PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 361 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Mencabut
  1. Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimgrasian dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Mencabut
  1. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pemuda dan Olah Raga
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pendidikan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan