Pencarian Peraturan

perizinan

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2009/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan Pengesahan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu untuk ditinjau kembali.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention And Commerce 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberaapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 13. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan; 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2009.
5 halaman

PAJAK

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2009/NO.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah daerah seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 11.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2009.
5 halaman

keuangan daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan keuangan daerah, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dasar tata kelola keuangan daerah yang bertumpu pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memenuhi kaidahkaidah pengelolaan keuangan daerah yang diterima umum; peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan pengalolaan keuangan daerah saat ini.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Bupati/Wakil Bupati dan Bekas Bupati/Bekas Wakil Bupati Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum 17. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
MENGATUR TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009.
36 halaman

retribusi

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2009/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar

ABSTRAK:

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam Pemberian pelayanan pasar, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PASAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009.
3 halaman

retribusi

2009

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2009/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib sistem administrasi pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali .
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi-selatan 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 12. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil; 18. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2009.
5 halaman

APBD

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Februari 2009.
Dasar Hukum: 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukaan Daerah Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 teentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tealah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 13. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 17. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.
MENGATUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
7 halaman

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur; 1 bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5 Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 9 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan; 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur; 2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur; 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; 8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur; 9. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Camat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur; 10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur; 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan-jabatan fungsional pada Kecamatan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri atas : a. Camat; b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan f. Desa dan Kelurahan. g. Kelompok jabatan Fungsional; (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Pasal 5 (1) Camat mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. (2) Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, camat mempunyai tugas meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan desa; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dan desa. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi : a. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam wilayah Kecamatan; b. Membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah Kecamatan untuk bahan perumusan kebijakan Bupati Luwu Timur; c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas sektoral. Pasal 7 Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 8 Seksi adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Camat dan secara administratif melalui Sekretaris Kecamatan. Pasal 9 Uraian Tugas Camat, Sekretaris Camat, Seksi pada Kecamatan dan Seksi pada Kelurahan, Sekretaris Kelurahan dan Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10 (1) Camat adalah jabatan eselon III/a. (2) Sekretaris Camat adalah jabatan eselon III/b. (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan eselon IV/a. (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan eselon IV/b. Pasal 11 (1) Pejabat eselon III/a dan pejabat eselon III/b, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pejabat eselon IV/a serta pejabat eselon IV/b sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VI T A T A K E R J A Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Para Kepala Seksi dan Sub Bagian di Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 14 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 16 Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 17 Para Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Pasal 18 Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Camat sebagai pejabat yang mewakili Camat. Selanjutnya apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang Kepala Seksi dan atau Lurah dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Pemangku jabatan pada Kecamatan tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
5

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kab.Luwu Timur; 3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 7. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; BAB II P E M B E N T U K A N Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing –masing : a. Inspektorat. b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa. e. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. g. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. h. Kantor Ketahanan Pangan. i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. k. Rumah Sakit Umum Daerah. l. Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Lembaga Teknis Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. BAB III INSPEKTORAT Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 3 (1) Inspektorat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pengawasan Fungsional Daerah yang secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 7 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, litbang dan penanaman modal. b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, litbang dan penanaman modal. d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. e. Pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah. f. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan darah. g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ekonomi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian; d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Kesehatan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya; e. Bidang Pengembangan Infrastruktur terdiri dari : 1. Sub Bidang ke-PU-an, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pertambangan Energi; dan 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 1. Sub Bidang Statistik dan Penelitian; dan 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; g. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB V BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11 (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 13 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 12 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian; dan 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pegawai. d. Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi; dan 2. Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai. e. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari : 1. Sub Bidang Mutasi; dan 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. f. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Diklat terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan SDM Aparatur; dan 2. Sub Bidang Diklat. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN DESA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 15 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa sebagaimana dimaksud pasal 16 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan 3. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya. d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; 2. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan 3. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. e. Bidang Pemberdayan Desa terdiri dari : 1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Desa; 2. Sub Bidang Bina Keuangan Desa; dan 3. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 19 (1) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. (2) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. Pasal 21 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi. d. Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Advokasi dan Edukasi; dan 2. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Data Keluarga. e. Bidang Keluarga Sejahterah terdiri dari : 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; dan 2. Sub Bidang Penyuluh Keluarga Berencana. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 23 (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 25 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 24 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sumber Daya Manusia. d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari : 1. Sub Bidang AMDAL, UKL/UPL; dan 2. Sub Bidang Laboratorium. e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan terdiri dari 1. Sub Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum; dan 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan. f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IX KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAERAH, DAN DOKUMENTASI Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 27 (1) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. (2) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perpustakaan d. Seksi Kearsipan; dan e. Seksi Dokumentasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X KANTOR KETAHANAN PANGAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 31 (1) Kantor Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan. (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Pasal 33 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c.Seksi Ketahanan Pangan; d. Seksi Infrastruktur dan Distribusi Pangan; dan e. Seksi Keamanan Pangan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 35 (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Pasal 37 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; d. Seksi Masalah Strategis Daerah dan Penanganan Konflik; dan e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Ideologi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 39 (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Pasal 41 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perizinan; d. Seksi Pelayanan; dan e. Seksi Bina Program dan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 43 (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 44 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 45 Dalam menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Penunjang Medis; dan e. Seksi Perencanaan dan Pengawasan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIV SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 47 (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 48 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan dan Ketertiban. Pasal 49 Dalam menyelenggarakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 48 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Polisi Pamong Praja. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Polisi Pamong Praja. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengamanan dan Operasi; d. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan e. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 51 (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan eselon II/b. (2) Sekretaris pada Badan, Inspektur Wilayah pada Inspektorat dan Kepala Satuan adalah jabatan eselon III/a. (3) Kepala Bidang pada Badan dan Direktur pada RSUD adalah jabatan eselon III/b. (4) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT pada Inspektorat, Badan, Kantor dan RSUD adalah jabatan eselon IV/a. (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b. Pasal 52 (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a serta pejabat eselon III/b sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB XVI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 53 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XVII T A T A K E R J A Pasal 54 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 55 Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing Inspektur, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 Pemangku jabatan pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 58 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 59 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
15

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Dinas-Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 7. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing–masing : a. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. b. Dinas Kelautan dan Perikanan. c. Dinas Kehutanan. d. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral. e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. f. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial. g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. h. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. i. Dinas Kesehatan. j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Dinas – Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 3 (1) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 4, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : 1. Seksi Tanaman Pangan; 2. Seksi Holtikultura; dan 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. d. Bidang Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Teknik Produksi dan Usaha Tani; 2. Seksi Pengembangan Perkebunan; dan 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan. e. Bidang Peternakan terdiri dari : 1. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Ternak; 2. Seksi Usaha Peternakan dan Pengolahan Hasil; dan 3. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 7 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari : 1. Seksi Teknologi Budidaya; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Perikanan Tangkap; dan 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari : 1. Seksi Perizinan dan Pengawasan; dan 2. Seksi Pelestarian dan Konservasi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. DINAS KEHUTANAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11 (1) Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang kehutanan. (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 13 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi dan Tataguna Hutan; dan 2. Seksi Bimbingan dan Perizinan. d. Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan terdiri : 1. Seksi Pemanfaatan dan Legalitas; dan 2. Seksi Produksi dan Pengembangan Hasil Hutan. e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan 2. Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 15 (1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral. (2) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 16 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pertambangan terdiri dari : 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan; 2. Seksi Pengawasan Pertambangan; dan 3. Seksi Konservasi Lingkungan Tambang. d. Bidang Listrik dan Energi terdiri dari : 1. Seksi Pengusahaan Kelistrikan; 2. Seksi Bimbingan Teknis Kelistrikan; dan 3. Seksi Pengawasan Listrik dan Energi. e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral (SDM) terdiri dari : 1. Seksi Geologi Umum; 2. Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah; dan 3. Seksi Sumber Daya Mineral. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsioanal. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 19 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 21 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pd pasal 20 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; d. Bidang Sumberdaya Air terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan 2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian; e. Bidang Bina Jasa Konstruksi terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; f. Bidang Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari : 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan 2. Seksi Permukiman dan Perumahan. g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : 1. Seksi Kebersihan; dan 2. Seksi Pertamanan. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 23 (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial. (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 25 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 24 di atas, mempunyai fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan terdiri dari : 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; dan 2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Hubungan Industrial; dan 2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja. e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari : 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan; dan 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. f. Bidang Sosial terdiri dari : 1. Seksi Masalah Sosial dan Penanggulangan Bencana; dan 2. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Tanda Kehormatan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB IX DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 27 (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a.Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan. d. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Fasilitas dan Perlindungan Usaha Industri; dan 2. Seksi Informasi Perindustrian dan Kelembagaan. e. Bidang Perdagangan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan; dan 2. Seksi Metrologi Legal. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lamp. VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 31 (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 33 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 32, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Dasar; dan 2. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini. d. Bidang Pendidikan Menengah, Luar Sekolah dan Luar Biasa, terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan; dan 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa. e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah, Luar Sekolah dan Luar Biasa. f. Bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Seni terdiri dari : 1. Seksi Budaya dan Seni; 2. Seksi Kepariwisataan. g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari : 1. Seksi Pemuda; dan 2. Seksi Olah Raga. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI DINAS KESEHATAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 35 (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 37 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 36, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; 2. Seksi Pelayanan Rujukan; dan 3. Seksi Pelayanan Khusus. d. Bidang Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Farmasi dan Makanan; 2. Seksi Perizinan dan Pengawasan; dan 3. Seksi Perbekalan Kesehatan. e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari : 1. Seksi Penyakit Menular; 2. Seksi Penyakit Tidak Menular; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. f. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Gizi; dan 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 39 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 41 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari : 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan; dan 2. Seksi Perhubungan Udara. e. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas Penyeberangan; dan 2. Seksi Pengawasan ASDP. f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan 2. Seksi Informatika. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XIII DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 43 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Pasal 44 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 45 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendapatan terdiri dari : 1. Seksi Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah; dan 3. Seksi Pendapatan Lain – Lain dan Bagi Hasil Pajak. d. Bidang Anggaran terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Anggaran; 2. Seksi Analisis Anggaran; dan 3. Seksi Pengalokasian dan Pemanfaatan Anggaran. e. Bidang Akuntansi terdiri dari : 1. Seksi Verifikasi; 2. Seksi Pembukuan dan Neraca Daerah; dan 3. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban. f. Bidang Asset Daerah terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi; 2. Seksi Pendistribusian; dan 3. Seksi Penghapusan. g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XIV DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 47 (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Pasal 48 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam ranga pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 49 Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 48 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendaftaran terdiri dari : 1. Seksi Mutasi Penduduk dan Kerjasama Kependudukan; 2. Seksi Identitas Penduduk. d. Bidang Pencatatan terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian. e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari : 1. Seksi Penyusunan Aplikasi dan Program; dan 2. Seksi Pengolahan Data dan Statistik. f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. BAB XV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 51 (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II/b. (2) Sekretaris pada dinas adalah jabatan eselon III/a. (3) Kepala Bidang pada dinas adalah jabatan eselon III/b. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV/a. (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b. Pasal 52 (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a serta pejabat eselon III/b sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 53 (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) Pengaturan lebih lanjut tentang jenis uraian tugas unit pelaksana teknis dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 54 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XVIII T A T A K E R J A Pasal 55 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 56 Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing dinas akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 Pemangku jabatan pada masing-masing Dinas tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 59 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
16

