Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/NO.1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengatur mengenai pertanggungjawaban APBD TA 2023
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
Jumlah Halaman: 6HLM; Penjelasan: 2 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 79 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Kalurahan
Triharjo Kapanewon Pandak
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan
Triharjo Kapanewon Pandak;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Kalurahan
Wijirejo Kapanewon Pandak
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan
Wijirejo Kapanewon Pandak;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Kalurahan
Gilangharjo Kapanewon Pandak
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan
Gilangharjo Kapanewon Pandak;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Kalurahan
Caturharjo Kapanewon Pandak
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan
Caturharjo Kapanewon Pandak;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Kalurahan
Poncosari Kapanewon Srandakan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan
Poncosari Kapanewon Srandakan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Kalurahan
Trimurti Kapanewon Srandakan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan
Trimurti Kapanewon Srandakan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bantul No. 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial
tata cara-penganggaran-pelaksanaan-monitoring-evaluasi-bantuan sosial
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BD.2024/NO.73
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial
Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah, dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; bahwa untuk menunjang sasaran program dan kegiatan
yang bermanfaat bagi masyarakat, pemberian bantuan
sosial perlu di kelola dengan efektif, efisien, transparan,
dan bertanggungjawab; bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sehingga perlu
dicabut dan diganti.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bantuan Sosial; Penganggaran; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pelaporan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial;
Jumlah Halaman: 10 hlm. Lampiran: 7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 71 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Penyandang
Disabilitas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri melalui
pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa; bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan
kepada anak penyandang disabilitas untuk memperoleh
pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuannya, perlu diselenggarakan pendidikan
dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan
kepastian hukum kepada semua pihak dalam
pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik penyandang
disabilitas, Pemerintah Daerah perlu mengatur
pelaksanaan pendidikan inklusi bagi peserta didik
penyandang disabilitas;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sasaran; Pelaksanaan Program; Kurikulum; Guru; Sarana dan Prasarana; Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 70 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri
dan sejahtera dalam rangka meningkatkan kualitas hidup,
penghidupan dan kehidupan yang layak;
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
kalurahan yang baik, bersih dan akuntabel, serta
berkinerja tinggi, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kalurahan;
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi
Kalurahan, Pemerintah Kabupaten memiliki target
pelaksanaan rencana aksi berupa penyusunan pedoman
penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah kalurahan dalam bentuk peraturan bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
40 Tahun 2023;
Materi Pokok: Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
