Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dalam
Bentuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi peran mukim dalam pelaksanaan tugas pemerintahan mukim, perlu diberikan dana tambahan bantuan operasional kepada Mukim;
bahwa untuk memberikan dana tambahan bantuan operasional kepada mukim perlu dialokasikan kedalam bantuan Keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaAceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dalam Bentuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP NO. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2009; Pergub Aceh No. 92 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemberian Tambahan Bantuan Operasional Mukim, BAB III Penggunaan Tambahan Bantuan Operasional Mukim, BAB IV Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Tambahan Bantuan Operasional Mukim, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 34 Tahun 2021
PERGUB Prov. NAD No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021
Mengubah
PERGUB Prov. NAD No. 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib, pemerintah Aceh wajib mengalokasikan 25% (dua puluh lima persen) darin dana transfer umum untuk program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan public dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan dampaknya, pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja wajib, belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2021, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021, Pergub Aceh Nomor 21 Tahun 2021, Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan Pasal I dan Psal II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Informasi Gampong
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan Kawasan Perdesaan
- bahwa untuk mewujudkan sistem informasi yang terpadu antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong, perlud diatur pedoman penyelenggaraan sistem informasi gampong
bahwa untuk mewujudkan sistem informasi yang terpadu antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong, perlud diatur pedoman penyelenggaraan sistem informasi gampong
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 15 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Fungsi Sistem Informasi Gampong, BAB III Perangkat Sistem Informasi Gampong BAB IV Muatan Sistem Informasi Gampong, BAB V Pengembangan Sistem Informasi Gampong, BAB VII Koordinasi dan Penerapan Sistem Informasi Gampong, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Gampong di Aceh
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Aceh berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong secara efektif, efisien, terpadu demi terwujudnya tata kelola pemerintahan gampong yang baik, perlu diatur tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 17 Tahun 2018, PP Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, Permendagri Nomor 96 Tahun 2017, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Mengatur Pemerintahan Gampong, BAB III Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemberian Alokasi Dana Gampong, BAB IV Pembinaan dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong, BAB V Pembinaan Manajemen Pemerintahan Gampong, BAB VI Pembinaan Percepatan pembangunan dan Pemberdayaan Gampong, BAB VII Pembinaan Kabupaten/Kota Terhadap Penataan Gampong, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Gampong dan Kerjasama Antar Gampong, BAB IX Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, BAB X Penghargaan, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Aceh yang efektifm, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Aceh harus menjamin pelaksanaan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 24 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 8 Tahun 2008, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 17 Tahun 2021, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012, Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013, Pergub Aceh Nomor 78 Tahun 2015, , Pergub Aceh Nomor 22 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Kode Etik, BAB III pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik, BAB IV Prosedur Penegakan Kode Etik, BAB V Sanksi, BAB VI Pembiayaan, BAB VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 24 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 8 Tahun 2008, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 17 Tahun 2021, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012, Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013, Pergub Aceh Nomor 78 Tahun 2015, , Pergub Aceh Nomor 22 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Rangka Fasilitasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Fasilitas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Bahwa dalam rangka fasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu diberikan bantuan keuangan khusus yaitu pemberian dana alokasi tambahan bantuan operasional kepada kecamatan melalui kabupaten/kota di Aceh
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2006, , UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, , UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 73 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021, , Pergub Aceh Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jumlah dan Mekanisme Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Kecamatan Melalui Kabupaten/Kota BAB III Penggunaan Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Melalui Kabupaten/Kota, BAB IV Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Kecamatan Melalui Kabupaten/kota, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik mili pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Aceh diperlukan upaya pengamanan yang optimal; bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Aceh wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 71 Tahun 2019; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2011; Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Pergub Aceh Nomor 119 Tahun 2016; Pergub Aceh Nomor 85 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 27 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggara Sertifikat Elektronik, BAB III Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BAB IV Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, BAB V Masa Berlaku Sertifikat Elektronik BAB VI Kewajiban dan Larangan, BAB VII Penyimpanan Data, BAB VIII Pengawasan dan Evaluasi, BAB IX Ketentuan Penutup, 1 Lampiran
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan sebelum Tahun 2021 dan Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 55 Tahun 2012, PP Nomor 74 Tahun 2014, PP Nomor 55 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 1 Tahun 2021, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Pergub Aceh Nomor 11 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB, BAB III Pemberian Insentif PKB dan BBNKN, BAB IV Ketentuan Lain-lain, BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
27
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2021
PERGUB Prov. NAD No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/ Madrasah Berasrama di Aceh Merubah sebagian Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelanggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh Menjadi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah Madarasah Berasrama di Aceh
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelanggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh;
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan dan pembinaan Sekolah/Madrasah berasrama, perlu diatur standar penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh; bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Pendidikan, berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, berperadapan dan bermartabat menurut ajaran Agama; bahwa pembiayaan pemnyelanggaraan Sekolah/Madarasah Berasrama di Aceh harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madarasah Berasrama di Aceh perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010; Permendagri Nomor 24 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Penyelanggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
