Pencarian Peraturan

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan Nasional disamping bertujuan mencerdaskankehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaankepada Tuhan Yang Esa serta berahlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anak didik perlu diberikan pendidikan Agama Islam yang memadai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPendidikan Diniyah Takmiliyah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistimpendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor1301); 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor44.37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang PendidikanDasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3763); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang PendidikanLuar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3413); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 1992 tentang Peran sertaMasyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3485); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48, Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4864); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendididkan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5105); 14. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DepartemenAgama; 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1983 tentangKurikulum Madrasah Diniyah; 16. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2008 tentang PerlindunganAnak (Tambahan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2008 Nomor20).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN BAB III JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN BAB IV PENYELENGGARAAN BAB V PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII EVALUASI DAN SERTIFIKASI BAB VIII KETENTUAN PERALIHA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
NOMOR 12 TAHUN 2012
8 Halaman

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 140 dan pasal 141 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
1.Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450); 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …… Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun Nomor); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 02 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB IX KEBERATAN BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
NOMOR 11 TAHUN 2012
29

RETRIBUSI JASA USAHA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2012/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalamPengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN BAB VI RETRIBUSI TERMINAL BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BAB XII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR BAB XIII MASA RETRIBUSI BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
NOMOR 10 TAHUN 2012
25 Halaman

