TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18B, BD. No. 18B/2024, LL Kota Sorong: 21 hal
Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman maka Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang. Untuk kelancaran dan ketertiban tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 / PRT/ M /2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023;
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang sudah dibangun harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Perumahan dan Permukiman terdiri atas; a) perumahan tidak bersusun; dan/atau b) rumah susun. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak, dengan cara:
a. bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Lamp 3 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sorong Nomor 18C Tahun 2024
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA SORONG
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18C, BD. No. 18C/2024, LL Kota Sorong: 11 hal
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA SORONG
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan pada Pemerintah Kota Sorong sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melakukan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
Peraturan Walikota ini mengatur kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, yang didelegasikan dari Walikota kepada DPMPTSP Kota
Sorong, meliputi:
a. pendaftaran;
b. penandatanganan;
c. penerbitan;
d. penolakan;
e. pembatalan dan pencabutan; dan
f. duplikat dan legalisasi salinan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Sorong (Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2018 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 12 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sorong Nomor 4A Tahun 2024
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4A, BD. No. 4A/2024, LL Kota Sorong: 21 hal
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah guna mendapatkan rumah layak huni serta mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting di Kota Sorong diperlukan upaya bantuan stimulan rumah swadaya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka perlu diberikan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 / PRT/ M /2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan BSRS yang bersumber dari APBD, bertujuan agar penyaluran dan penyelenggaraan BSRS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Lamp 37 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 28A Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM telah
ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kota Batik FM; bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik, maka Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun
2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kota Batik FM perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kota Batik FM;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang penyisipan Bab IIA Pengelolaan Iklan Dan Usaha Lainnya dan penyisipan Pasal 18A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 1C Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas, serta pencapaian tujuan
pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan
percepatan penurunan stunting; bahwa dalam rangka percepatan penurunan
stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan strategi komunikasi perubahan perilaku
dalam upaya percepatan penurunan stunting; bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 11
Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan
Stunting Terintegrasi masih diperlukan dukungan
dalam penguatan strategi komunikasi perubahan
perilaku dalam percepatan penurunan stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Strategi
Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan
Penurunan Stunting;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku, Pemantauan dan EValuasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
72 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
192 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi
Jasa Usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota;
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemberian Keringanan, Ruang Lingkup, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
9 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 1B Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045
ABSTRAK:
bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan KependudukIndonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan; bahwa untuk memberikan arah kebijakan
pembangunan kependudukan dalam jangka waktu
tertentu agar efektif, terukur dan mencapai hasil
optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu
menyusun Grand Design Pembangunan
Kependudukan; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden
Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design
Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Grand
Design Pembangunan Kependudukan Tahun 20232045;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan GDPK, Sistematika, Pelaksanaan GDPK, Tim Koordinasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
6 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 21B Tahun 2024
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Pekalongan No. 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas
pelayanan publik dan daya saing daerah serta
tercapainya kesejahteraan masyarakat perlu menata
organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekalongan, perlu dilakukan penyesuaian atas
Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Rise dan Inovasi Daerah, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 dicabut.
17 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 28B Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Publik, perlu menetapkan Perubahan Peraturan
Walikota Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Batik TV
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 dicabut.
3 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 28C Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024-2029
ABSTRAK:
bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah
kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka
kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga
penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program
nasional; bahwa dalam mewujudkan target program nasional
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah
bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan
Tuberkulosis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah
Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2024 - 2029;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Aksi Daerah, Pelaksanaan RAD penanggulangan TBC, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
40 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
