Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 22, BN 2025 (152); 25 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Organisasidan Tata Kerja Universitas Pertahanan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi
sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 5 Tahun 2011; Perpres Nomor 151 Tahun 2024; Perpres 189 Tahun 2024; Permenhan Noor 1 Tahun 2024; Permendikti Saintek Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Pertahanan
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2025.
25 hlm; hlm 1 sd 24 batang tubuh, hlm 25 lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2025
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 21, BN 2025 (178); 52 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Halu Oleo
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas
Haluoleo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebijakan penyelenggaran pendidikan tinggi pada
Universitas Halu Oleo sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 189 Tahun 2024; Permendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024; Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada
Universitas Halu Oleo
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
Permen Ristekdikti No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pattimura
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 20, BN 2025 (187); 58 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Pattimura
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Pattimura sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas
Pattimura sudah tidak sesuai dengan perkembangan
kebijakan penyelenggaran pendidikan tinggi pada
Universitas Pattimura, sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 189 Tahun 2024; Permendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024; Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Pattimura
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 19, BN 2025 (177); 46 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Tanjungpura
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Tanjungpura sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebijakan penyelenggaran
pendidikan tinggi pada Universitas Tanjungpura
sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 189 Tahun 2024; Permendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024; Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Tanjungpura
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 18, BN 2025 (186); 50 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Khairun
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Statuta Universitas Khairun, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas
Khairun sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 189 Tahun 2024; Permendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2024; Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Khairun
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
Organisasi - Tata Kerja - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2025
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 17, BN 2025 (176); 19 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
organisasi, sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; Perpres Nomor 4 Tahun 2014; Perpres 189 Tahun 2024; Permendikti Saintek Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
19 hlm; hlm 1 sd 18 batang tubuh, hlm 19 lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 16, BN 2025 (175); 26 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Riau sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; Perpres Nomor 4 Tahun 2014; Perpres 189 Tahun 2024; Permendikti Saintek Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Riau
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
26 hlm; hlm 1 sd 25 batang tubuh, hlm 26 lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2025
Permendikbud No. 27 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Cenderawasih
Organisasi - Tata Kerja - Universitas Cenderawasih
2025
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 15, BN 2025 (185); 24 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; Perpres Nomor 4 Tahun 2014; Perpres 189 Tahun 2024; Permendikti Saintek Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Cenderawasih
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
24 hlm; hlm 1 sd 23 batang tubuh, hlm 24 lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2025
Organisasi - Tata Kerja - Universitas Palangka Raya
2025
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 14, BN 2025 (174); 25 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Palangka Raya sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; Perpres Nomor 4 Tahun 2014; Perpres 189 Tahun 2024; Permendikti Saintek Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Palangka Raya
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
25 hlm; hlm 1 sd 24 batang tubuh, hlm 25 lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025
Organisasi - Tata Kerja - Politeknik Negeri Kupang
2025
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 13, BN 2025 (173); 21 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Politeknik Negeri Kupang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
organisasi, sehingga perlu diganti
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; Perpres Nomor 4 Tahun 2014; Perpres 189 Tahun 2024; Permendikti Saintek Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; dan jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; serta perubahan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Kupang
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2025.
21 hlm; hlm 1 sd 20 batang tubuh, hlm 21 lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
