Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2025

Menemukan 2 peraturan dalam 0,001 detik

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA) DAN PT. BPR NTB (PERSERODA)

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda No. 1 Tahun 2025 - ...DA & PT. BPR NTB.pdf

Penanaman Modal dan Investasi

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2025 (1): 14 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA) DAN PT. BPR NTB (PERSERODA)

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan usaha, daya saing, dan penguatan struktur permodalan pada Perusahaan Perseroan Daerah yang dapat memberikan dampak terhadap kenaikan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah, serta tercapainya kesejahteran masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan dan merata; b. bahwa adanya perubahan bentuk kegiatan usaha dan perubahan modal dasar sesuai dengan ekuitas yang ditentukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, beberapa Perusahaan Perseroan Daerah memerlukan tambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan usaha, sehingga perlu diberikan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseoran Daerah; c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan yang menjamin kepastian hukum sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT. BPR NTB (Perseroda).
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2022; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. Perseroda; b. penganggaran penyertaan modal; c. pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda); d. hasil usaha; e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan f. pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.
14 Halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Nusa Tenggara Barat No. 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB
Perubahan Keempat
Mengubah Peraturan Gubernur NTB Nomor 7 Tahun 2017

Download file:

Pergub No. 1 Tahun 2025 -...ak Keuangan DPRD.pdf

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

2025

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, BD Provinsi NTB Tahun 2025 (1): 6 hlm.

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud sehubungan dengan penetapan besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pada Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2017.
Mengubah beberapa pasal: 1. Pasal 9 tentang Tunjangan Perumahan; 2. Pasal 10 tentang Tunjangan Transportasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2025

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT