Peraturan Walikota (Perwali) NO. 87, Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 608
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jayapura
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu, bahwa yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jayapura.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kata Jayapura Nomor .33 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kata Jayapura Nomor 36 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jayapura.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2024.
4 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3),
Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal
30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33
ayat (3), dan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023;
Materi Pokok: Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Dan Perubahan Persetujuan Lingkungan; Tata Cara Pengajuan Persetujuan Teknis Air Limbah, Emisi, Pengelolaan Limbah B3, Rincian Teknis Limbah B3 Dan Slo; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin
Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57);
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin
Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9);
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman
Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 6); dan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 6);
Jumlah Halaman: 68 HLM, Lampiran: 31 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 86 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Banyuanyar Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Banyuanyar Kota
Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Banyuanyar Kota Surakarta
yang meliputi
Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Induk
Pembangunan Kompleks Balaikota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan kompleks Balaikota
Yogyakarta yang tertata dan berkelanjutan, maka
diperlukan pedoman perencanaan pembangunan
kompleks Balaikota Yogyakarta;
bahwa untuk mengoptimalkan pembangunan Kompleks
Balaikota Yogyakarta, perlu menetapkan Rencana Induk
Pembangunan Kompleks Balaikota Yogyakarta;
bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun
2010 tentang Perencanaan dan Pengembangan
Bangunan (Over All Planning) Komplek Balaikota sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu
dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Tujuan Dan Ruang Lingkup; Rencana Bangunan Gedung; Rencana Prasarana Dan Sarana Bangunan Gedung; Rencana Jaringan Infrastruktur; Rencana Ruang Terbuka Hijau; Rencana Jalur Evakuasi; Pentahapan Pembangunan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Pengembangan
Bangunan (Over All Planning) Komplek Balaikota (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 27);
Jumlah Halaman: 11 HLM; Lampiran: 13 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 85 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sibela Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sibela Kota
Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sibela Kota Surakarta
yang meliputi
Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
Peraturan Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa masyarakat berhak memiliki rumah tinggal yang
layak sebagai perwujudan hak untuk hidup sejahtera,
lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat;
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki
rumah pertama, perlu memberikan insentif berupa
pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan
program tiga juta rumah berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam
pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 84 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Setabelan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Setabelan Kota
Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Setabelan Kota Surakarta
yang meliputi
Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
Peraturan
Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat
beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu
diubah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82
Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mengubah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 11 HLM, Lampiran: 14 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta Nomor 83 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Gilingan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gilingan Kota
Surakarta;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Gilingan Kota Surakarta
yang meliputi
Penerima Remunerasi, Bentuk Dan Peruntukan Remunerasi, Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, Pesangon, Bonus, Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
Peraturan
Wali Kota Nomor 3.1 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dicabut.
13 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Manajemen Strategis Jogja
Aman Kebakaran
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka membangun sistem ketahanan dan
keselamatan kebakaran lingkungan yang dapat
memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan efisien
merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan
kelangsungan hidup masyarakat;
bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran di masyarakat, maka perlu
mengoptimalkan pelaksanaan manajemen strategis jogja
aman kebakaran;
bahwa untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan
dalam pelaksanaan manajemen strategis jogja aman
kebakaran, diperlukan pengaturan tentang manajemen
strategis aman kebakaran;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pelaksanaan Manajemen Startegis Jogja Aman Kebakaran; Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran; Peran Serta Masyarakat; Peran Serta Pelaku Usaha; Sistem Informasi Jogja Aman Kebakaran; Wilayah Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan; Sarana Prasarana; Pembinaan; Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