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAFF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan; 3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 4. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 9. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 10. Urusan pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat; 11. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan. 12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Luwu Timur. 13. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas : (1) Sekretariat Daerah. (2) Sekretariat DPRD. (3) Staf Ahli. Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Staf Ahli Bupati Luwu Timur yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah Kabupaten. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah. b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan Peraturan Perundang- undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan tata usaha dilingkungan Sekretariat Daerah. f. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan. g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari : a. Sekretaris Daerah. b. Asisten Pemerintahan, membawahi : 1. Bagian Pemerintahan, membawahi : a). Sub Bagian Ketataprajaan; b). Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan c). Sub Bagian Keagrariaan dan Kerjasama Daerah. 2. Bagian Hukum, membawahi : a). Sub Bagian Perundang-undangan; b). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan c). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM. c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a). Sub Bagian Keagamaan; b). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan c). Sub Bagian Sosial. 2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi : a). Sub Bagian Perekonomian; b). Sub Bagian Pembangunan; dan c). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan. d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : 1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi : a). Sub Bagian Tata Usaha; b). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan c). Sub Bagian Keuangan dan Program. 2. Bagian Humas, membawahi : a). Sub Bagian Keprotokoleran; b). Sub Bagian Dokumentasi dan Sandi; dan c). Sub Bagian Humas dan Pelayanan Media. 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi : a). Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; b). Sub Bagian Analisis Jabatan; dan c). Sub Bagian Kepegawaian dan Kinerja. (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah. BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 8 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 9 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi : a. Fasilitasi rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Dewan; b. Bagian Umum, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 3. Sub Bagian Humas dan Protokol. c. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahi : 1. Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi; dan 2. Sub Bagian Persidangan dan Rapat-Rapat. d. Bagian Keuangan, membawahi : 1. Sub Bagian Perbendaharaan; dan 2. Sub Bagian Anggaran. e. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiman tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan. BAB VI STAF AHLI Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 12 (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan Staf Ahli Pasal 13 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Staf Ahli Bupati Luwu Timur adalah sebagai berikut : (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan. (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan. (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14 (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II/a. (2) Sekretaris Dewan adalah Jabatan eselon II/b. (3) Asisten adalah jabatan eselon II/b. (4) Staf Ahli adalah jabatan eselon II/b. (5) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan eselon III/a. (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah jabatan eselon IV/a Pasal 15 (1) Pejabat eselon II/a sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, diangkat oleh Gubernur atas usul Bupati. (2) Pejabat eselon II/b, pejabat eselon III/a dan pejabat eselon IV/a sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pasal 16 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pengaturan lebih lanjut tentang Staf Ahli akan diatur kemudian oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antara satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas fungsinya. (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Pemangku jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
7

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT