Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 397 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Download file:

pergub_16_th_2016.pdf

pns - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI DASAR

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2016/No.16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar; bahwa pendidikan dan pelatihan teknis administrasi dasar merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi di Provinsi Jateng yang mampu melayani kepentingan publik secara prima (service excellence); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu menetapkan Pergub tentang Pendidikand an Pelatihan Teknis Administrasi Dasar bagi PNS di Lingkungan Pemprov Jateng;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan diklat, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
5 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Analisis Standar Belanja Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, Sosialisasi dan Workshop di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Download file:

pergub_15_th_2016.pdf

STANDAR BELANJA - PEDOMAN ANALISIS

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD.2016/No.15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, Sosialisasi dan Workshop di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna atas beban kerja dan biaya untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan Dan Pelatihan Teknis, Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional, Sosialisasi Dan Workshop perlu diterapkan Analisis Standar Belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kegiatan Bimbingan Teknis, Pendidikan Dan Pelatihan Teknis, Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional, Sosialisasi Dan Workshop Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, penerapan analisis standar belanja, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
15 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pola Kontribusi

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

Pergub Sultra No.12 Tahun 2016.pdf

pendidikan-dan-pelatihan

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BD.2016 / NO.12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pola Kontribusi

ABSTRAK:

a. Bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi sesuai Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1182/1/1/9/2011; b. bahwa untuk memberikan Jaminan Kepastian Hukum mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pola Kontribusi, maka perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pola Kontribusi.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 lenlang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Ncgeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl 37 Tahun 2003 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Subtantif Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Kepala Lembaga Adminislrasi Negara Nomor 2 tahun 2015 tenlang Rincian Biaya Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015; 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor I 0 Tahun 2015 lentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pcgawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III dari pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I dan atau Kategori I!; 10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pcnyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III; 11. Peraturan Kepala Lembaga Adminislrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan 11; 12. Peraturan Kepala Lembaga Adminislrasi Negara Nomur 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat lll; 13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomur 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Dae rah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 3).
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provins! Sulawesi Tenggara Dengan Pola Kontribusi

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

pergub_34_th_2015.pdf

SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN MENENGAH - PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2015/No.34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai syarat-syarat dan tatacara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus Dan Satuan Pendidikan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pendirian satuan pendidikan, perubahan satuan pendidikan, penutupan satuan pendidikan, pelaporan dan pembinaan, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
12 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik pendidikan dan pelatihan

Download file:

Pergub Kaltim 12-2014 ttg... Provinsi Kaltim.pdf

retribusi - TARIF - PElayanan - PENDIDIKAN - PELATIHAN

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BD.2014/NO.12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim

ABSTRAK:

Dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian dan sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III dan Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV, maka perlu disesuaikan tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana diatur dalam Lampiran III huruf A butir 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan bahwa Peninjauan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Keppres No. 137/P Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Prov. Kaltim No. 09 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 01 Tahun 2012
Ketentuan Umum; Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2014.
4 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Download file:

pergub_no_116_tahun_2007_...ndidikan_inklusi.pdf

pendidikan - standar pedoman

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 116, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 117

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 std terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002; Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002; Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK Negeri dan Swasta

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2007.
7 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2004

Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

Kepgub No.25 Tahun 2004 t...laksanaan DIKLAT.pdf

PETUNJUK

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2006 / NO.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib lenggaraan pemerintahan dan ter- wujudnya paduserasi pelaksanaan kebij aksanaan pembangunan khususnya Sumber Daya Manusia Penye- (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu . memantapkan pengaturan tentang Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) semua lnstansi/Unit kerja; b. penyeleng garcanpendidikan dan secara terprogram yang berkualitas dan dalam rangka pengembangan tugas-tugas fungsional pendidikan. dan pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggar4 perlu memantapkan mekanisme penyelenggarrnn program diklat melalui wadah koordinasi kegiatan fungsional Lembaga DIKLAT ; bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyeleng- garaan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggarq dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggarc (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tatrun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); ' Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Pokok-Pokok Nomor 1974 KePegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ' sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nonior 3890) Undang-undang ; 43 Lembaran Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (L.N.Tahun 2003 Nomor Peraturan Pemerintah 78 ); Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 2000 tentang Wewenang Pemerintah Kewenangan Otonom ; Instansi 25 Tahun Provinsi sebagai Daerah Peraturan "Pemerintah dan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orga- nisasi Perangkat Daerah; 8. 9. 10. t1 12. 13. t4. Peraturan Pemerintah Nomor I 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Per- tanggung jawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor I 0 1 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Peng- awasan atas Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr ; Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Peng- awasan Pembangunan di Daerah; lnstruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahunl999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Ad- ministrasi Negara Nomor 193/Xlfi/l0l 612001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 15. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Petatihan Kepemimpinan di Jajaran Praj abatan dan Departemen Dalam Negeri; Peraturan tentang DaerahNomor 15 Tahun 2001 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Sulawesi Daerah Provinsi Tenggarasebagaimana diubah dengan Nomor 02 Tahun 2001 ; Peraturan 17. lnstruksi Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan telah Daerah Nomor Petunjuk Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang di Daerah Koordinasi Kegiatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT BAB IV KOORDINAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAB V PELAKSANAAN KORDINASI PELAPORAN BAB VI PELAKSANAAN KORDINASI PENGAWASAN BAB VII PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN BAB VIII HUBUNGAN ANTAR INSTANSI BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 24 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Pedoman Pemberian Beasiswa Lalla'tasisara

Abstrak

Standar / Pedoman pendidikan dan pelatihan

Download file:

Perbup Mateng Nomor 24 Tahun 2024.pdf

beasiswa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2024 (24): 14 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Lalla'tasisara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Lalla’ Tasisara;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pemberian beasiswa lalla'tasisara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis beasiswa dan sasaran penerima, besaran dan pemanfaatn beasiswa, kriteria dan persyaratan penerima, pengusulan, penetapan, dan pembatalan, penganggaran, penyaluran dan pencairan, pertanggungjawaban, pengawasan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2024.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

PERBUP Nomor 12 Tahun 202...urikulum Merdeka.pdf

PROGRAM-SEKOLAH-PENGGERAK-IMPLEMENTASI-KURIKULUM-MERDEKA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 11 Seri E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu meningkatkan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat yang yakni Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Pelaksana Tugas, Pendampingan Tugas, Pengimbasan Program Sekolah Penggerak, Pengelolaan Guru Penggerak, Penggunaan Kurikulum Pembelajaran, Kerja Sama Kemitraan Dan Paguyuban Orang Tua, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak

Badan Layanan Umum pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bantul No. 130 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 107 Tahun 2020 ttg Tarif Layanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Bantul No. 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup No 107 Tahun 2020 ttg Tarif Layanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Bantul No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perbup No 27 Tahun 2019 ttg Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD RSUD Panembahan Senopati Kab Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Bantul No. 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Download file:

perbup bantul nomor 10 tahun 2024.pdf

Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2024/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; bahwa layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah tidak termasuk dalam ketentuan Retribusi Daerah, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam memberikan layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian diperlukan pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian perlu diatur mengenai tarif layanan Pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Obyek, dan Subyek Tarif Layanan; Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Layanan; Pengelolaan Tarif; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 13 HLM

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT