Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pascabencana Bidang Sosial Dan Bidang Perumahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pascabencana Bidang Sosial Dan Bidang Perumahan
Mencabut
PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 20 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN
PESISIR BARAT Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PASCA BENCANA BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PERUMAHAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 439
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petujuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menerangkan bahwa pelayanan dasar diantaranya meliputi sosial, perumahan dan kawasan permukiman yang kewenangan dipelaksanaannya dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
bantuan sosial dan bantuan perbaikan rumah pasca bencana merupakan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilakukan oleh pemerintah guna membantu masyarakat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang petunjuk teknis mekanisme pemberian bantuan pasca bencana bidang sosial dan bidang perumahan di Kabupaten Pesisir Barat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2017; Perpres No.1 Tahun 2019; Permensos No. 1 Tahun 2013;Permensos No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenagri No. 101 Tahun 2018; PMK 29/PRT/M/2018; Permensos No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; BNPB No. 5 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petujuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
21 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2023
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa Bupati/Walikota menyelenggarakan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka menjalankan fungsi di bidang ketahanan pangan;
dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/ atau gejolak harga pangan, perlu dilakukan pengelolaan cadangan pangan agar cadangan pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permentan No. 65/Permentan/ OT.140/12/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permentan No. 11/PERMENTAN/ KN.130/4/2018;Perda No. 23 Tahun 2016; Perda No. 13 tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2023
Dalam rangka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai alternatif pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menutupi difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran pembiayaan dan keuangan kas;
pengaturan menyangkut Pinjaman Daerah, dimaksudkan untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pinjaman Daerah pada Bank atau lembaga keuangan lain;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 tahun 2015; Permendagri No. 77 tahun 2020; Perda No. 5 Tahum 2016; Perda No. 13 Tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pinjaman Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
11 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian Standar Operasional Prosedur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Nomor 45 Tahun 2019, tentang Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016; PermenPAN&RB No. 20 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2011; PermenPAN& No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 tahun 2015; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda No. 13 tahun 2017; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Perubahan SOP pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam .......Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari .......Perat uran Bupati ini
4 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2023
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN, JARINGAN TERORISME, STIGMA AKIBAT PELEBELAN, KONFLIK BENCANA, MINORITAS DAN TERISOLASI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Jaringan Terorisme, Stigma Akibat Pelebelan, Konflik Bencana, Minoritas dan Terisolasi
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana hurup a diatas, perlu didukung oleh kelembagaan dan peraturan sehingga dapat menjamin pelaksanaannya;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perlindungan anak Korban Kekerasan, Jaringan Terorisme, Stigma Akibat Pelebelan, Konflik, Bencana, Minoritas dan Terisolasi.
Dasar hukum Peraturan Buapti ini adalah UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 tahun 2012; UU No, 23 tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 7 Tahun 2022; Perbup No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Jaringan Terorisme, Stigma Akibat Pelebelan, Konflik Bencana, Minoritas dan Terisolasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
13 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2023
POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 443
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pojok Baca di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikembangkan budaya baca melalui Pojok Baca sebagai penyedia informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pojok Baca di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2017; UU No. 1 tahun 2022; PP No. 24 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Pesisir Barat No. 23 tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 tahun 2017
Peraturan Bupatin ini menetapkan mengenai Pojok Baca di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2023
STANDAR BIAYA HONORARIUM PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 dalam hal standar biaya tertentu yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
besaran honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun Anggaran 2023 belum diatur standar biayanya, maka perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun Anggaran 2023
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 33 Tahun 2000; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda Pesisir Barat No.23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahum 2017; Perda Pesisir Barat No. 1 Tahun 2022; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2022; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021; Perbup Pesisir Barat no. 72 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Standar Biaya Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
6 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2023
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon Di Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
penyakit tidak menular menjadi masalah kesehatan masyarakat karena menimbulkan rasa sakit, cacat dan kematian yang tinggi, serta menimbulkan beban pembiayaan kesehatan sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan terhadap penyakit tidak menular melalui pencegahan, pengendalian dan penanganan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; Permenkes 118/MENKES/PB/I/2011; Permenkes No. 71 Tahum 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 8 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 4 Tahun 2019; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pengendalian Penyakit Tidak Menular Melalui Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Pekon Di Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
12 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan jumlah layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 20156; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini m,enetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
6 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023-2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
Dalam rangka Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi di Kabupaten Pesisir Barat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Upaya Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh sektor terkait sehingga masyarakat terbebas dari Tuberkulosis;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023-2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 22 tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1991; Perpres No. 67 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 67 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perbup Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023-2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
46 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
