Peraturan Bupati (Perbup) NO. 103/KESBANGPOL/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 103/KESBANGPOL/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melancarkan kegiatan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan melalui seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Nasional Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanBupati tentang Penetapan Tim Seleksi Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2024;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2023
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
-
-
5 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 86/BAPPEDA/2024 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 86/BAPPEDA/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 86 / BAPPEDA/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TIM REVIEW KINERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN JEMBRANA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka merealisasikan Strategi Nasional Penanggulangan Stunting untuk mewujudkan
generasi sehat cerdas perlu sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
b. bahwa sesuai dengan target penurunan stunting nasional pada tahun 2024 sebesar 14%, maka perlu
dilaksanakan review kinerja terhadap pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di
Kabupaten Jembrana
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Review Kinerja Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten
Jembrana
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
Tim review sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUdalam rangka pelaksanaan kegiatan review Kinerja
Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 19/BRIDA/2024 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19/BRIDA/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 19/BRIDA/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN PANITIA LAUNCHING BRANDING JEMBRANA KOTA COKLAT
ABSTRAK:
a. bahwa Kabupaten Jembrana memiliki beragam potensi unggulan daerah diantaranya produk kakao yang
memiliki citarasa yang khas, yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai brand
daerah;
b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan terselenggaranya event-event dan kegiatan guna
mewujudkan pelaksanaan brand Kabupaten Jembrana sebagai Kota Cokelat, perlu dibentuk Panitia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Launching Branding Jembrana Kota Coklat;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
-
-
3 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 41/BRIDA/2024 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41/BRIDA/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 41/BRIDA/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN KABUPATEN JEMBRANA SEBAGAI KOTA COKELAT
ABSTRAK:
a. bahwa Kabupaten Jembrana memiliki potensi unggulan daerah diantaranya kakao yang menghasilkan produk
olahan cokelat dengan citarasa yang khas, yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
sebagai brand daerah;
b. bahwa berdasarkan penyampaian rekomendasi kebijakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Nomor: B-493/II.9/RI.00/10/2023, Kepala Daerah Kabupaten Jembrana untuk melakukan penyusunan
regulasi berupa peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya terkait dengan penetapan city branding
Kabupaten Jembrana Sebagai Kota Cokelat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kabupaten Jembrana Sebagai Kota Cokelat;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2020
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
-
-
2 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 372/DISKES/2024 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 372/DISKES/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 372/DISKES/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN JEMBRANA
ABSTRAK:
a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Jembrana dan menimbulkan
masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi, sehingga diperlukan upaya
penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan ;
b. bahwa dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana,
perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Jembrana tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan
Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana ;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor Nomor 17 tahun 2023
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019
Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
-
-
4 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 324/DISKES/2024 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 324/DISKES/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 324/DISKES/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan memutus transmisi virus polio dan meningkatkan imunitas terhadap
penyakit polio maka akan diadakan Pekan Imunisasi Nasional Polio;
b. bahwa guna memenuhi standar pelaksanaan yang optimal, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten
Jembrana Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2l Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2024.
-
-
-
7 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 2A Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022;
Pemberian TPP ASN untuk meningkatkan kesejahteraan Penghasilan ASN dan sebagai acuan bagi setiap Penghasilan Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Tujuan Pemberian TPP kepada ASN untuk: a) Meningkatkan kinerja pegawai ASN; b) Meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN; c) Meningkatkan disiplin pegawai ASN; dan d) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 298B) dan Peraturan Bupati Nomor 20A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 331A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 71 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3.1 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan
Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk tertib administrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan adanya Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional;
berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 125 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 7 tahun 2023; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 305/SATPOL. PP/2024 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 305/SATPOL. PP/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 305/HK/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN TIM YUSTISI KABUPATEN JEMBRANA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengupayakan tegaknya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, dipandang perlu membentuk Tim Yustisi;
b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 39/SATPOL.PP/2022 tentang Pembentukan Tim Yustisi Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Yustisi Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
Membentuk Tim Yustisi Kabupaten Jembrana, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam
n Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 317/BAPPEDA/2024 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 317/BAPPEDA/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 317/BAPPEDA/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN JEMBRANA
ABSTRAK:
a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah
maupun nasional sehingga memerlukan upaya percepatan penanggulangan yang dilakukan secara
sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan semua komponen baik pemerintah, swasta
maupun masyarakat;
b. bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas
pemangku kepentingan agar terwujud efektivitas dan keterpaduan kebijakan, program, anggaran dan kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021
Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana, dengan Susunan Keanggotaan Tim
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
-
-
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
