Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dispensasi Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Bangunan Gedung, selain menerbitkan PBG Pemerintah
Daerah dapat menerbitkan Dispensasi PBG; bahwa berdasarkan
Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Bangunan Gedung, ketentuan mengenai penerbitan PBG
Dispensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang
Nomor
120
Tahun
2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14
Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Dispensasi PBG; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan
Bupati Sleman
Nomor 1.7 Tahun 2022 tenlang Dispensasi Persetujuan Bangunan Gedung;
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 99 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Masterplan Smart City Tahun 2024 – 2028
ABSTRAK:
bahwa visi Daerah adalah terwujudnya Daerah yang maju,
sejahtera dan berkelanjutan;
bahwa untuk mewujudkan visi Daerah, perlu adanya Smart
City untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta
pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam
Masterplan Smart City;
bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum
dalam penerapan Masterplan Smart City di Daerah, perlu
pengaturan tentang Masterplan Smart City;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Tahun
2024-2028;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Masterplan Smart City Tahun 2024 – 2028
yang meliputi sistematika Masterplan Smart City Daerah dan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Masterplan Smart City Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 99 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3),
Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (7),
Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2020;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 30 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2017;
RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD serta mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 98 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keberlangsungan sistem
pemerintahan berbasis elektronik dengan
meminimalkan dampak resiko keamanan elektronik,
perlu manajemen keamanan informasi dalam
mencapai penerapan keamanan sistem
pemerintahan berbasis elektronik yang efektif,
efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung
layanan;
bahwa Manajemen Keamanan Informasi dilakukan
melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan
ruang lingkup, penetapan penanggung jawab,
perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi
kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap
keamanan informasi dalam sistem pemerintahan
berbasis elektronik;
bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan
kepastian hukum dalam melindungi data dan
informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur
sistem pemerintahan berbasis elektronik dari segala
jenis gangguan sebagai akibat informasi elektronik
dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai
Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang meliputi
Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Spbe, Tata Kelola Keamanan Informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024.
14 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 97 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat
melakukan investasi sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan
Umum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum
Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah
yang meliputi
Investasi, Tata Cara Pelaksanaan Investasi, Pemantauan Dan Evaluasi, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 97 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor
13 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2024;
Materi Pokok: APBD terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah: direncanakan sebesar Rp3.252.678.625.859,00;
b. Belanja Daerah: direncanakan sebesar Rp3.371.401.395.703,00;
c. Pembiayaan Daerah: direncanakan sebesar Rp171.500.769.844,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 14 hlm. Lampiran: 1478 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 96 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip
SALINAN
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk
melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program
jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di
Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar
hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan
kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program
jaminan sosial ketenagakerjaan;
bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki dasar hukum
dalam pengaturan program jaminan sosial ketenagakerjaan
dalam bentuk Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang meliputi
Program Dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Program Perlindungan Pekerja Rentan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
17 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Nomor 96 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 181 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Manokwari Nomor 181 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, yakni ketentuan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
Lamp 6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 95 Tahun 2024
Pelimpahan Kewenangan / Penugasan Pejabat Negara / Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Brebes No. 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis
risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara terintegrasi, transparan, cepat, mudah, efisien,
efektif, dan akuntabel, perlu regulasi yang mengatur
mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan
pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non
perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
bahwa dalam rangka mendukung terciptanya
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk
memenuhi pelayanan administratif oleh Pemerintah Daerah
yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan
terjangkau guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Daerah melalui investasi serta menciptakan iklim usaha dan
pembangunan daerah yang sinergis dalam pelayanan
Perizinan, Bupati telah mendelegasikan wewenang
penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Brebes, belum sesuai dengan
nomenklatur perizinan saat ini, sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang–Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Brebes tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan Lampiran huruf C dalam Peraturan Bupati Nomor 57
Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
satu Pintu Kabupaten Brebes.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
Peraturan Bupati Nomor 57
Tahun 2022 diubah.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
