Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

Menemukan 88 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Mencabut

Perma No. 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Download file:

Perma Nomor 5 Tahun 2017.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perma Nomor 4 Tahun 2017.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengadaan Hakim

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2017.pdf

PENGADAAN HAKIM

2017

Peraturan Mahkamah Agung NO. 2, BN. 2017 No. 527, jdih.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadaan Hakim

ABSTRAK:

a. bahwa dalam memenuhi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil perlu mengatur tentang pengadaan hakim; b. bahwa pengadaan hakim dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan calon pegawai negeri sipi1; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadaan Hakim;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5079); 6. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
Berisi tentang pengertian Hakim, CPNS, Calon akim, pengadaan hakim dan pendidikan calon hakim; tahapan pengadaan hakim; pelaksanaan seleksi; pengangkatan

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 762)
6 halaman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Mengubah

Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perma Nomor 13 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Perma Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perma Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah

Perma No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Download file:

Perma Nomor 10 Tahun 2016.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Mahkamah Agung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.