Peraturan Bupati (Perbup) NO. 320/DPMD/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA 320/DPMD/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA INOVASI DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan bagi peningkatan status dan
perkembangan desa yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Jembrana sebagai implementasi Visi dan
misi Bupati Jembrana, perlu dilaksanakan evaluasi dan penilaian pada bidang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan;
b. bahwa evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Lomba Inovasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Jembrana
Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2023
Membentuk Tim Pembina dan Penilai Lomba Inovasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dengan susunan
keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.,Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
-
-
5 Halaman dan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 322/DISKES/2024 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 322/DISKES/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 322/DISKES/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KABUPATEN JEMBRANA
ABSTRAK:
a. bahwa Kabupaten Jembrana telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dan untuk menjaga status bebas
malaria di Kabupaten Jembrana maka diperlukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
b. bahwa peran serta dan keterlibatan lintas sektor sangat penting untuk keberhasilan pemeliharaan eliminasi
malaria;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Jembrana
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1501/MENKES/PER/X/2010
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009
Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan Nomor HK.02.03/D.1 /1.2/99/2015 tanggal 28 Januari 2015
Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Jembrana
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
-
-
7 Halaman dan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 4.a Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Mengingat 1. Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak perlu ditinjau Kembali;
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Tahun 2020;
Peraturan ini berisi tentang 4 (empat) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 10.a Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa setelah dilakukan pendataan harga di lapangan, ada beberapa jenis kebutuhan sudah tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ada, diakibatkan karena terjadinya perubahan-perubahan daya beli dan nilai tukar barang/jasa untuk itu perlu melakukan Revisi Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024 yang digunakan sebagai pedoman menyusun biaya.
kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaiman atelah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Terdiri dari 3 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3.B Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3.B, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan transparansi
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu disusun
Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 15 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 52 Tahun 2022; dan Perbup Bangka Selatan No. 8 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
140 hlm (Lampiran 130 Hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10.A Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10.A, Lembar Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 10.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan persentase saham pemerintah daerah maka perlu adanya penyertaan modal, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bangka Selatan No. 17 Tahun 2016; Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022; Perda Kab. Bangka Selatan No. 8 Tahun 2023; dan Perbup Bangka Selatan No. 65 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang rincian penyertaan modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1.B Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1.B, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1.B
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perbup Bangka Selatan No. 52 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang mengubah ketentuan pada Pasal 3 mengenai susunan pejabat pengelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Bangka
Selatan Nornor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2.A Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2.A, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 2.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Dan Utang Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam pelaksanaan bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, sehinga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No. 202/PMK.05/2022' Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 15 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 52 Tahun 2022; dan Perbup Bangka Selatan No. 8 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: Pengelolaan piutang; penghapusan piutang; dan pengelolaan utang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2.D Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2.D, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 2D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalamrangka meningkatkan pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan kepada masyarakat, perlu
didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memadai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2024; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 15 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 52 Tahun 2022; dan Perbup Bangka Selatan No. 53 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang: Status Kepegawaian; kewajiban dan hak; larangan dan penghargaan; pengadaan pegawai BLUD; pengangkatan pegawai BLUD; pengembangan; pembinaan dan pengawasan; pemberhentian pegawai BLUD; hubungan kerja; penilaian kinerja pegawai BLUD; dan perlindungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2.E Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2.E, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 2.E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2018; dan Permendagri No. 79 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang: investasi; tata cara pelaksanaan investasi; dan pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
