Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 47
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai dampak korupsi yang dapat membahayakan dan merugikan keuangan negara serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah da masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
Dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pencegahan tindak pidana korupsi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan dan/atau pelatihan Karakter;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup dan Sasaran
Bab III Pendidikan Anti Korupsi
Bab IV Aksi Anti Korupsi
Bab V Kerja Sama
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi,
penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan
perbuatan yang merugikan keuangan negara dan
menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan
serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari
korupsi diperlukan pedoman yang membantu unit kerja
dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dalam memahami dan menangani Benturan
Kepentingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Penanganan Benturan Kepentingan perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan G ubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan G ubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, pencegahan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan
korupsi, perlu dilakukan pencegahan sedari awal di semua sektor kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2017; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; Permen Pendidikan dan Kebudyaan No. 23 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018; dan Perda Provinsi Riau No. 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 8 (delapan) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pendidikan Anti Korupsi; Kerja Sama; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Lamp. : 2 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72001
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017, perlu diganti dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sttd UU No.9 Tahun 2015; Peraturan KPK No.2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
Peraturan Gubernur ini mengatur pembentukan UPG Provinsi DKI Jakarta (Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi DKI Jakarta) dan UPG BUMD yang dibentuk dengan Keputusan Direksi. Selain pembentukan UPG, diatur mengenai Susunan UPG, Tugas, Mekanisme Pelaporan Gratifikasi, Pengawasan oleh Inspektorat, dan Perlindungan Pelapor Gratifikasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlaku:
1. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 86, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 86 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk
menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, diperlukan
pengaturan mengenai Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur;
Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur; memuat: daftar pejabat wajib LHKPN; waktu pelaporan; sanksi; pengumuman LHKPN; Tim pengelola LHKPN;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
jumlah 9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 83, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 83
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
ABSTRAK:
bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan
dapat membangun perilaku dan budaya anti korupsi
guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan tindak pidana
korupsi;
b. bahwa dalam rangka membangun perilaku dan
budaya anti korupsi diperlukan adanya upaya
menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung
jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri dan
sederhana melalui pendidikan anti korupsi pada
satuan pendidikan;
Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan
pendidikan dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan
pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan
dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
dengan menanamkan sikap dan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri
dan sederhana.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
jumlah 16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Gorontalo, meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara, Pegawai BUMD dan Masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur sipil negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pendidikan anti korupsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Terdiri dari 8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang cepat,
tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan
Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan; peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
menegaskan perlunya penanganan dan tindakan yang cepat,
tepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan
Aparatur Sipil Negara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Sistem Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 18 ayat 6 UU D1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2000; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 54 Tahun 2018
dalam peraturan ini diatur tentang mekanisme penyampaian pengaduan dugaan
tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah
terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam
organisasi tempatnya bekerja.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nmor 21 Tahun 2017; bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan penyempurnaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintan Provinsi Riau;
Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaar-r Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 21) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan I (satu) ayat yaitu ayat (1a);
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia
terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Jawa
Tengah, meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara,
Pegawai BUMD, dan masyarakat, untuk mewujudkan
peserta didik, aparatur sipil negara pegawai BUMD, dan
masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, implementasi pendidikan antikorupsi, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peran pemerintah kabupaten/kota, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
