Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa masyarakat berhak memiliki rumah tinggal yang
layak sebagai perwujudan hak untuk hidup sejahtera,
lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat;
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki
rumah pertama, perlu memberikan insentif berupa
pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan
program tiga juta rumah berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam
pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat
beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu
diubah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82
Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mengubah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 11 HLM, Lampiran: 14 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Manajemen Strategis Jogja
Aman Kebakaran
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka membangun sistem ketahanan dan
keselamatan kebakaran lingkungan yang dapat
memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan efisien
merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan
kelangsungan hidup masyarakat;
bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran di masyarakat, maka perlu
mengoptimalkan pelaksanaan manajemen strategis jogja
aman kebakaran;
bahwa untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan
dalam pelaksanaan manajemen strategis jogja aman
kebakaran, diperlukan pengaturan tentang manajemen
strategis aman kebakaran;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pelaksanaan Manajemen Startegis Jogja Aman Kebakaran; Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran; Peran Serta Masyarakat; Peran Serta Pelaku Usaha; Sistem Informasi Jogja Aman Kebakaran; Wilayah Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan; Sarana Prasarana; Pembinaan; Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran
pendapatan dan belanja daerah diperlukan agar anggaran
dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan
kemanfaatan dalam pengelolaan keuangan daerah;
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta serta untuk mengatur
ketentuan tambahan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja
daerah, maka pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran
pendapatan dan belanja daerah perlu disesuaikan;
bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Perencanaan; Susunan Organisasi; Tugas dan Kewenangan; Pelaksanaan Kegiatan; Pengendalian;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 23);
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 27); dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 68);
Jumlah Halaman: 22 HLM.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Aksi
Daerah Upaya Kesehatan Jiwa Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa setiap orang berhak mencapai kualitas hidup
yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat,
bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang
dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;
bahwa untuk mengatasi permasalahan tingginya
kesenjangan pengobatan dalam Kesehatan Jiwa pada
orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan
masalah kejiwaan di Daerah, perlu meningkatkan
kapasitas dan kualitas pelayanan Kesehatan;
bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan
kesehatan perlu penyesuaian kebijakan, tujuan, dan
prinsip sebagai pedoman dalam upaya Kesehatan Jiwa
secara intensif dan komprehensif;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 97 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 76 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan
representasi dan pelayanan serta kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas, diberikan
tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana
operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
bahwa penetapan kemampuan keuangan daerah dan
pemberian besaran tunjangan komunikasi intensif
dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kemampuan Keuangan Daerah; Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Dana Operasional; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
memerlukan pedoman tata naskah dinas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan tata naskah dinas bagi Pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu pedoman tata
naskah dinas; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Wali Kota Yogyakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata
naskah dinas, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata
Naskah Piagam Penghargaan, Sertifikat, dan Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan;
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 74 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Dan Jalan Laksda Adisucipto
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penataan bangunan dan lingkungan yang terencana merupakan kebijakan yang sangat penting
dalam pembangunan di daerah yang sesuai dengan
rencana tata ruang sehingga mampu mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat; bahwa dalam rangka mewujudkan Koridor Jalan Jenderal
Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda
Adisucipto sebagai salah satu koridor pertumbuhan
ekonomi Kota Yogyakarta diperlukan penataan bangunan
dan lingkungan; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan
ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan serta lahan yang bermanfaat untuk
kepentingan masyarakat, maka perlu mengatur Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Jenderal
Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Laksda
Adisucipto;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 27 hlm. Lampiran: 23 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pakualaman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa penataan bangunan dan lingkungan kawasan Pakualaman sebagai kawasan cagar budaya perlu
diselaraskan dengan rencana tata ruang di daerah secara
komprehensif meliputi unsur budaya, sosial, ekonomi,
dan religiusitas; bahwa dalam rangka mewujudkan kawasan Pakualaman sebagai pusat kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan arah pengembangan pada karakter kawasan
sebagai pusat budaya, penguatan fungsi dan nilai
budaya, layak huni yang mendukung representasi nilai
filosofi dan sejarah; bahwa dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan Pakualaman, diperlukan payung
hukum untuk memberikan arah landasan dan pedoman
penataan kawasan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 29 hlm. Lampiran: 82 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelayanan Kelurahan Dan Kemantren Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,
Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola
pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, profesional,
dan terarah untuk memenuhi hak masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan administrasi; bahwa perlu adanya penggunaan layanan berbasis
teknologi informasi guna memenuhi kebutuhan
masyarakat yang mudah, terjangkau, efektif dan efisien; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat,
sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan; Tata Cara Pelayanan; Tahapan Pelayanan; Tanda Tangan Elektronik; Pendelegasian Wewenang; Fasilitas Penyelenggaraan; Peminaan, Monitoring, dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta
Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis
Elektronik.
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 30 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
