Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 307 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Tenaga Nuklir Nasional

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

Peraturan BATAN No. 7 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum / JDIH

Download file:

peraturan-bpom-no-4-tahun-2025.pdf

aringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 4, BN 2025 (40); 6 hlm

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu penataan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara terintegrasi
Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Perpres Nomor 80 Tahun 2017; Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM; Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pemantaan dan evaluasi

CATATAN:

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
6 hlm

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

Peraturan Bakamla Nomor 27 Tahun 2021.pdf

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

perpusnas-no-6-tahun-2024.pdf

aringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Perpustakaan Nasional - jdih

2024

Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 6, BN 2024 (491)

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; PP Nomor 24 Tahun 2024; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi JDIH Perpustakaan Nasional yang terdiri atas pusat JDIH Perpustakaan Nasional dan anggota JDIH Perpustakaan Nasional; tugas dan fungsi JDIH Perpusnas; Pengelola JDIH Perpusnas; serta pendanaan JDIh Perpusnas

CATATAN:

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
7 hlm

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

peraturan-bkkbn-no-1-tahun-2024.pdf

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020.pdf

jaringan dokumentasi dan informasi hukun - badan pembinaan ideologi pemerintah

2020

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila NO. 6, BN 2020 (1156): 10 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

ABSTRAK:

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terintegrasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 tahun 2018; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

CATATAN:

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
Lampiran file: 10 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 10)

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

peraturan-lpsk-no-4-tahun-2024.pdf

Pengelolaan - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

2024

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 4, BN 2024 (705); 8 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Noor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Perpres Nomor 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan JDIH LPSK yang terdiri atas a. pusat JDIH LPSK; dan b. anggota JDIH LPSK; pemantauan dan evaluasi

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.