Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka administrasi pemerintahan harus dikelola secara tertib, efesien dan efektif untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang autentik, terpercaya, berkepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa untuk meningkatkan tertib, efesiensi, dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan pedoman Tata Naskah Dinas dan Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perpes No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional No. 5 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda No. 1 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2020; Perbup No. 110 Tahun 2019; Perbup 68 Tahun 2022; Perbup No. 41 Tahun 2023; Perbup Tangerang No. 57 Tahun 2023
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas Bab IV Pengamanan Naskah Dinas Bab V Pejabat Penandatangan Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas Bab VII Monitoring Dan Evaluasi Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Nomor 34 Tahun 2013
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukabumi Nomor 84 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sukabumi No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi di perlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan Perkembangan Organisasi, Peraturan Perundang-undangan dan Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi, sehingga perlu diganti berdasarkan pertimbangan perlu mentapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 10 Tahun 2020; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Sukabumi No. 6 Tahun 1961; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kai diubah terakhir dengan Perda No. 7 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Azas dan Prinsip Tata Naskah Dinas; Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; Pejabat Penandatangan Naskah Dinas; Pengendalian Naskah Dinas; Desa; Pembinaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 81 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 081
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. bahwa bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Bab 3. Pembuatan Naskah Dinas; Bab 4. Pengamanan Naskah Dinas; Bab 5. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas; Bab 6. Pengendalian Naskah Dinas; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 halaman; 97 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 69 Tahun 2023
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 69
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah, maka
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata
Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Sinjai;
b. bahwa Peraturan Bupati Sinjai Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sinjai, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang-undangan, dan perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 152);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS
BAB V : PEMBUATAN NASKAH DINAS
BAB VI : PENGAMANAN NASKAH DINAS
BAB VII : PENGENDALIAN NASKAH DINAS
BAB VIII : PENGENDALIAN NASKAH DINAS
BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB X : KETENTUAN PENUTUP
BA
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2014 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS
BAB III : PEMBUATAN NASKAH DINAS
BAB IV : PENGAMANAN NASKAH DINAS
BAB V : PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS
BAB VI : PENGENDALIAN NASKAH DINAS
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
77
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 60 Tahun 2023
ArsipOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/PedomanPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mencabut
Ketentuan Pasal 10 dan Lampiran I Romawi II dan Lampiran II Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Kearsipan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 060
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip dan Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penataan kearsipan pada kode klasifikasi arsip dalam penomoran naskah dinas;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Kode Klasifikasi dan Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penomoran Naskah Dinas; Bab 3. Pencantuman Nomor; Bab 4. Pengelolaan Nomor; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
Ketentuan Pasal 10 dan Lampiran I Romawi II dan Lampiran II Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Kearsipan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah dicabut
5 halaman; 67 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa tata naskah dinas merupakan sarana dalam
menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan
menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan
dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme; bahwa pedoman umum tata naskah dinas sangat
dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan,
ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas
penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang
diselenggarakan dengan menggunakan media
elektronik; bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun
2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi dan
peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Papan Nama dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2011 dicabut.
89 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 56 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 35 Tahun 2017 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 480
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penyesuaian mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata N
Dasar hukum ini adalah UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Pergub Lampung No. 14 Tahun 2023; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023.
79 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2023 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; bahwa Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-
undangan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012 ; Perpres No. 95 Tahun 2018; peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas Bab III Pembuatan Naskah Dinas Bab IV Pengamanan Naskah Dinas Bab V Pejabat Penandatangan Naskah Dinas Bab VI Pengendalian Naskah Dinas Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
30 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