RETRIBUSI JASA UMUM

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2012/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 dan pasal 110 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Su!awcsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undangl Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepubIk Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nornor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,4438); 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 32. Peraturan Pemerintah Nomor '58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Romor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun, 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 'Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Notnor, 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 1988 Nomor 6); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Takalar. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Instansi adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Jasa Umum. 6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha, dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah. 11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 16. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap. 17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Kabupaten Takalar; 18. Penduduk Kabupaten adalah penduduk yang bedomisili tetap dalam Kabupaten Takalar dan memiliki indentitas kependudukan; 19. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutrya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia. 20. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya; 21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 22. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. 23. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hidran dan sprinkler. 24. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat; 25. Fire Hydrant adalah hidran kebakaran. 26. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah. 27. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal. 28. Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas, kuantitas, penakaran, penimbangan serta perlengkapan tambahan yang menentukan hasil pengukuran alat ukur, takar dan timbang; 29. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya. 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tera. BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;dan l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran; (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Pasal 5 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan. Pasal 6 Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan. pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 7 Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 8 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa dengan prinsip subsidi silang dalam rangka menanggulangi beban biaya yang dipikul Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan; (2) Penggunaan jasa dapat diberi tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut; (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang; (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa, dan untuk menutup sebagian biaya. Pasal 11 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagai berikut : I. Puskesmas a. Rawat jalan di Poloklinik 1. Poliklinik Umum a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Jasa sarana Rp. 5.000,- c) Jasa pelayanan Rp. 5.000,- d) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 2. Instalasi Gawat Darurat a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 3. Poliklinik KIA dan KB a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 4. Poloklinik Gigi Mulut a) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% b. Tindakan Medik dan Terapi No Jenis Tindakan dan Terapi BBA (Rp) Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1. 2. 3. Tindakan Bedah a. Insisi b. Ekstirpasi c. Khitanan(Sircumsisi) d. Cuci luka e. Ganti Verban Tindakan Poliklinik Kandungan dan Kebidanan a. Vaginal Toucher b. Pemasangan IUD c. Pencabutan IUD d. Pemasangan implant e. Pencabutan Imlpant f. Suntikan KB g. Doppler Tindakan Mata a. Ekstraksi Corpus Alienum b. Pemeriksaan Visus c. Tonometri d. Tes Buta Warna 12.000 15.000 30.000 10.000 5.000 2.500 40.000 40.000 20.000 20.000 4.000 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 12.000 15.000 70.000 10.000 5.000 2.500 55.000 55.000 55.000 65.000 7.000 5.000 18.000 5.000 17.000 17.000 24.000 30.000 100.000 20.000 10.000 5.000 95.000 95.000 75.000 85.000 11.000 10.000 25.000 10.000 22.000 22.000 4. 5. 6 Tindakan THT a. Spooling serumen b. Tampon telinga c. Insisi Furunkel d. Parasentesis e. Spooling hidung f. Tampong hidung sementara g. Ekstraksi corpus alienum Tindakan Poliklinik Gigi a. Pencabutan gigi permanen(dewasa)tiap elemen b. Pencabutan gigi sulung(anak-anak)tiap elemen c. Perawatan saluran akar gigi d. Tumpatan permanen gigi dewasa e. Tumpatan permanen gigi sulung f. Tumpatan permanen gigi dewasa/sulung g. Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi h. Mumifikasi/pulpektomi i. Ginggivektomi per region j. Alveolektomi per region k. Insisi abses l. Scalling(manual)RA/RB m.Pembuatan gigi palsu 1). Gigi I 2). Gigi II 3). Gigi III dst. 4). Gigi RA atau RB 5). Gigi RA dann RB Gawat Darurat a. Kompres luka tanpa perban b. Kompres luka tambah perban(tiap lokasi luka) c. Jahit luka 1) < 5 jahitan 2) 6 – 10 jahitan 3) > 10 jahitan d. Kumbah lambung keracunan e. Ekstirpasi Corpus Alienum f. Kateterisasi Urethra 5.000 5.000 8.000 10.000 5.000 5.000 10.000 15.000 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000 15.000 12.500 7.000 7.000 7.000 15.000 20.000 20.000 20.000 110.000 450.000 4.000 4.000 5.000 7.000 10.000 8.000 5.000 8.000 5.000 10.000 7.000 10.000 5.000 10.000 5.000 8.000 15.000 15.000 17.000 25.000 10.000 7.000 55.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000 70.000 20.000 15.000 15.000 15.000 50.000 80.000 20.000 20.000 350.000 500.000 6.000 6.000 15.000 20.000 25.000 15.000 20.000 25.000 35.000 20.000 20.000 30.000 30.000 50.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 35.000 15.000 12.000 65.000 30.000 25.000<< 32.500 30.000 25.000 25.000 85.000 32.500 22.000 22.000 22.000 65.000 100.000 40.000 40.000 460.000 950.000 10.000 10.000 20.000 27.000 35.000 23.000 25.000 33.000 40.000 30.000 27.000 40.000 35.000 60.000 20.000 23.000 g. Pemasangan sonde lambung h. Pemasangan Endo Tracheal Tube i. Combustio sampai 20% j. Combustion > 30% k. Reposisi tulang sendi l. Reposisi tulang sendi + Gips m. Fiksasi Eksterna n. Pemakaian Nebulizer o. Ekstraksi kuku(per kuku) 5.000 15.000 20.000 p. Amputasi jari(per jari) q. Cross Insisi r. Insisi Abses s. Pemakaian O2 per liter/jam t. Pemakaian Suction/kali u. Tindik telingan per orang v. Aff hecting w. Pasang maag slang x. Pasang infus y. Aff infuse z. Aff catheter aa. Injeksi pasien 10.000 7.000 7.000 - 5.000 1.