PERGUB No. 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2019 tentang Naskah Dinas
PERGUB No. 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
PERGUB No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
PERGUB No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama
Perangkat Daerah
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang
efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas
pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki
kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga
terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
b. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan
efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan keseragaman dalam pembuatan tata
naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
c. bahwa agar tercipta keseragaman dalam pembuatan
tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah,
perlu adanya pedoman tata naskah dinas bagi seluruh
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta;
d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata
Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata
Naskah Dinas;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; pejabat Penandatangan Naskah Dinas; Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas; Pengendalian Naskah Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 41 HLM; Lampiran: 98 HLM
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 31, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 31 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu disesuaikan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-
undangan dan kebutuhan yang ada terhadap pengaturan tata naskah dinas, sehingga perlu diganti.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023.
Materi pokok: Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jumlah halaman : 79 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2019 tentang Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
birokrasi Pemerintah Daerah perlu melakukan tata
kelola naskah dinas yang efektif dan efisien;
b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika
perubahan peraturan perundang-undangan serta
kebutuhan masyarakat maka perlu dilakukan
penyempurnaan pedoman penyusunan tata naskah
dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta;
c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019
tentang Tata Naskah Dinas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2023;
MAteri POkok: mengatur mengenai penambahan Kop Naskah Dinas karena terbentuknya
Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru pada Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tata Naskah Dinas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TATA NASKAH DINAS,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;TATA NASKAH DINAS;JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS;PEMBUATAN NASKAH DINAS;PENGAMANAN NASKAH DINAS;PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS;PENGENDALIAN NASKAH DINAS;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
82 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, BD Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk mengintegrasikan pelaksanaan
ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk
Peraturan Gubernur yang mengintegrasikan
ketentuan Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah
Dinas Elektronik;
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.1.6/7472/OTDA tanggal 3 November
2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur
Banten tentang Tata Naskah Dinas, Rancangan
Peraturan Gubernur Banten tentang Tata Naskah
Dinas telah disetujui untuk ditetapkan dengan
beberapa perbaikan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Permenpan & RB No. 6 Tahun 2011; Perka ANRI No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 83 Tahun
2022; Permendagri No. 1 Tahun
2023.
Didalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Naskah DInas Bab III Pembuatan Naskah Dinas Bab IV Pengamanan dan Kecepatan Proses Naskah Dinas Bab V Pejabat Penandatangan Naskah Dinas Bab VI Naskah Dinas dengan Media Rekam Elektronik Bab VII Pengendalian Naskah Dinas Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Monitoring dan Evaluasi Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
51 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Per. ANRI No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023.
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas; 3. Pembuatan Naskah Dinas; 4. Sifat Surat; 5. Pengamanan Naskah Dinas; 6. Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas; 7. Pengendalian Naskah Dinas; 8. Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan idak berlaku.
76 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 98 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda No. 1 Tahun 2021;
Dalam Pergub ini diatur tentang Tata Naskah Dinas. Ruang lingkup yang diatur:
1. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas
2. Pembuatan Naskah Dinas
3. Pengamanan Naskah Dinas
4. Pejabat Penandatangan Naskah Dinas
5. Pengendalian Naskah Dinas
6. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas
20 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 62, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 062
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Bab 3. Pembuatan Naskah Dinas; Bab 4. Pengamanan Naskah Dinas; Bab 5. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas; Bab 6. Pengendalian Naskah Dinas; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
31 halaman; 53 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 59, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 59
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
diperlukan pedoman tata naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan hukum saat ini,sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 ahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Jenis,Susunan dan Bentuk Naskah Dinas,Pembuatan naskah Dinas,Pengamanan Naskah Dinas,Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas,
Pengendalian Naskah Dinas,Pembinaan dan Pengawasan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2024.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
-
-
71 Halaman dan Lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44, BD Tahun 2023 No. 45
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban efesiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentabg Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Gubernur menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsif Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
70 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
