Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 465 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2016
Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obigation)
Mencabut
  1. Permenhub No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
  2. Permenhub No. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Download file:
PM_23_Tahun_2016.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 23 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Mengubah
  1. Permenhub No. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Download file:
PM_13_Tahun_2016.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2016
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
  2. Permenhub No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
  3. Permenhub No. 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Mencabut
  1. Permenhub No. 168 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Download file:
PM_10_Tahun_2016.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 198 Tahun 2015
Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 23 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Mencabut
  1. Permenhub No. 17 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Download file:
PM_198_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 197 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Komponn Biaya yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenhub No. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian
Download file:
PM_197_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 182 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 76 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
  2. Permenhub No. 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
  3. Permenhub No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
  4. Permenhub No. 150 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
Download file:
PM_182_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)
Download file:
PM_168_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang dengan Kereta Api
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api
Mengubah
  1. Permenhub No. 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang dengan Kereta Api
Download file:
PM_142_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2015
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Download file:
PM_42_Tahun_2015.pdf
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2015
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Mencabut
  1. Permenhub No. 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi
Download file:
PM_17_Tahun_20151.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan