Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat Dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri Yang Terdampak Pandemi Covid-19 - Pedoman Pelaksanaan Pemberian
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD.2020/38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat Dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-
negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat; bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berimplikasi pula antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional/ daerah, penurunan penerimaan negara/ daerah, dan peningkatan belanja negara/ daerah dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah, dengan fokus pada belanja untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net); bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap penanganan dampak ekonomi antara lain pemberian subsidi bagi peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri yang terkena dampak pandemi Covid-19, sehingga dalam penyalurannya berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan maka perlu diatur dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Pemberian Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/Pojk.03/2020; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pengelola belanja subsidi bunga dan subsidi kerugian usaha, kriteria dan persyaratan penerima belanja subsidi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2013 dicabut.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2020
PERBUP Kab. Purbalingga No. 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Mengubah Ketentuan Pasal 2
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka lebih mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil melalui program subsidi bunga/ imbal hasil, Pemerintah Daerah menambah alokasi dana subsidi bunga/ imbal hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/lmbal Hasil Kepada Usaha Mikro
dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Subsidi Bunga/lmbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2020
PROGRAM SUBSIDI BUNGA SKIM KREDIT USAHA MIKRO KREATIF - PETUNJUK PELAKSANAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/NO. 474, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Skim Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menggerakan perekonomian Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro. Untuk menjaga agar pelaku usaha mikro dapat bertahan dan berkembang perlu diberikan subsidi bunga kredit untuk akses permodalan melalui program Skim Kredit Usaha Mikro Kreatif yang dilaksanakan perbankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Skim Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PKM.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Skim Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan Subsidi Tarif dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalokasikan dana subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat dan untuk efisiensi penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi dimaksud, perlu diatur tata cara perhitungan subsidi tarif air minum dan mekanisme pemberian subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERDA BENGKALIS No. 4 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: tata cara perhitungan subsidi tarif dan mekanisme pemberian subsidi dari pemerintah kabupaten bengkalis kepada perusahaan umum daerah air minum tirta terubuk kabupaten bengkalis yang terdiri atas; ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; formula perhitungan subsidi tarif; penganggaran subsidi; pelaksanaan dan penatausahaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING I L IR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir serta untuk menunjang operasional dan produksi air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu untuk memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2016; PERDA KAB. OKI No. 4 Tahun 2014; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP KAB. OKI No. 10 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini Diatur Tentang Pemberian Subsidi dan Pelaksanaan Pemberian Subsidi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
-
-
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020
usaha mikro - PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro
guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga
keuangan/ perbankan diperlukan keberpihakan
Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang
berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala
yang lebih besar; bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro
dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu
untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program
subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di
Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sasaran Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro, Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN
DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG
3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN PASER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terjaminnya ketersediaan
pasokan Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3
kg di Kabupaten Paser dan mekanisme
pendistribusiannya di tingkat Sub Agen /
pangkalan untuk masyarakat miskin dan usaha
mikro, maka perlu adanya petunjuk teknis
pelaksanaan pengaturan dan pengawasan dalam
penyediaan dan pendistribusian Liquified
Petroleum Gas tabung 3 (tiga) kilogram;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan dalam
Pendistribusian Liquified Petroleum Gas 3 (tiga)
Kilogram Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan
Timur.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.5 Tahun 1999; UU NO.20
Tahun 2008; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERPRES NO.104 Tahun 2007; PERMEN ESDM NO.26 Tahun 2009; KEPMEN ESDM NO.3.3174K/12/MEM/2007
Liquefied petroleum Gas yang disingkat dengan LPG adalah
gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan
penyimpanan, pengangkutan, penanganannya yang pada dasarnya
terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya. LPG Tabung 3 (tiga) kg adalah LPG yang diisi kedalam tabung dengan
berat isi 3 (tiga) kg dan merupakan barang bersubsidi yang
peruntukkannya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Pendistribusian adalah proses penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg dari
SPBE (Pertamina) ke Agen-Agen dilanjutkan ke Pangkalan-Pangkalan
dan di teruskan ke masyarakat miskin dan usaha mikro. Jumlah alokasi kebutuhan LPG tabung 3 (tiga) kg ditentukan atas dasar
kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur
Kalimantan Timur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Setiap Sub Agen / pangkalan wajib memiliki peta wilayah pelayanan bagi
konsumen yang disampaikan kepada Agen dan Dinas untuk
menghindari tumpang tindih dengan wilayah pelayanan pangkalan
lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaraa Sistem Penyediaan Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun
2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 33 Tahun 2019;
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah
Air Minum Tirta Indragiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pemberian subsidi Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Tahun 2018 Nomor 26) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 84
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Corporate Social Responsibility
(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
dalam rangka menuju pengembangan dan
pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang
partisipatif, akuntabel dan transparan serta
berkelanjutan, maka dibentuk kepengurusan Forum
CSR bagi penerapan tanggung jawab sosial
perusahaan menuju pembangunan Kutai Barat yang
berkelanjutan
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kubar No.08
Tahun 2003; Perda Kubar No.7
Tahun 2016; Permensos No.13 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Organisasi, Forum CSR Kabupaten, Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan Dan Kampung, Program Dan Prosedur, Penerapan CSR Yang Berkelanjutan, Indikator Keberhasilan, Pembiayaan, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 84
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Corporate Social Responsibility
(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Kabupaten Kutai Barat (Berita
Daerah Tahun 2011 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/ perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam
skala yang lebih besar;
b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dan kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga/ imbal hasil kepada usaha mikro dan kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagai pedoman dalam penyaluran dana program subsidi bunga/imbal hasil kepada Usaha Milcro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
