Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 913, BD.2011/No.44 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Mininal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyelenggaraan pelayanan Sosial dan pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/Tahun 2005; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/Tahun 2008; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/VIII/Tahun 2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/X/Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 158 Tahun 2009
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2011.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD.2011/No.11 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
67 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011
dinas sosial - tenaga kerja - tugas pokok - FUNGSI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2011/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Tugas Pokok dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2011.
18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 78 Tahun 2010
PERATURAN BUPATI - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 78, BD.2010/No.78
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK
Nomor: 02/Kep/RAKERNAS PKK /IV/ 2005 tentang Pedoman
Kelembagaan, yang disahkan melalui keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor:411.4-401Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil
Rapat Kerja Nasional VI PKK, disebutkan Kedudukan Bupati
dalam susunan keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak
PKK adalah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Keluarga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 59 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Untuk Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan Bagi Keluarga Miskin Di Wilayah Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dari titik distribusi sampai dengan penerima manfaat di Kelurahan se Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan kepada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan;
bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdayaguna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK) Kelurahan Untuk Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan Bagi Keluarga Miskin Di Wilayah Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 44 Tahun 2010
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU - PETUNJUK PELAKSANAAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2010/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP Di Kabupaten Tegal Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa guna untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis
antara Masyarakat, Pemerintah Daerah serta kelompok peduli
sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan
secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses
pembangunan yang bersifat partisipatif di Tingkat Kabupaten; bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten
Tegal Tahun 2011 serta pemberian bantuan dimaksud dapat
berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya
petunjuk pelaksanaan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Program Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu (Paket) P2KP di Kabupaten Tegal Tahun
2011;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kriteria lokasi, lokasi dan alokasi, sumber dana, petunjuk teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 35 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2010 No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung dan
guna meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan
efektifitas pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya
penyelenggaraan Program Pelayanan Kegiatan Jaminan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten
Temanggung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
16 hlm beserta Penjelasan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/ Menkes / SK / V / 2009 tentang Pedoman Penyetenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, bahwa peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di luar kuota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
bahwa agar pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) kepada warga miskin dan/ atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dapat berjalan tertib dan lancar serta tepat sasaran, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerinrah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/ Menkes / SK / V / 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Ka bu paten Semarang Nomor 18. Tahun · 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2010.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2010 No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Makanan Tambahan Usaha Anak Sekolah (P2M PMT-AS) Kabupaten Temanggung Tahun 2010
ABSTRAK:
Bahwa daya tahan tubuh dan prestasi belajar seseorang
ditentukan oleh asupan gizi. Program Makanan Tambahan Anak
Sekolah ( PMT- AS ) adalah upaya untuk menlngkatkan daya
tahan tubuh anak didik mendorong semangat dan minat belajar
guna tercapainya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( P2M PMT-AS )
Kabupaten Temanggung Tahun 2010
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undahg Nomor 12 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan ini mengatur tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2M PMT-AS) di Kabupaten Temanggung tahun 2010, termasuk sumber dan mekanisme pencairan dana serta pengawasan pelaksanaannya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekolah, khususnya anak-anak dari keluarga miskin, melalui perbaikan asupan gizi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2010.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
penyandang cacat berupa pengakuan, penghormatan dan
pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan
penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat; bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka guna kelancaran
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat, perlu
ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan
Penyandang cacat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi, peran serta masyarakat, penghargaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan dan ekmitraan, pembinaan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010.
18 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
