Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2002/No.51 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Menjadi Unit Swadana Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka
Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Banjarnegara perlu ditetapkan menjadi Unit
Swadana Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penetapan Badan Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Menjadi
Unit Swadana Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun
1993;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101
Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
12
penjabaran pngertian, penggunaan dana, dan kerja sama bagi unit swadana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2002.
10 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2002
pembentukan - dan - penataan - rumah - sakit - umum - daerah - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - sukabumi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2002/ No.7 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Penataan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas berdasarkan evaluasi dan kajian serta adanya kewenangan maka nperlu di atur dan ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 13 Tahun 2002; Kepres RI No. 44 Tahun 1999; Kepres No. 40 Tahun 2000; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 2002; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepemendagri dan Otonomi Daerah No. 29 Tahun 2002; Kepmendagri dan Otonimi Daeerrah No. 130-67 Tahun 2002; Perda kab. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 32 Tahun 2000; Perda kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Pembentukan Dan Penataan RSUP, Status dan Bentuk Kelembangaan RSUD, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2002.
6 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan keuangan Badan Rumalı Sakit Dacrah Kabupaten Kudus;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tenfang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus:
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas. perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah milik dan dikelola Pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2003.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 37 Tahun 2001
Peraturan Daerah (Perda) NO. 37, LD Kab. Indramayu tahun 2001 No 101
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat, perlu memberikan otonomi di bidang manajemen
kepada Rumah Sakit Umum Daerah; sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2001;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang RSUD, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 5 Tahun 1996 dicabut.
5 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60
undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah serta peraturan pemerintah nomor 84 tahun
2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah,
maka dipandang perlu dibentuk organisasi perangkat
daerah pemerintah bekasi; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka
pembentukan dinas daerah sebagai organisasi perangkat
daerah kota bekasi, perlu di tetapkan dengan peraturan
derah;
Undang-undang nomor 23 tahun 1992; Undang-undang nomor 9 tahun 1996; Undang-undang nomer 22 tahun 1999; Undang-undang nomor 25 tahun 1999; Undang-undang nomor 43 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1987; Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994; Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000; Peraturan daerah kota bekasi nomor 6 tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, RSUD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
8 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 31 Tahun 1996
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas C
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan berdasarkan analisis organisasi ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih menjadi kelas C telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 107/Menkes/SK/I/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih milik pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muaraenim.
Dasar hukum dalam Perda ini adalah UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1959; PP No. 7 Tahun 1987; Kepmenkes No. 983/Menkes/XI/1992; Keputusan Mendagri No. 21 Tahun 1994; Keputusan Mendagri No. 22 Tahun 1994; Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1994; Keputusan Mendagri No. 187/Menkes/SK/I/1995; Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 1996.
Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah prabumulih Kelas C dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, instalasi, komite medis, staf medis fungsional, para medis fungsional dan tenaga non medis, tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 1996.
10 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1988
Peraturan Daerah (Perda) tentang Usaha-Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya untuk meratakan pendapatan dan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diberi wewenang untuk melakukan pengurusan pembinaan dan pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
bahwa berhubungan dengan itu dan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dipandang sebagai kegiatan pokok bidang Pariwisata. karena dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Rekreasi dan Hibuan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
dasar hukum perda ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987; Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.29/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208-Tahun 1979; Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km. 70/PW. 105/MPPT-85; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 ; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988
materi pokok yang diatur dalam perda ini adalah tentang Persyaratan Teknis, Bentuk Usaha dan Permodalan, Perijinan, Pembinaan dan Pengawasan, Retribusi, Penyidikan, dan ketentuan Pidana dalam Usaha Pembangunan Rekreasi dan Hiburan umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi Maksud dan Tujuan, Persyaratan Teknis, Bentuk Usaha dan Permodalan, Perijinan, Pembinaan dan Pengawasan, Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 1989.
48 halaman
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981
Perda Prov. Jawa Tengah No. 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 Tentang Badan Kredit Kecamatan
Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Kredit Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa guna menunjang kelancaran penyelenggaraan sarana produksi dalam rangka pembangunan di Jawa Tengah, perlu mendekatkan permodalan dengan sistim perkreditan kepada masyarakat, terutama di pedesaan ;
bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu mendirikan Badan Kredit Kecamatan di tiap-tiap Kecamatan ;
bahwa agar Badan Kredit Kecamatan tersebut dapat bekerja secara berdayaguna dan berhasilguna, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Daerah Tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 2 Tahun 1977;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Kredit Kecamatan yang meliputi Pendirian, Tujuan dan Lapangan Usaha, Modal, Organisasi, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan, Perhitungan Tahunan dan Penetapan Penggunaan Laba, Pembubaran, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 1981.
18 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024
PERGUB No. 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan
Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Badan Layanan Umum Daerah pada Balai
Latihan Pendidikan Teknik Daerah Istimewa
Yogyakarta berperan dalam meningkatkan kualitas
pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan
kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan
keteknikan;
bahwa penyesuaian terhadap perkembangan
kebutuhan untuk meningkat kualitas pelayanan
pendidikan, pelatihan dan pengembangan keteknikan,
memerlukan perubahan dan penambahan terhadap
tarif layanan;
bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai
Latihan Pendidikan Teknik belum mengakomodir
kebutuhan perkembangan terkini layanan sehingga
perlu dilakukan perubahan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 2024;
Materi Pokok: MEngubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan
Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2024.
Mengubah: Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan
Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 3 halaman.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2024
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 70, BD.2024/NO.70
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat dan kesehatan lingkungan diperlukan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan melalui
kegiatan pelayanan kesehatan jiwa;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan
kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas
Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan
perubahan terhadap tarif layanan guna meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat;
c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15
Tahun 2024 tentang Tarif Badan Layanan Umum
Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas
Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat
beberapa layanan dan tarif yang belum terakomodir
sehingga perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa
Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
11 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 15 Tahun 2024;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai subjek, rincian objek, dan prinsip penetapan tarif layanan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
