Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
Perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan program jaminan kesehatan dalam meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan termasuk kebijakan iuran di wilayah kabupaten bone bolango, maka perlu menetapkan peraturan bupati bone bolango nomor 17 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Perubahan atas peraturan Bupati Bone Bolango nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 5 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Penetapan Pengangkatan Tenaga Honorer Dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
pedoman taTA naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tertata secara tertib, efektif dan efisien.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Naskah Dinas, Penyelenggaraan Naskah Dinas dan Penggunaan dan Kewenangan atas Nama, untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Pejabat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Terdiri dari 86 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021
pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/NO.04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan peraturan bupati bone bolango tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 6 thn 2003; UU No. 25 thn 2009; UU No. 12 thn 2011; UU No. 23 thn 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 96 thn 2012; PP No. 18 thn 2016; PP No. 2 thn 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud & tujuan, ruang lingkup, prinsip, tahapan pelaksanaan, pengkajian ulang & penyempurnaan SOP, pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Terdiri dari 24 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2021
pedoman penyusunan standar pelayanan di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2021/NO.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman penyusunan standar pelayanan di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa setiap penyelenggara pelayanan buplik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia No. 13 thn 2009; peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia No. 15 thn 2014 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia No. 16 thn 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman penyusunan standar pelayanan di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang pendahuluan, pengertian & prinsip penyusunan standar, penetapan & penerapan standar, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2021
pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ke desa dan kelurahan di kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/NO.02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ke desa dan kelurahan di kabupaten bone bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 14, dan pasal 22 peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 9 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan peraturan bupati bone bolango tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ke desa dan kelurahan di kabupaten bone bolango.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 19 thn 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 thn 2000; UU No. 38 thn 2000; UU No. 14 thn 2002; UU No. 6 thn 2003; UU No. 28 thn 2009; UU No. 12 thn 2011; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 12 thn 2019; PP No. 79 thn 2005; PP No. 69 thn 2010; PP No. 55 thn 2016; PERDA Kab. bonebol No. 9 thn 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ke desa dan kelurahan di kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tujuan & ruang lingkup, kewenangan yg di limpahkan ke desa dan kelurahan, pendataan objek PBB-P2, pendistribusian SPPT, monitoring pembayaran PBB-P2, insentif pemungutan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021
kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/NO.01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, bersih dari praktek korupsi, kulusi, dan napotisme serta bebas dari penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di perlukan peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 28 thn 1999; UU No. 38 thn 2000; UU No. 30 thn 2002; UU No. 6 thn 2003; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; UU No. 30 thn 2014; PP No. 53 thn 2010; PP No. 11 thn 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud & tujuan, wajib lapor laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, jangka waktu pelaporan & kerahasiaan data laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, unit pengelola laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, pengawasan pemantauan & evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
