rencana strategis - RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2019/NO.257
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016–2021.
Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Bupati mengatur tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang meliputi Ketentuan Umum; Kedudukan Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan Sistematika Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 19 Tahun 2019
ketenagakerjaan - PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.256
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan Jaminan secara menyeluruh termasuk bagi setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah, yang bukan penyelenggara Negara/Non PNS, diantaranya penyelenggara Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintah Desa, yang meliputi Ketentuan Umum; Kewenangan dan Sasaran Penerima Program; Persyaratan Penerima Program; Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi; Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran; dan Manfaat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 Ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tolitoli.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi Ketentuan Umum; Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; APBDes; Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Diberi Kode Rekening; Pengelolaan Keuangan Desa; Tahapan Penyaluran Keuangan Desa dari RKUD ke RKD; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
39 Halaman, Lampiran 78 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 17 Tahun 2019
desa - PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/NO.254
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk mencapai pelaksanaan Program Dana Desa Tahun Anggaran 2019 agar lebih terfokus pada Kegiatan yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dipandang perlu pedoman terknis prioritas Penggunaan Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang meliputi Ketentuan Umum; Kebijakan Pengaturan Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
13 Halaman, Lampiran 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 15 Tahun 2019
agraria - PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/NO.252
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat di Kabupaten Tolitoli, yang belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang lengkap dan berdasarkan ketentuan Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk pembebanan biaya persiapan pendaftaraan tanah sistematis lengkap kepada masyarakat apabila biaya dimaksud tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 5903167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Jenis Kegiatan, Jenis Biaya dan Besaran Biaya; Mekanisme Pembayaran; dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 13 Tahun 2019
PERBUP Kab. Toli-Toli No. 22 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020
RENCANA KERJA - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.250
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI 2020
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sist Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020, yang meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; dan Sistematika Penyusunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN KELURAHAN DAN DESA TANGGUH BENCANA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagan dan Tanggap Darurat Bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana, maka perlu dilakukan pengembangan Kelurahan dan Desa tangguh bencana di Kabupaten Tolitoli;
b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Klasifikasi belanja desa terdiri atas penanggulan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tolitoli tentang Pengembangan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Perintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 161).
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Ruang LIngkup, Penyelenggaraan dan Kriteria;
c. Pengembangan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana;
d. Pembinaan dan Pengawasan;
e. Pendanaan;
f. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN TOLITOLI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas perlu disusun Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tolitoli;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Desa dalam menetapkan dan melaksanakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tolitoli.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Ruang Lingkup;
c. Jenis dan Perincian Kewenangan Desa;
d. Kriteria Kewenangan Desa;
e. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa;
f. Pelaksanaan Kewenangan Desa;
g. Pendanaan;
h. Evaluasi dan Pelaporan;
i. Ketentuan Peralihan;
j. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
11 Halaman, Lampiran: 12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 10 Tahun 2019
gaji - TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.247
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS SERTA TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ke-13 serta THR yang Bersumber dari APBD Bagi PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRD, yang meliputi Ketentuan Umum; Ketentuan Pemberian THR, Gaji dan Tunjangan Ke-13; Pembayaran THR serta Gaji dan Tunjangan Ke-13; dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 7 Tahun 2019
PELAYANAN PUBLIK - PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/NO.244
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu mengenai Ketentuan Umum; Asas dan Ruang Lingkup; Pembina, Penanggung Jawab, Penyelenggara dan Pelaksana; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pengaduan dan Penanganan Pengaduan; Hubungan dan Kerjasama Antar Penyelenggara; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi; dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
Peraturan Bupati tentang standar pelayanan, sistem informasi dan tata cara pengelolaan pengaduan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik
15 Halaman, Lampiran 18 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