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000 1.000 30.000 10.000 15.000 - 5.000 5.000 2.000 5.000 3.000 3.000 3.000 1.000 40.000 17.000 22.000 5.000 10.000 6.000 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000 2.000 c. Rawat Inap 1. Tarif Rawat Inap Per hari Jenis Kelas Jasa Sarana (Rp) Visite (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) PKM Perawatan 30.000 7.500 22.500 60.000 2. Tarif Konsultasi Medik Kelas Besarnya Konsul (Rp) Keterangan PKM Perawatan 10.000 KOnsul hanya dibayar satu kali kecuali bila dikonsul lebih dari satu dokter 3. Tindakan Medik dan Terapi a. Pasang Maag Slang Rp. 5.000,- b. Aff Maag Slang Rp. 5.000,- c. Cukur Rp. 2.000,- d. Pasang infus dewasa Rp. 10.000,- e. Pasang infus anak Rp. 12.000,- f. Aff infuse Rp. 2.000,- g. Pasang sonde Rp. 10.000,- h. Aff sonde Rp. 5.000,- i. Member sonde kepada pasien Rp. 2.000,- j. Pasang kateter Rp. 10.000,- k. Aff kateter Rp. 5.000,- l. Injeksi pasien Rp. 2.000,-/kali m. Aff Hecting Rp. 1.000,-/jahitan n. Cuci luka Rp. 5.000,- o. Aff drain Rp. 5.000,- p. Pasang O2 Rp. 1.000,- q. Aff O2 Rp. 1.000,- r. Memandikan pasien Rp. 5.000,- s. Suction Rp. 5.000,- d. Tindakan KIA No Jenis Tindakan dan Terapi Paket Rawat Inap/hari (Rp) Jasa Tindakan (Rp) 1. 2. Paket persalinan normal dalam gedung Paket persalinan + penyulit dalam gedung 60.000 60.000 300.000 500.000 e. Biaya bahan dan Alat sesuai faktur + 10% II. Pelayanan di Pustu, Poskesdes, dan Polindes Besarnya tarif pelayanan di Pustu, Poskesdes dan Polindes sebagai berikut: a. Jasa Pustu, Polindes, Poskesdes Rp. 5.000,- b. Jasa pelayanan(perawat/bidan) Rp. 5.000,- c. Biaya Bahan dan Alat Pakai Habis sesuai Faktur + 10% III. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Besarnya tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana: 1. Pemeriksaan Darah. a) Haemoglobi(Hb) Rp. 3.000,- b) Leukosit Rp. 5.000,- c) Eritrosit Rp. 5.000,- d) Trombosit Rp. 5.000,- e) Retikulosit Rp. 5.000,- f) Hitung Jenis Rp. 3.000,- g) Laju Endap Darah Rp. 4.000,- h) Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 10.000,- i) Pemeriksaan Gula Darah Rp. 15.000,- j) Tes Widal Rp. 20.000,- k) Kholesterol Rp. 15.000,- l) Asam Urat Rp. 15.000,- 2. Pemeriksaan Air Kemih (Urine) a) Albumin Rp. 3.000,- b) Reduksi Rp. 3.000,- c) Urobilin Rp. 3.000,- d) Bilirubin Rp. 3.000,- e) Sedimen/Benda Keton Rp. 3.000,- f) Urin lengkap Rp. 15.000,- g) Tes Kehamilan Rp. 10.000,- h) Test HIV/Narkoba Rp. 40.000,- 3. Pemeriksaan Tinja(Mikroskopis biasa) Rp. 5.000,- 4. Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan Darah Tepi) Rp. 5.000,- 5. Bakteriologik a) Sputum Rp. 5.000,- b) Reitz Sputum Rp. 5.000,- 6. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana a) Rontgen No Jenis Foto BBA (Rp) Jasa Sarana (Rp) 40% Jasa Pelayanan (Rp) 60% Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Thorax Clavicula Scapula Scapula-joint Humerus Antebrachi Wrist-joint Ossa manus Femur Knoo-joint Cruris Ancle-joint Pedis Cranium Vertebra Cervical Vertebra Thoracal Vertebra Lumbalis Vertebra Sacralis Abdomen Pelvis Sinus Para Nasal Dental 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 5.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 20.000,- d. Ultra Sono Grafi No Pemeriksaan BBA(Rp) Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1 USG 25.000 15.000 15.000 55.000 IV. Pengujian Kesehatan Besarnya tarif pengujian kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: No Pengujian Kesehatan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Umum Anak Sekolah Karyawan Perusahaan Pegawai Negeri Ke Luar Negeri Calon Pengantin Visum Et Refertum Keterangan Jasa Raharja Keterangan Istirahat Keterangan Rujukan 5.000,- 2.500,- 5.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,- 20.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 5.000,- 4.500,- 20.000,- 7.000,- 12.000,- 7.000,- 30.000,- 20.000,- 4.000,- 4.000,- 10.000,- 7.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 10.000,- 50.000,- 25.000,- 6.000,- 5.000,- V. Pelayanan Kendaraan Puskesmas Keliling Setiap pengguna kendaraan Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien dan jenazah dipungut biaya sebagai berikut: a. Pemakaian dengan jarak tempuh maksimal 6 km sebesar Rp. 20.000,- b. Pemakaian dengan jarak tempuh >6 – 15 km sebesar Rp. 40.000,- c. Pemakaian dengan jarak tempuh >15 – 50 km ditambah sebesar Rp. 3.000,-/km d. Pemakaian dengan jarak tempuh >50 – 100 km ditambah sebesar Rp. 2.000,-/km e. Pemakaian dengan jarak tempuh>100 km ditambah sebesar Rp. 1.000,-/km f. Besarnya biaya rujukan pasien sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan: 1. Jasa konsul dokter yang merujuk 20% 2. Jasa pengemudi 40% 3. Jasa petugas pendamping 20% g. Besarnya biaya rujukan jenazah sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan: Jasa pengemudi 50% h. Biaya Bahan Bakar Minyak(BBM)atas penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d, dan diatur dengan ketentuan pemakaian dengan jarak 3 km dibutuhkan 1 liter bahan bakar. VI. Pelayanan Luar Gedung Puskesmas 1. Pelaksanaan kegiatan luar gedung harus berdasarkan penugasan dari Kepala Puskesmas yang dibuktikan dengan surat tugas. 2. Besarnya tarif pelayanan kesehatan luar gedung Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: a. Jasa pelayanan Rp. 5.000,- b. Bahan dan Alat Pakai Habis sesuai faktur + 10% c. Biaya transport sesuai BBM rujukan 3. Besarnya tarif paket pelayanan kesehatan luar gedung perkunjungan, sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf b, c, d, e dan f sebesar Rp. 50.000,- BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 12 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan. Pasal 13 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi: 1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara 2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;dan 3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial, dan tempat umum lainnya. Pasal 14 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 15 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 16 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 18 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 19 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut : 1. Rumah tinggal Rp. 3.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 10.000,-/bulan 3. Wisma/penginapan Rp. 10.000,-/bulan 4. Asrama Rp. 3.000,-/bulan 5. Rumah makan, warung dan Penjual makanan lainnya Rp. 10.000,-/bulan 6. Rumah sakit umum Rp. 20.000,-/bulan 7. Puskesmas/rumah bersalin Rp. 20.000,-/bulan 8. Poliklinik/balai pengobatan Rp. 20.000,-/bulan 9. Apotik/toko obat Rp. 10.000,-/bulan 10.Gedung tempat pertunjukan Rp. 50.000,-/bulan 11.Kantor pemerintah Rp. 20.000,-/bulan 12.Kantor swasta Rp. 10.000,-/bulan 13.Gedung pertemuan Rp. 10.000,-/bulan 14.Kios Rp. 3.000,-/bulan 15.Ruko Rp. 45.000,-/bulan 16.Toko tanpa didiami Rp. 30.000,-/bulan 17.Salón Rp. 10.000,-/bulan 18.Bengkel/reparasi mobil Rp. 25.000,-/bulan 19.Bengkel/reparasi motor Rp. 20.000,-/bulan 20.Bengkel reparasi sepeda Rp. 10.000,-/bulan 21.Lembaga kursus Rp. 15.000,-/bulan 22.Penjahit Rp. 15.000,-/bulan 23.Pabrik pengolah vahan bangunan Rp. 25.000,-/bulan 24.Pabrik penggilingan padi Rp. 15.000,-/bulan 25.Pabrik pengolah vahan makanan dan minuman Rp. 20.000,-/bulan 26.Percetakan Rp. 20.000,-/bulan 27.Buang lansung ke TPA Rp. 5.000,-/M3 28.Pesta perkawinan dan sejenisnya Rp. 20.000,-/acara 29.Pertunjukan insidentil Rp. 20.000,-/acara 30.Pertunjukan bioskop Rp. 10.000,-/acara BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 20 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh pemerintah daerah. Pasal 21 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah : a. Pelayanan KTP; b. Kartu keterangan bertempat tinggal; c. Karti Identitas Kerja; d. Kartu Penduduk Sementara; e. Kartu identitas Penduduk Musiman; f. Kartu Keluarga; g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian. Pasal 22 Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil. Pasal 23 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 24 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 25 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya administrasi dan biaya cetak yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 26 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan Jasa Akta Catatan Sipil, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : a. Pelayanan KTP Rp. 10.000 b. Kartu keterangan bertempat tinggal; Rp. 10.000 c. Kartu Identitas Kerja; Rp. 10.000 d. Kartu Penduduk Sementara; Rp. 10.000 e. Kartu identitas Penduduk Musiman; Rp. 10.000 f. Kartu Keluarga; Rp. 5.000 g. Akta Perkawinan ; Rp. 50.000 h. Akta Perceraian; Rp. 100.000 i. Akta Pengesahan; Rp. 100.000 j. Pengakuan Anak; Rp. 100.000 k. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing; Rp. 100.000 l. Akta Kematian. Rp. 5.000 BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 28 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pasal 29 (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 30 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 31 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 32 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 33 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 34 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemantauan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 35 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut : a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truck, dan sejenisnya Rp. 2.000,- b. Sepeda Motor, Dokar, Becak Motor, dan sejenisnya Rp. 1.000,- BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 36 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar. Pasal 37 (1)Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasiliats pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang; (2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 38 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pasar . Pasal 39 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pasar. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 40 Retribusi Pelayanan Pasar digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 42 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 43 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut : a. Sewa tempat Rp. 3.000,-/m2 b. Sewa kios Rp. 25.000,-(selain pasar sentral) c. Sewa lods Rp. 10.000,- d. Sewa ruko Rp. 5.500.000,-/tahun(pasar Sentral) e. Sewa toko Rp. 3.150.000,-(pasar sentral) f. Sewa kios Rp. 750.000,-(pasar Sentral) BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 44 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji. Pasal 45 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Kendaraan Bermotor di Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 46 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor Pasal 47 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 48 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 49 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan : a. Biaya administrasi dan biaya cetak; b. Tingkat Kesulitan; c. Jenis Kendaraan; d. Kapasitas daya angkut. e. Bobot kendaraan di air. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 50 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; 3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; 4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 51 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur menurut jenis kendaraan dan frekwensi pengujian ditetapkan sebagai berikut: : a. Kendaraan pertama kali uji sebagai berikut: 1. Mobil Bus Rp. 175.000,- 2. Mobil Penumpang Rp. 150.000,- 3. Kendaraan angkutan barang khusus Rp. 100.000,- 4. Mobil barang Rp. 100.000,- b. Pengujian berkala ulang sebagai berikut: 1. Mobil Bus Rp. 60.000,- 2. Mobil Penumpang Rp. 50.000,- 3. Kendaraan angkutan barang khusus Rp. 35.000,- 4. Mobil barang Rp. 25.000,- c. Biaya kelengkapan sebagai berikut: 1. Buku uji kendaraan Rp. 10.000,- 2. Buku uji dan segel/pengetokan Rp. 5.000,- 3. Penggantian tanda uji rusak/ulang Rp. 6.000,- 4. Pembuatan dan pasang tanda samping: i. Baru Rp. 25.000,- ii. Ulang Rp. 10.000,- d. Kendaraan bermotor diatas air : 1. Kapal dengan tenaga penggerak motor  Ukuran sampai 1 GT Rp. 20.000,-  Ukuran 2 sampai 3 GT Rp. 35.000,-  Ukuran 4 sampai 5 GT Rp. 40.000,-  Ukuran 6 sampai kurang dari 7 GT Rp. 50.000,- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 52 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di pungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah. Pasal 53 Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Pasal 54 Subjek Retribusi Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan Pemeriksaan da/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah Pasal 55 Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 56 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 57 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, kendaraan dan frekuensi pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 58 (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya berupa : a. Biaya Pemeriksaan dan pengawasan; b. Biaya percetakan; dan c. Biaya Pembinaan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 59 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis racun api adalah sebagai berikut: a. Rumah usaha Rp. 50.000,-/Tahun. b. Kios Rp. 20.000,-/Tahun. c. Perusahaan Rp. 50.000,-/Tahun. d. Kantor Rp. 50.000,-/Tahun. e. Mobil Rp. 20.000,-/Tahun. (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Fire hydrant gedung dan halaman sebesar Rp. 100.000,-/Tahun. (3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Sprinker setiap satu perangkat sebesar Rp. 100.000,-/Tahun. Bagian Keenam Kewajiban Pasal 60 Setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki dan/atau menguasai lahan, ruangan, rumah susun, flat/apartement, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran. Pasal 61 (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 59, berupa Racun Api disediakan pada setiap : a. Ruangan rumah usaha, rumah susun, flat/apartement, kantor dan bangunan lainnya; b. Perusahaan yang mengelolah, menyimpan dan memeperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT); c. