Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 1965

• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu

Pengangkutan Kebutuhan dan Hasil-Hasil Perusahaan Industri dan Tambang Negara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perpres No.16 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Keppres Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Satuan Tugas - Percepatan - Hilirisasi - Ketahanan Energi Nasional

2025

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 1, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, perlu dilakukan penyelarasan kebijakan, penyediaan lahan, penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. Untuk menyelaraskan kebijakan, menyelesaikan pemberian perizinan berusaha, dan meyelesaikan berbagai hambatan secara terkoordinasi tersebut, perlu dibentuk satuan tugas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Keppres ini menetapkan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan Tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Satuan Tugas memiliki tugas antara lain mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah; merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan, dan penerimaan negara; memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional, dan tugas lain sebagaimana diatur dalam Keppres ini.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2025.
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 6 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

KEPPRES No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan

Download file:

Keppres Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Perizinan - Perjanjian - Bidang Pertambangan - Kawasan Hutan

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 3, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

ABSTRAK:

Dalam melakukan pembentukan ekosistem kendaraan listrik, perlu dilakukan optimalisasi usaha pertambangan melalui kerja sama dengan berbagai investor di bidang pertambangan dan industri pertambangan sehingga perlu melakukan penyesuaian daftar pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 4 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2021; PP Nomor 96 Tahun 2021; Perpres Nomor 55 Tahun 2019; dan Kepres Nomor 41 Tahun 2004.
Keppres ini mengatur mengenai perubahan Lampiran 5 Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Perubahan tersebut tidak mengubah letak serta luasan dari wilayah kawasan hutan yang digunakan sebagai lokasi pertambangan sesuai Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
Keppres ini mengubah Keppres Nomor 41 Tahun 2004.
Lampiran file: 7 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 4; Lampiran hlm 5 sd 7).

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Liquefied Natural Gas Tangguh

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Keppres 16 2013.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Keppres 3 2012.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Hari Jadi Pertambangan Dan Energi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Keppres_No_22_Th_2008.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Keppres_No_19_Th_2008.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan

KEPPRES No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Download file:

KEPPRES No.41 TH 2004.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Keppres Nomor 46 Tahun 2003.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Mencabut

KEPPRES No. 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Download file:

KEPPRES No.90 TH 2002.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 1965.