Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.527 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1965

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Proyek Triloka

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Kepres No.28 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1965

Komando Pelaksana Proyek Jalan Jakarta Raya

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Kepres No.17 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 240 Tahun 1963

Pengangkatan Owner, Ketua Team Pengawas Teknik, Dan Designer Dan General Kontraktor Pada Proyek Pembangunan Wisma Nusantara

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Keppres No 240 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1963

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Hotel Ambarukmo, Hotel Argacoka, Hotal Bali Beach, Hotel Samudra Sebagai Badan Vital

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Keppres No 48 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1963

• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu

Pernyataan Proyek Hotel Banteng Sebagai Badan Vital

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Keppres No 10 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 318 Tahun 1961

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Penunjukan Bekas Gedung Kemasonan Adhuc Stat Dipergunakan Oleh Dewan Perancang Nasional

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Keppres No 318 Tahun 1961.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 315 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Kalimantan Selatan Tentang Penggunaan Perairan Umum Untuk Mendirikan Bangunan Di Atasnya

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Keppres No 315 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 175 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Panji Pembangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Keppres No.175 Tahun 1957.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 2025.pdf

Percepatan Pembangunan - Peningkatan - Rehabilitasi - Operasi - Pemeliharaan - Jaringan Irigasi - Swasembada Pangan

2025

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setneg.go.id : 10 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa sebagai upaya mewujudkan Asta Cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dengan ini ditetapkan Inpres.
Inpres ini ditujukan kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menko Bidang Pangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PU, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para gubernur, dan para Bupati/Wali Kota.
Inpres ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing salah satunya untuk melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan mencakup saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya, termasuk antara lain pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, jaringan distribusi, dan drainase.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
Lampiran file: 10 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Konektivitas - Jalan Daerah

2023

Instruksi Presiden (INPRES) NO. 3, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.
Kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing antara lain untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya.
Selain mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Inpres ini, kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota, diinstruksikan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Inpres ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
Pendanaan pelaksanaan Inpres ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran file: 6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 1965.