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda- benda yang tidak mudah terbakar (TMT); d. Kendaraan Bermotor. (2) Jenis dan ukuran isi tabung racun api/alat pemadam kebakaran yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 62 (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 berupa Fire Hydrant wajib dipasang pada setiap : a. Bangunan Industri, pabrik-pabrik dan gudang; b. Bangunan sarana umum swasta dan pemerintah; c. Bangunan pereumahan real estate, rumah susun, flat dan apartement. (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 59, berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap : a. Bangunan seperti pasar-pasar, plaza, Mall, Kantor dan sejenisnya yang bertingkat dua ketas; b. Bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas empat belas meter atau bertingkat empat ketas mulai dari lantai satu sampai dengan keatas. Pasal 63 (1) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 40 M2; (2) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 75 M2; (3) Terhadap rumah susun, flat/apartement harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 600 M2; (4) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan bahan-bahan tidak mudah terbakar harus memiliki tabung racun api sebagai berikut ; a. Roda 4 (empat) dan 6 (enam) 1 (satu) buah; b. Roda 10 (sepuluh) dan seterusnya 2 (dua) buah. (5) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan bahan-bahan mudah terbakar harus memiliki tabung racun api sebagai berukut : b. Roda 4 (empat) 1 (satu) buah; c. Roda 6 (enam) 2 (dua) buah; d. Roda 10 (sepuluh) danseterusnya 3 (tiga) buah. (6) Terhadap bangunan, industri pabrik dan gudang memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap ruangan 1 s/d 600 M2; (7) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza, Mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perkantoran harus memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 800 M2; (8) Terhadap bangunan perdagangan real estate, rumah flat dan apartemen harus memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 1000 M2; (9) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, Mall dan sejenisnya yang bertingkat 2 (dua) keatas serta bangunan-bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas 14 (empat belas) meter atau bertingkat 4 (empat) ketas harus memiliki sprinkler mulai dari lantai 1 (satu) keatas. BAB X RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 64 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas jasa penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 65 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; Pasal 66 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan Peta . Pasal 67 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan Peta. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 68 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 69 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 70 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 71 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut : a. Skala 1 : 100.000 sebesar Rp. 250.000,- b. Skala 1 : 50.000 sebesar Rp. 150.000,- c. Skala 1 : 10.000 sebesar Rp. 100.000,- BAB XI RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 72 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus. Pasal 73 (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 74 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus . Pasal 75 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 76 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 77 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 78 (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (6) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 79 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut : a. Septic tank ukuran 0 s/d 3 m3 sebesar Rp. 75.000,- b. Septic tank ukuran diatas 3 m3 s/d 5m3 sebesar Rp. 125.000,- c. Septic tank ukuran di atas 5 m3 s/d 9 m3 sebesar Rp. 175.000,- d. Septic tank ukuran diatas 9 m3 sebesar Rp. 200.000,- BAB XII RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 80 Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.Pasal 81 (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengoloahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan , dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya. Pasal 82 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengolahan limbah cair . Pasal 83 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengolahan limbah cair Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 84 Retribusi Penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 85 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 86 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 87 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Usaha / Kegiatan Jenis Limbah Cair (Satuan) Standar Volume Besarnya Retribusi yang di tetapkan 1 2 3 4 5 6 7 Rumah Sakit Rumah makan Hotel/Penginapan/Wisma Bengkel roda dua dan roda empat Pemotongan ayam/sapi Kandang ayam Heatcri Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Oli bekas/liter Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 2.500,- /liter Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pabrik tahu Pembuatan es Putar Pasar ikan Pengelola hasil laut Pabrik air kemasan/PDAM Tempat cuci mobil/motor Pabrik es balok Pabrik gula Pabrik pengolah hasil bumi Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.000,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 BAB XIII RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 88 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di pungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan tera/tera ulang: a. Pelayanan Pengujian alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan ; b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 90 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang. Pasal 91 Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 92 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 93 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 94 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 95 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut: a. Pemanas Rp. 1.000,- b. Ukuran panjang Rp. 5.000 c. Takaran/Literan Rp. 5.000 d. Anak Timbangan Biasa Rp. 5.000 e. Timbangan Dacing Logam 10 kg. Rp. 10.000 f. Timbangan Dacing Logam 25 kg. Rp. 15.000 g. Timbangan Dacing Logam 50 kg. Rp. 20.000 h. Timbangan Pegas 10 kg. Rp. 10.000 i. Timbangan Pegas 50 kg. Rp. 15.000 j. Timbangan Meja Rp. 15.000 k. Timbangan Kwadran Rp. 15.000 l. Timbangan Desimal Rp. 15.000 m. Timbangan Sentisimal Rp. 15.000 n. Timbangan Bobot Insut Rp. 15.000 o. Timbangan Cepat Rp. 20.000 p. Timbangan Elektronik Rp. 20.000 q. Neraca Emas/Obat Rp. 20.000 r. Timbangan Kap. Lebih dari 3000 kg. Rp. 100.000 s. Pompa Ukur BBM Rp. 100.000 BAB XIV RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 96 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pendidikan. Pasal 97 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah: a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD;dan d. Pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pasal 98 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis dari pemerintah daerah. Pasal 99 Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 100 Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 101 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 102 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 103 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagai Rp. 100.000,-/orang BAB XV RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 104 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi; Pasal 105 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum; Pasal 106 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi . Pasal 107 Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dalam wilayah Daerah untuk usaha penyediaan Menara telekomunikasi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 108 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 109 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada ruang yang dimanfaatkan dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan, penataan, pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan operasional menara telekomunikasi. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 110 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 111 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi; (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi; BAB XVI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 112 Retribusi jasa umum yang terutang, dipungut dalam wilayah Daerah. BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 113 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah; (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XVIII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 114 (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD; (3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XIX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 115 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retibusi jasa umum dibayarkan berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; (3) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (4) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan SKRD pengelola untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah; (5) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 116 (1) Pembayaran retribusi jasa umum tidak dapat diangsur; (2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi kepada Bupati; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 117 (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. BAB XXI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 118 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; (3) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu; (4) Tatacara pemungutan retribusi jasa umum, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 119 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 120 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi paling lambat 10 bulan; (2) Dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pembayaran sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas pemungut berkewajiban untuk melakukan penagihan; (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran; (4) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Keberatan Pasal 121 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (4) Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi; (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 122 (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan; (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang; (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Buapti tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 123 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB XXII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 124 (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan wajib Retribusi; (3) Tatacara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 125 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut; (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB; (6). Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi; (7). Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 126 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten; (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 127 (1) Dalam hal wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghapusan piutang retribusi; (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati; (3) Tatacara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 128 (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 129 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan. BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 130 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan;dan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 131 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar; (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran; (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 132 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : d. Peraturan Daerah Nornor Tahun 1986 tentang Pasar; e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan dan keindahan; f. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi KTP dan Akte Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003; g. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi parkir di Tepi lalan Umum; i. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Dan semua ketentuan yang bertentangan denga Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 133 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
44

RETRIBUSI-JASA-USAHA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 3 Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar
RETRIBUSI JASA USAHA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
29 HALAMAN

pajak-daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8 TLD NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2)Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi ( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana IndonesiaNomor 3209); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak Dengan Surat Paksa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang TataCara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang TataCara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan SuratPaksa Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang TataCara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan DariPenjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan PajakDengan Surat Paksa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang TataCara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
PAJAK DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
68 HALAMAN

PAJAK DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2012/NO.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4741). 20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2007 Nomor 7); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Takalar. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan atau SKPD yang menangani Pendapatan Daerah di Kabupaten Takalar. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah 4 (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Takalar. 10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. 13. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel. 14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 16. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering. 17. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis. 18. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 20. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan. 21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan reklame. 24. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 5 25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 26. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 33. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.\ 34. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota. 35. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut. 36. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. 38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 39. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 6 41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajb Pajak. 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan 7 ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 55. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 56. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah. 59. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 60. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2 Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; 8 d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; dan j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. BAB III PAJAK HOTEL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 3 Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel. Pasal 4 (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Pasal 5 (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 6 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 9 Pasal 7 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 8 Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 9 (1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran. Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan Pasal 10 (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan untuk setiap transaksi pelayanan di hotel. (2) Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak. (3) Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 (1) Setiap Wajib Pajak hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan kepada Kepala Dinas. (2) Wajib Pajak Hotel yang wajib melegalisasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak. BAB IV PAJAK RESTORAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Pajak Pasal 12 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran. Pasal 13 (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 10 (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Pasal 14 (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 15 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pasal 16 (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus terhadap kegiatan usaha kecil dan/atau bersifat insidentil dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kecil dan/atau bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 18 (1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran. Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan Pasal 19 (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan untuk setiap transaksi pelayanan restoran. 11 (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak. (3) Tata cara penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 (1) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan kepada Kepala Dinas. (2) Wajib Pajak Restoran yang wajib melegalisasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak. BAB V PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 21 Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pasal 22 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyard, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga; (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya. Pasal 23 (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 12 Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 24 (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pasal 25 (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5 % (lima persen); b. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, sebesar 15% (lima belas persen; c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen); d. pertunjukan pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen); e. pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen). (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh lima persen); b. Panti pijat, refleksi, permainan billyard, boling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen); c. mandi uap/spa, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 40% (empat puluh persen); d. karaoke, sebesar 45% (empat puluh lima persen); e. diskotik, klab malam, sebesar 60% (enam puluh persen). (3) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sangksi berupa denda sebesar 30%(tiga puluh persen). Pasal 26 Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 27 (1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran. 13 Bagian Keempat Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan Pasal 28 (1) Penyelenggara Hiburan berupa diskotik, musik hidup (live show), karaoke, klub malam, ruang music (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musik (music lounge), klub eksekutif dan kegiatan lainnya wajib menggunakan bon penjualan yang menunjukkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran. (2) Pengecualian kewajiban Wajib Pajak Hiburan untuk menggunakan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas. (3) Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak. Pasal 29 (1) Bon Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas. (2) Penyelenggara Hiburan dapat mengajukan permohonan dispensasi kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. (3) Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi/perporasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak BAB VI PAJAK REKLAME Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 30 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Pasal 31 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ large electronic display (LED) dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; 14 i. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan/lembaga yang bernaung di bawahnya; e. reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan; f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 32 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 33 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame. (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Cara perhitungan nilai sewa reklame adalah sebagai berikut : NSR(Nilai Sewa Reklame) NSR = Ukuran x Jenis x Jangka waktu x Lokasi. (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 15 Pasal 34 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pasal 35 Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 36 Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau saat diterbitkan SKPD. BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 37 Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pasal 38 (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. Pasal 39 (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. 16 Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 40 (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan; c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara. Pasal 41 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen); b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen); c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pasal 42 (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara. (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 43 Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 44 Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 17 Pasal 45 (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (fuller earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata- nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. 18 Pasal 46 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 47 (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan. (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 )sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Pasal 48 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pasal 49 Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 50 Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial. BAB IX PAJAK PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 51 Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. 19 Pasal 52 (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor; e. penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah. Pasal 53 (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 54 (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pasal 55 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Pasal 56 Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 57 Pajak Parkir yang terutang terjadi pada saat terjadinya pembayaran atas parkir. 20 BAB X PAJAK AIR TANAH Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 58 Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pasal 59 (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran. Pasal 60 (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 61 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali secara periodik paling lama setahun sekali. 21 Pasal 62 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 63 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 64 Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD. BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 65 Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Pasal 66 (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. (2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pasal 67 (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 68 (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati. 22 Pasal 69 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 70 Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 71 Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet. BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 72 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Pasal 73 (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut; b. jalan tol; d. kolam renang; e. pagar mewah; f. tempat olahraga; g. galangan kapal, dermaga; h. taman mewah; i. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan j. menara. (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang : a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 23 b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap WajIb Pajak. Pasal 74 (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 75 (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. (2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. (3) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 76 (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (2) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4). 24 Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak Pasal 77 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang ditentukan berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 78 Pajak yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah. BAB XIV MASA PAJAK Pasal 79 Masa pajak adalah jangka waktu 1 ( satu ) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 ( tiga ) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. BAB XV PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 80 (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. (2) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah : a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; dan g. Pajak Sarang Burung Walet; (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat, membayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan. (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri membayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 25 Pasal 81 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.Bagian Kedua SPTPD Pasal 82 (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas. (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. (3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya. (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapat diterbitkan Surat Teguran. Pasal 83 Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan ketentuan Dinas belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Bagian Ketiga SPOP Pasal 84 (1) Untuk pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 85 (1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 26 (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan dicatat pada Buku Penerimaan. (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 86 (1) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu. (2) Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut. (3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN Bagian Kesatu STPD Pasal 87 (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 ( lima belas ) bulan sejak saat terutangnya pajak. 27 (4) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. Pasal 88 (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang. (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat. (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya memuat: a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; b. besarnya utang pajak; c. perintah untuk membayar; d. saat pelunasan utang pajak. Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal 89 (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), apabila: a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia; c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah; e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat: a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; b. besarnya utang pajak; c. perintah untuk membayar; d. saat pelunasan utang pajak. (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 28 Bagian Ketiga Surat Paksa Pasal 90 (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa. (2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak. (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa. Pasal 91 (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan. Bagian Keempat Penyitaan Pasal 92 (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Bupati atau Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah. (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. Pasal 93 (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. (3) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. 29 Pasal 94 Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak. Bagian Kelima Pelelangan Pasal 95 (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara. (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara: a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk; b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan; c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat; d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat; e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat; f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat. (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. (6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa. 30 Pasal 96 (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan. (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak. (3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah. BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 97 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada SKPD yang membidangi pendapatan. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal 98 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 31 BAB XIX KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN Bagian Pertama Keberatan Pasal 99 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN; f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dimaksud. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. (8) Terhadap pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tersebut, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak. Pasal 100 (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran. 32 Bagian Kedua Banding Pasal 101 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan. (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Bagian Ketiga Gugatan Pasal 102 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, atau d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang. (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak. (5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. 33 BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 103 (1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 104 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati atau Pejabat dapat: a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan. (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 34 BAB XXII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 105 (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. (5) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 106 (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan itikad baik dan jujur, serta mencerminkan keadaan kegiatan usaha yang sebenarnya. (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 107 (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan/omzet yang diperoleh, atau objek pajak yang terutang; 35 b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. (3) Buku, catatan, atau dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan. (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 108 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XXV KETENTUAN KHUSUS Pasal 109 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan; 36 b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. BAB XXVI PENYIDIKAN Pasal 110 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 37 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 111 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: (1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; (2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan (3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKB jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat )bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 38 BAB XXVIII SANKSI PIDANA Pasal 112 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 113 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal 114 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. Pasal 115 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara. 39 Pasal 116 (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 117 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran; b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C; c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame; e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan; masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang, berdasarkan tata cara penagihan pajak yang diatur dalam peraturan daerah ini. BAB XXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 118 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran; b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C; c. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan; dan d. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame; e. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan; Dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 40 Pasal 119 Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Pasal 120 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 121 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
68

