105641 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pencatatan Ciptaan Mars Lebak.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; PP No. 77 Tahun 2007.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penggunaan Himne dan Mars Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
ABSTRAK:
bahwa informasi merupakan hak asasi dan
keterbukaan informasi publik merupakan karakteristik
demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik; bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat
Kabupaten Boyolali dalam memperoleh akses informasi
publik yang partisipasi dan akuntabilitas serta dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan layanan
informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
perlu menyusun pedoman pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah
Kabupaten Boyolali dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pelayanan Informasi Publik, Hak dan Kewajiban, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi, Klasifikasi Informasi Publik, Tata Cara Pengklasifikasian Informasi Publik, Pengujian Konsekuensi, Prosedur Keberatan dan Penyelesaian Segketa Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Media Massa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan kerja sama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerja sama publikasi dan untuk efektifitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan Visi dan Misi Pemerintah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 40 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/ 12/M.PAN/08/Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 55 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Media Massa, Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memilki kekuatan hukum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundanganundangan yang berlaku. Diatur mengenai ketentuan umum, persyaratan dan kualifikasi teknis, etika kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, kerja sama media, tim verifikasi, tata cara kerja sama, ruang lingkup dan jenis kerja sama, perhitungan pembayaran, perubahan dan berakhirnya perjanjian kerjasama, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
14 hlm, Lampiran : 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTERPLAN JEMBRANA SMART CITY TAHUN 2023-2032
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik ndonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus
ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan,keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat;
b. bahwa dalam rangka melakukan inovasi dan/atau pembaharuan yang berkesinambungan, terarah, terpadu,sistematis dan tepat sasaran maka diperlukan Masterplan Smart
City untuk mewujudkan terselenggaranya Kabupaten Jembrana Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan smart city diperlukan pengaturan yang
komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Jembrana Smart City
Tahun 2023-2032;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,SISTEMATIKA MASTERPLAN JEMBRANA SMART CITY,ENGENDALIAN DAN EVALUASI MASTERPLAN JEMBRANA SMART CITY,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023.
-
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 43 Tahun 2023
PELAKSANAAN PENGAWASAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI DESA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengawasan Desa Berbasis Elektronik Melalui Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Desa
ABSTRAK:
bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi
sebuah keharusan yang dilakukan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan,
efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat
UU No.28 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, PP No.95 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.73 Tahun 2020, PERDA No.1 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Pengawasan
Desa Berbasis Elektronik Melalui Sistem Informasi
Monitoring Dan Evaluasi Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Layanan Informasi Publik
ABSTRAK:
bahwa badan publik mempunyai kewajiban
menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan
Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya kepada
pengguna infomasi publik, selain informasi yang
dikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan;
bahwa untuk memberikan layanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perlu
menyusun standar dalam pemberian layanan informasi
publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan lnformasi Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksana Layanan Informasi Publik, Informasi, Standar Layanan, Bantuan Kedinasan, Laporan dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 dicabut.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Melalui Sistem Layanan Pancari Kerja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan telah dilakukan pengembangan pelayanan informasi pada Sistem Layanan Pencari Kerja, sehingga perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka angka 6a dan angka 6b dan diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 yaitu disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 8a, angka 8b dan angka 8c serta ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 16; Pasal 5 diubah; Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C; BAB VI ditambah satu Bagian yaitu Bagian Keempat; Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A; Pasal 14 diubah; Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (SATU) BAB yaitu BAB VIIA; Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A; Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (SATU) BAB yaitu BAB VIIB; Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022
10 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keamanan Informasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keamanan
Informasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Keamanan Informasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