RENCANA-TATA-RUANG-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-TAKALAR-2012

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 06, LD.2012/NO.06

Peraturan Daerah (Perda) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012-2013

ABSTRAK:

a. mengesahkan pembangunan di Kab. Takalar dengan memanfaatkan ruang wilayah. b. mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi, investasi, pembangunan, yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat atau dunia usaha.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar c. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 Nomor 9)
Bab I Ketentuan Umum - Tujuan Penataan Ruang - Kebijakan Penataan Ruang Bab II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Bab V Penetapan Kawasan Strategis Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Bab VII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab VIII Kelembagaan Bab IX Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Bab X Penyidikan Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
-
-
36

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2012/NO.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ; b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar dimana dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 perlu diubah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01).
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga berbunyi : Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar, yaitu : a. Inspektorat Kabupaten: b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; d. Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat; e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa; f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan g. Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluhan; h. Satuan Polisi Pamong Praja; i. Rumah Sakit Umum Daerah; j. Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah; k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; l. Kantor Pelayanan Terpadu m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Antara BAB XIII dan BAB XIV ditambah I (satu) BAB yakni BAB XIII A dan antara pasal 89 dan pasal 90 ditambah 10 Pasal yakni pasal 89 A, pasal 89 B, pasal 89 C, pasal 89 D, pasal 89 E, pasal 89 F, pasal 89 G, pasal 89 H, pasal 89I, pasal 89 J sehingga berbunyi : BAB XIII A BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 89 A Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf m mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana. Pasal 89 B Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 A Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, efektif dan efesien b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 89 C (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara Ex Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat Non struktural, terdiri dari pejabat lembaga/instansi pemerintah daerah dan masyarakat professional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jabatan struktural pada Satuan kerja Perangkat Daerah. Pasal 89 D Pengaturan unsur pengarah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 89 E (1) Susunan Organisasi Unsur pelaksana terdiri atas : a. Kepala Pelaksana b. Sekretariat c. Seksi d. Jabatan Fungsional (2) Bagian Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Paragraf I Sekretariat Pasal 89 F Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 E ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat Pelasana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Paragraf 2 Seksi Pasal 89 G Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 E ayat (1) huruf c terdiri atas : a. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan b. Seksi Kedaruratan dan logistik c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Antara pasal 97 dan pasal 98 ditambah 1 ( satu ) pasal yakni pasal 97 A sehingga berbunyi : Pasal 97 A Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
5

organisasi-dan-tatakerja

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2012/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar dimana dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 perlu diubah
ndang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2011.
MERUBAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR
4 HALAMAN

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT